Transaksi Metode Pindai QR Indonesia-Thailand Mulai Diterapkan

Kini, warga Indonesia yang ada di Thailand maupun sebaliknya bisa menyelesaikan pembayaran menggunakan metode ”quick response” (QR) dengan mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan baht Thailand.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas kasir melayani pembayaran secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pameran Karya Kreatif Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 26 Mei 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Mulai hari ini, pembayaran transaksi warga Indonesia di Thailand begitu juga sebaliknya bisa diselesaikan menggunakan metode pindai kode cepat (quick response) milik setiap negara. Pembayaran pun menggunakan mata uang lokal negara masing-masing sehingga lebih efisien tanpa perlu menukarkan mata uang terlebih dahulu. Ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi pariwisata dan perdagangan antara Indonesia dan Thailand.

Hal tersebut mengemuka dalam acara peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (29/8/2022). Turut hadir pada acara itu Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan, sejak hari ini BI bersama Bank of Thailand mulai mengimplementasikan secara penuh pembayaran transaksi menggunakan metode pindai kode cepat standar Indonesia (Quick Response Indonesia Standard/QRIS) dengan QR milik Thailand. Penyelesaian pembayaran itu dengan metode local currency settlement (LCS) yang artinya transaksi menggunakan mata uang lokal negara masing-masing, yakni rupiah dan baht Thailand.

Dengan demikian, warga Indonesia bisa menyelesaikan transaksi pembayaran di Thailand menggunakan QRIS dan mata uang rupiah. Begitu juga sebaliknya, warga Thailand juga bisa menyelesaikan pembayaran di Indonesia menggunakan QR milik Thailand dengan mata uang baht Thailand.

Baca juga: Bank Sentral Asia Tenggara Sepakat Kembangkan Kerja Sama Sistem Pembayaran Lintas Negara

”Mulai hari ini kami akan mengimplementasikan secara penuh dengan Thailand, menyambungkan sistem pembayaran QRIS dan QR Thailand,” ujar Perry.

Ia menjelaskan, Presiden menyarankan untuk menyambungkan sistem pembayaran Indonesia ke dunia dimulai dari Asia Tenggara. Pada Mei lalu, lima gubernur bank sentral Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, telah bertemu dan berkomitmen untuk menyambungkan sistem pembayaran dengan setiap negara tersebut.

Menindaklanjuti komitmen itu, penyelesaian kerja sama sistem pembayaran yang paling awal selesai adalah dengan Thailand. Adapun dengan Malaysia mulai tahap uji coba sejak Januari lalu. Sementara dengan Singapura, saat ini sedang tahap finalisasi persiapan.

Perry menambahkan, dengan kemudahan ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi pariwisata dan perdagangan antarkedua negara. Selain itu, juga mendorong perluasan implementasi sistem pembayaran ekonomi keuangan digital secara nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah wisatawan Thailand yang tiba ke Indonesia dari Januari hingga Juni 2022 mencapai 6.492 orang. Jumlah ini setara dengan 5,36 persen dari total wisatawan asal kawasan Asia Tenggara yang tiba ke Indonesia di periode yang sama yang sebanyak 120.988 orang.

Masih mengutip data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Thailand pada 2021 mencapai 7,08 miliar dollar AS atau setara dengan 14,76 persen dari total ekspor Indonesia ke negara-negara Asia Tenggara yang sebesar 48,02 miliar dollar AS. Adapun nilai impor Thailand ke Indonesia pada 2021 mencapai 9,14 miliar dollar AS atau setara dengan 22,89 persen dari total impor negara-negara Asia Tenggara ke Indonesia yang mencapai 39,95 miliar dollar AS.

Nilai ekspor Indonesia ke Thailand pada 2021 mencapai 7,08 miliar dollar AS atau setara dengan 14,76 persen dari total ekspor Indonesia ke negara-negara Asia Tenggara yang sebesar 48,02 miliar dollar AS.

Penggunaan dan pemanfaatan QRIS di dalam negeri pun, lanjut Perry, terus berkembang. Saat ini sudah ada 20,3 juta pedagang yang terkoneksi dengan QRIS. Adapun 90 persennya merupakan pedagang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada saat memberikan pidato sambutan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa koneksi sistem pembayaran QR antarnegara akan memudahkan pelaku UMKM. Selain itu, QR antarnegara juga memudahkan dunia pariwisata untuk terhubung dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand maupun dengan semua negara di ASEAN.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Transaksi pembayaran menggunakan metode pindai kode unik Quick Response Indonesian Standard (QRIS) tersedia pada setiap gerai peserta pameran perdagangan UMKM Jakarta Kreatif Festival di Sarinah, Jakarta, 17 Juni 2022.

”Dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang nantinya penggunanya semakin banyak,” kata Presiden.

Dihubungi terpisah, Head of Center Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penerapan QRIS antarnegara dengan Thailand ini bisa cukup bisa meningkatkan transaksi keuangan antarnegara. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dari Thailand.

”Jumlah kunjungan wisatawan Thailand masih sangat kecil. Maka, perlu dorongan untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, salah satunya dengan mempermudah transaksi keuangan,” ucap Nailul.

Belanja pemerintah

Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Dengan diluncurkan KKP ini, fasilitas pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa menggunakan skema pembayaran KKP yang pemrosesannya dilakukan secara domestik. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh tiga bank Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tahap berikutnya, akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Baca juga: Anggaran 2023 Dialokasikan untuk Belanja Produktif dan Subsidi Tepat Sasaran

KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di 20,3 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antarpenyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

RHAMA PURNA JATI

Pelanggan mencoba fasilitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pasar Gubah, Palembang, Sumatera Selatan, 23 Desember 2021.

Selain itu, KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Terkait peluncuran KKP domestik, Presiden Jokowi meminta Gubernur BI serta pihak perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara, agar betul-betul mendampingi dan mengawal. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharapkan bisa segera masuk ke sistem dan platform tersebut.

”Sehingga terjadi kecepatan, kecepatan pembayaran. Mungkin dulu, pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ucap Presiden.

Presiden juga kembali mengingatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini diminta betul-betul ditaati bersama sehingga semua belanja pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah menuju pada pembelian produk-produk dalam negeri.

”Jangan sampai, saya sudah pesan betul. Saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” kata Presiden.

Presiden mengaku telah berulang kali menyampaikan kepada Kepala LKPP agar sistem yang mengawal pengadaan barang dalam negeri ini betul-betul segera bisa selesai. ”Dan, daerah semuanya dengan semangat yang sama, membeli produk-produk dalam negeri,” tambahnya.

Hingga saat ini, komitmen aksi afirmasi belanja produk dalam negeri kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sudah menembus Rp 800 triliun. Realisasi pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah sebesar lebih dari Rp 400 triliun.

”Sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun itu dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tambah Presiden.

Ditambahkan oleh Luhut bahwa peluncuran KKP domestik merupakan aksi nyata gerakan bangga buatan Indonesia sesuai dengan Inpres No 2/2022. KKP Domestik, lanjut Luhut, penting diimplementasikan untuk mendorong transparansi dan kemudahan belanja pemerintah serta mendorong percepatan pembayaran ke UMKM.

”Dengan KKP Dometik ini data transaksi belanja pemerintah jadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita,” ujar Luhut.