Pemerintah Waspadai Tren Inflasi Tahunan yang Tetap Tinggi

Capaian deflasi IHK secara bulanan pada Agustus ini sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Kendati demikian, potensi lonjakan inflasi menanti di pengujung tahun.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Ilustrasi: Buruh tani memanen bawang merah di Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS — Terjaganya stabilitas harga pangan di daerah yang ditopang juga oleh panen merata mendorong terjadinya deflasi pada Agustus lalu. Meski begitu, tingkat inflasi tahunan yang telah menyentuh level atas dari target pemerintah perlu diwaspadai.

Di sepanjang sisa tahun 2022, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi untuk mengejar target sasaran inflasi tahun ini di kisaran 2 persen-4 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2022 mengalami deflasi 0,21 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya. Adapun apabila dibandingkan dengan posisi Agustus 2021, IHK mengalami inflasi 4,69 persen.

Secara keseluruhan, deflasi pada Agustus 2022 paling besar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya didorong penurunan harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras. Kelompok ini mencatat deflasi 1,8 persen, dan memberi andil deflasi 0,48 persen.

Pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Adapun kelompok penyumbang deflasi lainnya pada Agustus adalah kelompok transportasi yang didorong oleh penurunan harga tiket angkutan udara. Kelompok ini memcatat deflasi 0,08 persen dengan andil pada deflasi mencapai 0,01 persen.

Jika dilihat tahun kalender atau periode Januari-Agustus 2022, IHK tercatat mengalami inflasi 3,63 persen. Capaian ini mendekati rentang atas dari target inflasi pemerintah di sepanjang 2022, yakni 2 persen-4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pengendalian inflasi daerah secara daring di Jakarta, Kamis (1/9/2022), mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Airlangga menyebutkan, masih terdapat sejumlah provinsi dengan inflasi tahunan di atas 5 persen, yakni Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Riau (5,8 persen), Bangka Belitung (6,37 persen), Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan (5,45 persen), dan Kalimantan Tengah (6,94 persen).

Ia menekankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ataupun koordinasi antarpemerintah daerah akan diperkuat guna menekan inflasi. Salah satu mekanisme yang akan diperkuat adalah perluasan kerja sama antardaerah terutama untuk daerah surplus atau defisit guna menjaga suplai komoditas.

Baca juga: Fungsi APBN sebagai Peredam Inflasi Perlu Diperkuat

”Selain itu, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga akan terus dilakukan secara rutin,” ujarnya.

Sementara itu, ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, capaian deflasi IHK secara bulanan pada Agustus ini sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Pasalnya, kenaikan harga bahan pangan bergejolak pada bulan sebelumnya sudah menurun pada bulan ini.

”Deflasi yang disampaikan BPS, kan, utamanya kontribusinya adalah dari volatile food, yang kemarin meningkat sampai 11,47 persen dan sekarang sudah turun ke 8 persen kontribusinya,” ujarnya.

Pengendalian harga pangan bergejolak, terutama untuk komoditas-komoditas bahan pangan penyumbang terbesar inflasi pangan, seperti cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, dan telur, pada saat ini menjadi fokus tim pengendali inflasi di pusat dan daerah.

Selain dengan memperbaiki sistem rantai pasok komoditas pangan, Sri Mulyani mengatakan, upaya pengendalian harga juga akan memanfaatkan instrumen-instrumen fiskal termasuk transfer ke daerah.

”Dalam hal ini, pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana yang tidak terduga itu diminta untuk bisa secara fleksibel untuk bisa menyumbang, meredam tekanan harga,” ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, potensi inflasi sampai dengan akhir tahun nanti akan berada di kisaran 4 persen. Jika harga komoditas pangan terus mengalami peningkatan, bahkan bukan tidak mungkin, angka inflasi bisa berada di atas 4,5 persen di sepanjang tahun ini.

Baca juga: Bersiap Menghadapi Lonjakan Inflasi dan Penurunan Laju Ekonomi

Potensi terkereknya inflasi juga berasal dari rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. ”Ini semakin memperkuat argumen bahwa inflasi di tahun ini akan berada di level atas proyeksi yang disampaikan oleh pemerintah,” ujar Yusuf.

Ia menyarankan agar dari sisi moneter kebijakan penyesuaian suku bunga acuan tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat suku bunga acuan masih menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pemulihan terutama pada tahun ini.

Di sisi lain, mekanisme penyaluran distribusi subsidi energi dan bantuan sosial diharapkan dapat semakin tepat sasaran. Jika ini tidak segera dilakukan, kenaikan inflasi pada level batas atas yang diperkirakan oleh pemerintah akan menekan daya beli terutama untuk kelompok menegah ke bawah.