Hari Ini, Kalkulasi Harga Baru BBM Bersubsidi Diserahkan kepada Presiden
”Untuk BBM semuanya masih dikalkulasi, dan hari ini (Jumat) akan diserahkan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” tutur Presiden Jokowi.
Oleh
NINA SUSILO, FRANSISKUS PATI HERIN
·5 menit baca
SAUMLAKI, KOMPAS — Kendati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah menimbulkan kepanikan di masyarakat, hingga Jumat (2/9/2022), belum ada kepastian kapan pemerintah memutuskan harga baru BBM bersubsidi. Hasil perhitungan harga BBM bersubsidi yang dilakukan para menteri baru diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat ini. Di sisi lain, bantuan langsung tunai atau BLT terus dibagikan kepada masyarakat di sejumlah daerah.
”Untuk BBM semuanya masih dikalkulasi, dan hari ini (Jumat) akan diserahkan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai memantau penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Saumlaki, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat.
Beberapa kali, Presiden juga mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi harus diputuskan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Seperti saat kunjungan kerja di Timika, Papua, sehari sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa proses penghitungan kenaikan harga BBM dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Untuk BBM semuanya masih dikalkulasi, dan hari ini (Jumat) akan diserahkan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya.
Pertimbangan matang diperlukan. Sebab, kenaikan BBM bersubsidi dipastikan mengerek inflasi semua barang. Selain itu, penolakan masyarakat akan menguat. Saat ini saja, unjuk rasa sudah berlangsung di beberapa daerah, termasuk Jakarta.
Sejauh ini, rapat yang membahas kenaikan harga BBM bersubsidi sudah dilangsungkan beberapa kali. Setidaknya, Presiden sudah membahasnya dalam rapat internal pada 24, 25, dan 29 Agustus.
Namun sampai Jumat ini, pemerintah belum juga memastikan kapan kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan. Harga-harga BBM bersubsidi yang terdiri dari pertalite dan biosolar setelah penyesuaian karena pengurangan subsidi juga belum ditetapkan.
Namun, Kementerian Sekretariat Negara sudah mulai menyosialisasikan harga solar, pertalite, dan elpiji 3 kilogram. Melalui akun kemensetneg.ri di Instagram, misalnya, ditampilkan bahwa harga jual solar saat ini Rp 5.150 per liter. Padahal seharusnya harga solar Rp 13.950 per liter sehingga selisih harga Rp 8.800 per liter ditanggung atau disubsidi pemerintah . Adapun pertalite yang saat ini dijual seharga Rp 7.650 per liter, harga seharusnya Rp 14.450 per liter, sehingga masih ada selisih Rp 6.800 per liter. Sementara elpiji 3 kilogram yang saat ini dijual Rp 4.250 per liter seharusnya dijual Rp 18.500 per liter, masih ada selisih Rp 14.250 per liter.
Bantalan sosial
Seusai rapat terakhir pada 29 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tiga bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketiganya adalah BLT BBM untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat, subsidi untuk 16 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta perbulan, dan bantuan transportasi untuk ojek, nelayan, serta tambahan bantuan sosial dari 2 persen dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
Untuk BLT BBM diberikan kepada keluarga miskin masing-masing senilai Rp 150.000 per bulan dan diberikan selama empat bulan. BLT BBM ini akan dicairkan dalam dua tahap sehingga masyarakat akan menerima secara rapel dua bulan sekali sebesar Rp 300.000.
Untuk memastikan kelancaran penyaluran bantalan sosial, Jumat pagi tadi, Presiden Jokowi mengecek langsung proses pemberian bantuan ini di Kantor Pos yang berada di Saumlaki, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
”Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Saumlaki. Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik,” kata Presiden.
Selain memberikan BLT BBM, Presiden juga membagikan BLT Produktif. Presiden mengingatkan agar BLT Produktif digunakan untuk menambah modal usaha. ”Ingat ya, bantuan ini jangan dibelikan handphone. Jangan juga dibelikan baju baru,” tambahnya.
Tak persoalkan kenaikan harga BBM
Di Kepulauan Tanimbar, sejumlah warga enggan mempersoalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka meyakini keputusan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah dipertimbangkan secara matang, dan tidak ada maksud menyengsarakan rakyatnya.
”Memangnya harga BBM (bahan bakar minyak) itu baru naik sekarang kah? Ini dari dulu jadi tidak perlu heboh. Kita serahkan saja kepada pemerintah karena mungkin ini menjadi pilihan terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Yanto Semangun (37), warga Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Ia menuturkan, ada keluarga dan kerabatnya yang menerima bantuan langsung tunai BBM dari Presiden Jokowi yang berkunjung ke Saumlaki. Besaran bantuan itu Rp 600.000 untuk empat bulan. Bantuan dimaksud merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Menurut Yanto, langkah antisipasi dini itu akan membuat warga tidak terlalu tertekan jika BBM pada akhirnya dinaikkan. Warga sudah menyiapkan diri terlebih dahulu dengan membeli bahan kebutuhan pokok yang berpotensi ikut naik sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
Bahkan, bagi dia dan banyak masyarakat di kawasan timur Indonesia, harga BBM yang mahal bukan lagi cerita baru. Jika warga di Jakarta membeli pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter, di Indonesia timur ada yang mencapai Rp 30.000 per liter.
Sementara itu, warga lainnya, Israel Sarbunan (38), lebih khawatir dengan melambungnya harga barang di Kepulauan Tanimbar. Dia meminta agar pemerintah mendorong harga komoditas lokal, seperti kopra dan rumput laut, yang menjadi andalan di daerah itu, juga naik. ”Jangan sampai harga komoditas terus tertekan,” ujarnya.
Ia juga berharap agar program tol laut untuk menekan disparitas harga barang di daerah terus digulirkan. Dalam pogram tol laut, pemerintah memberi subsidi angkutan barang dari Pulau Jawa ke daerah terluar dan terpencil. Tol laut merupakan program unggulan Jokowi yang mulai bergulir tahun 2016.