RI Dorong Komitmen Ekonomi Biru sebagai Solusi Krisis Global

Pembangunan ekonomi biru dan energi hijau dinilai mendesak untuk mengatasi krisis global di bidang pangan dan energi. Indonesia perlu mendorong komitmen negara maju untuk penerapan ekonomi biru pada presidensi G20.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Potensi Energi Terbarukan

BELITUNG, KOMPAS — Pemerintah berencana meluncurkan peta jalan ekonomi biru Indonesia pada tahun 2023. Ekonomi biru dan transisi energi hijau dinilai bisa menjadi solusi atas krisis global. Peran Indonesia untuk memimpin agenda pembangunan ekonomi biru didorong dalam presidensi G20.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengemukakan, pengembangan ekonomi biru sangat relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan luas lautan mencakup dua pertiga wilayah. Indonesia punya modal untuk mengembangkan ekonomi biru yang potensial dan inklusif serta sumber-sumber ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bappenas saat ini sedang menyusun peta jalan pembangunan ekonomi biru. Dalam visi Indonesia pada tahun 2045, ekonomi biru akan menjadi bagian dari agenda transformasi serta mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ekonomi biru diperlukan dalam menyeimbangkan perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

”Peta jalan pembangunan ekonomi biru sedang dalam tahap penyusunan, mencakup langkah inisiatif dan strategis dalam menyeimbangkan konservasi dan manajemen berkelanjutan untuk sumber daya pesisir,” kata Suharso dalam seminar ”Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia” pada side event G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Pembangunan ekonomi biru di Indonesia mencakup beberapa pilar, yakni perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, perluasan sektor yang sedang tumbuh sebagai peluang baru ekonomi, seperti energi terbarukan serta ekonomi ramah lingkungan yang bersumber dari keragaman hayati laut dan inovasi yang didorong menjadi aspek komersial.

Baca juga : Kelautan dan Perikanan Perlu Terapkan Ekonomi Biru

Suharso menambahkan, Indonesia akan memimpin agenda pembangunan ekonomi biru dalam presidensi G20 pada November 2022 serta dalam kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Kerja Sama Nordik Denmark Flemming Moller Mortensen mengungkapkan, dunia tengah menghadapi tiga krisis global, yakni krisis pangan, energi, dan finansial. Dampak perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah mendorong kenaikan tarif energi dan pangan serta menciptakan gelombang kejut bagi seluruh dunia. Dunia juga masih dihadapkan pada instabilitas keuangan dan keresahan sosial.

Untuk lepas dari krisis global, transisi menuju ekonomi hijau dan biru sangat mendesak. Indonesia dinilai dapat menjadi pemimpin dalam transisi energi hijau di Asia Tenggara karena memiliki modalitas kuat. Meski demikian, keterlibatan swasta dalam ekonomi biru dan transisi energi hijau perlu didorong melalui kerangka kebijakan dan pemberian insentif.

”Ekonomi biru harus didengungkan. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan dalam level nasional, regional, dan global. Ini dapat menjawab tantangan perubahan iklim tanpa ada pihak yang ditinggalkan,” kata Flemming.

Ia menilai, ada tiga poin penting dalam agenda pembangunan ekonomi biru. Pertama, ekonomi biru yang kuat perlu didasarkan pada transisi hijau yang adil dan merata. ”Ekonomi biru dan transisi energi hijau perlu berjalan beriringan. Kami mendukung Indonesia untuk menjadikan isu transisi energi sebagai prioritas dalam G20,” katanya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Rombongan pembeli dan investor di sektor ekonomi hijau menaiki rumah panjang atau rumah betang di Dusun Ngaung Keruh, Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (5/2/2022). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan turut mengembangkan komoditas lokal yang lestari, seperti tenun, tengkawang, madu hutan, dan ekowisata.

Kedua, ekonomi biru dan transisi energi hijau membutuhkan kerja sama kuat antara pemerintah dan pihak swasta (public private partnership) yang mencakup lintas sektor, negara, dan wilayah. Indonesia harus mampu menyusun kerangka kebijakan yang ambisius, dapat diperhitungkan, dan transparan. ”Kerangka kebijakan itu menjadi kunci untuk meyakinkan investor dan menarik investasi swasta dalam ekonomi biru dan hijau,” lanjutnya.

Ketiga, dibutuhkan kolaborasi regional dan multilateral yang kuat untuk mengatasi persoalan lintas batas dalam ekonomi biru. Pihaknya bersedia berbagi pengalaman dalam implementasi ekonomi biru. Dia mencontohkan, Denmark sudah menyiapkan peningkatan energi tenaga surya empat kali lipat pada tahun 2030. Selain itu, tenaga angin lepas pantai sebanyak 10 kali lipat pada tahun 2050 yang diharapkan dapat menyuplai energi bersih bagi 213 juta rumah tangga.

Baca juga : Presiden Jokowi: Mampu Hadapi Krisis Global, Indonesia Punya Empat Kekuatan

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, peluncuran peta jalan ekonomi biru pada tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari kerangka pembangunan ekonomi biru Indonesia yang telah diluncurkan tahun 2021. Peta jalan ekonomi biru pada tahun 2023 direncanakan bertepatan dengan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. ”Di tingkat global, Indonesia bakal menjadi negara pertama yang menggulirkan peta jalan ekonomi biru secara jelas dan konkret,” katanya.

Amalia menambahkan, strategi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi laut sangat besar untuk dikelola secara berkelanjutan. Pemanfaatan potensi ekonomi laut Indonesia akan berkontribusi terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia, seperti penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah.

Berdasarkan kerangka kerja Ekonomi Biru Indonesia, Indonesia tercatat memiliki 17.508 pulau, luas area laut 290.000 kilometer persegi (km²), wilayah zona ekonomi eksklusif seluas 3 juta km², dan panjang garis pantai 80.791 km. ”Ekonomi biru menjadi kekuatan besar Indonesia untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Kita harus menuju transisi pemanfaatan ekonomi biru,” ujarnya.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Selasa (9/8/2022), meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia dalam rangkaian forum 3 DWG Meeting Side Event G20 bertema ”Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy” di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (9/8/2022).

Keseimbangan CEO Econusa Bustar Maitar menuturkan, ekonomi harus berkembang, tetapi lingkungan juga harus dijaga. ”Tanpa keseimbangan ekonomi dan lingkungan, keberlanjutan ekonomi akan terancam,” ujarnya.

Ia mengingatkan, laju perubahan iklim terus berlangsung dan Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebanyak 80 persen emisi gas rumah kaca dunia disumbang oleh negara-negara maju anggota G20. Pemanasan global yang terus meningkat berdampak besar bagi sumber daya ikan.

Presidensi G20 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara-negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia perlu meyakinkan pemerintah negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.