Meski Belum Dicabut, Pekan Ini Pemerintah Alihkan Subsidi BBM ke Bansos Rp 24,17 Triliun
Belum juga memutuskan mencabut subsidi BBM, tetapi pemerintah akan alihkan subsidi itu. Pengalihan subsidi itu di antaranya akan menyasar 20,65 juta keluarga dan 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·6 menit baca
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022), Menkeu Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial dalam rangka untuk pengalihan subsidi BBM.
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak atau BBM belum diputuskan, tetapi pemerintah telah membahas pengalihan subsidi BBM. Presiden Joko Widodo memerintahkan pemberian bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun rupiah tersebut akan mulai diekseskusi dalam pekan ini.
”Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan pers di Kantor Presiden seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).
Menurut Sri Mulyani, tendensi dari kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir yang berasal dari pengaruh global perlu untuk segera disikapi oleh pemerintah. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan yang pertama adalah kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun.
Bansos ini akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. ”Yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos (Menteri Sosial), Rp 150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali, yaitu Rp 300.000 dan 300.000,” ungkap Menkeu.
Untuk bansos yang kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan, agar memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran bagi para pekerja tersebut adalah sebesar Rp 9,6 triliun. Selanjutnya, menteri tenaga kerja akan segera menerbitkan petunjuk teknis sehingga bantuan bisa langsung dibayarkan.
Selain bantuan senilai Rp 12,4 triliun dan Rp 9,6 triliun itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari dana yang ditransfer dari APBN. Pemerintah daerah diminta turut melindungi daya beli masyarakat yang aturannya akan diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.
”Selama ini, kan, setiap bulan kita (pemerintah pusat) mengirimkan dana alokasi umum dan DBH (dana bagi hasil). Itu, 2 persen dari DAU dan DBH, diminta untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan untuk transportasi dan juga untuk ojek, nelayan, dan tambahan bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani, saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kemenkeu juga akan menetapkan peraturan menteri keuangan untuk pengaturan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH yang akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi ini. Dia menuturkan, bantuan sosial yang diberikan oleh Kemensos sudah cukup besar, tetapi pemerintah daerah tetap diminta untuk berpartisipasi. Bantuan ini nilainya Rp 2,17 triliun.
Jadi, total bantalan sosial yang ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah Rp 24,17 triliun. ”Ini diharapkan akan bisa mengurangi, tentu, tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujar Sri Mulyani.
Pedagang telur di Pasar Tugu, Kota Bandar Lampung, Lampung, menunggu pembeli, Jumat (26/8/2022). Saat ini harga jual telur di Lampung berkisar Rp 29.000-Rp 30.000 per kilogram.
Eksekusi pekan ini
Presiden Jokowi meminta Menkeu dan Mensos untuk menyampaikan bahwa seluruh bantuan hasil pengalihan subsidi BBM itu sudah dan akan mulai diekseskusi minggu ini. ”Jadi, ini akan dilakukan Bu Risma begitu beliau siap, PT Pos untuk mendistribusikan, maka kita akan mulai melakukannya pada minggu ini,” katanya.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, karena bantuan subsidi upah Kementerian Tenaga Kerja dulu juga pernah dilakukan, jadi itu sebetulnya bisa dieksekusi lebih cepat juga. ”Kalau bisa dilakukan pada minggu ini. Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk masyarakat,” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta Menkeu dan Mensos untuk menyampaikan bahwa seluruh bantuan hasil pengalihan subsidi BBM itu sudah dan akan mulai diekseskusi minggu ini.
Saat ditanya karena itu pengalihan dari subsidi BBM apakah berarti subsidi BBM akan dicabut atau dilanjutkan atau seperti apa, Menkeu Sri Mulyani menuturkan bahwa hal yang diumumkannya hari ini terkait penambahan bansos dulu.
”Itu yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden hari ini. Jadi, masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial,” katanya.
Saat ditanya contoh bantuan pemerintah daerah, terkait kebijakan 2 persen DAU dan DBH, Sri Mulyani menuturkan nantinya akan ada rapat koordinasi. ”Nanti bisa Menteri Perhubungan dengan pemerintah daerah. Pak Luhut (Menko Marinves) nanti akan melakukan rapat koordinasi,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).
Terkait data penerima, Mensos Tri Rismaharini menuturkan bahwa data setiap bulan dimutakhirkan karena ada yang pindah, lahir, dan lainnya. ”Jadi ini data terakhir, data per September. Nanti per September, saya tetapkan kita akan berikan bantuan. Tadi, kan, empat kali Rp 150.000, ya. Tapi akan kami bagi 2 kali penyerahannya,” ujarnya.
Mensos Risma menuturkan bahwa bantuan tersebut di luar bansos rutin. ”Jadi, dia di-top up gitu. Nah, nanti yang satu kalinya, saya akan lihat kondisi perekonomiannya, kita harus serahkan bulan apa,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman Kemensos dengan PT Pos, penyaluran sampai lokasi terjauh dapat diselesaikan tidak sampai dua minggu. ”Saat ini (bantuan) sudah siap sebetulnya, tapi nanti per 1 September, sekalian bansos yang normal, rutin,” kata Mensos.
Terkait arahan penggunaan bantuan, Mensos Risma menuturkan bahwa tidak dibolehkan digunakan membeli rokok juga minuman keras. Bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok. Saat ditanya apakah warga yang tergolong kategori miskin ekstrem akan memperoleh bantuan tersebut, Mensos Risma memastikannya. Selain itu, data penerima bukan hanya lengkap nama dan alamat, tetapi juga ada foto rumah.
”(Warga yang masuk) di dalam (kategori miskin ekstrem) pasti dapat,” kata Mensos Risma.
Bantuan disalurkan lewat PT Pos karena untuk percepatan. ”Jadi nanti pasti ada yang tanya, Bu Risma, kok, di kantor pos? (Bantuan) itu, kan, ke masyarakat? Nah, ini untuk percepatan (PT Pos) yang bisa begitu,” katanya.
Mensos Risma menuturkan, PT Pos wajib melaporkan ke Kemensos foto rumah dan foto penerima di rumah tersebut. ”Kenapa itu? Jadi dokumenku sekarang udah lengkap. Data itu bukan hanya BNBA, by name dan by address, tapi juga ada foto rumahnya. Terus foto kondisi rumahnya. Jadi kalau misalkan suami istri ternyata tempat tinggalnya pisah, jadi fotonya dua,” katanya.
Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa Presiden menyebut bantuan ini sebagai pengalihan subsidi BBM. Menurut dia, selama ini subsidi BBM diterima oleh warga yang memiliki mobil-mobil bagus. Sekarang, subsidi itu dialihkan ke warga miskin.
Namun, Mensos tidak dapat memastikan, apakah adanya pengalihan subsidi itu berarti harga BBM akan dinaikkan. ”Aku enggak tau,” kata mantan Wali Kota Surabaya ini.
Terkait penggunaan 2 persen dana di daerah, Risma menuturkan bahwa hal itu tergantung kebijakan daerah. ”Jadi ada kayak aku dulu jadi Wali Kota Surabaya itu saya pakai bayar angkutan. Jadi truknya satpol PP itu saya kasih BBM, ngangkut barang dari distributor ke pedagang, pedagang pasar. Terus kita juga buat pasar (murah) supaya harganya enggak dinaikkan. Dulu aku pakai gitu,” katanya.
