Erick Thohir: Pemerintah Akan Bantu PMN Rp 7,5 Triliun bagi Garuda

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah bersama DPR telah berhasil merestrukturisasi Garuda Indonesia melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemerintah pun akan membantu PMN Rp 7,5 triliun.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menuturkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendukung Garuda Indonesia dan berhasil merestrukturisasinya melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dukungan tersebut dinilai menjadikan gerak korporasi Garuda lebih sehat.

”Salah satunya, indikasi yang akan kita lakukan setelah keputusan PKPU selesai yaitu pemerintah akan kembali membantu PMN (penyertaan modal negara) sebesar Rp 7,5 triliun yang sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun lalu sebelum Covid-19 terjadi,” kata Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Salah satunya, indikasi yang akan kita lakukan setelah keputusan PKPU selesai yaitu pemerintah akan kembali membantu PMN (penyertaan modal negara) sebesar Rp 7,5 triliun yang sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun lalu sebelum Covid-19 terjadi.

Baca juga : Arahan Presiden Jokowi untuk Kendalikan Inflasi Direspons Para Menteri

Erick menuturkan bahwa saat ini merupakan momentum yang baik seiring pemulihan akibat Covid-19 sudah terjadi. Perekonomian Indonesia pun tumbuh di angka 5,44 persen. ”Makanya, tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi) dan para menteri yang hadir, (bahwa) Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali,” ujarnya.

Tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi) dan para menteri yang hadir, (bahwa) Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali.

Sebagai gambaran, saat ini jumlah pesawat Garuda dan Citilink hanya 61 unit. Pada akhir tahun nanti jumlah pesawat tersebut akan mencapai angka 120 unit. Penambahan jumlah pesawat tersebut, menurut Erick, diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat menjadi lebih murah sesuai instruksi Presiden Jokowi.

”Keseimbangan ini yang kami harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Dan selain itu juga kami pastikan pesawat-pesawat yang baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar, tidak harga seperti yang sebelumnya, yang terindikasi (dan) bahkan sudah ada istilah tersangka untuk kasus korupsi di Garuda,” katanya.

Baca juga : Penyehatan Bisnis Garuda Berlanjut, Restrukturisasi Utang Masuki Babak Krusial

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022) pekan lalu, meminta sejumlah menteri dan BUMN untuk menyelesaikan persoalan tingginya harga tiket pesawat.

(Di) Lapangan yang saya dengar juga keluhan, ’Pak, harga tiket pesawat tinggi’. Udah, langsung saya reaksi. Pak Menteri Perhubungan saya perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN, juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi.

”(Di) Lapangan yang saya dengar juga keluhan, ’Pak, harga tiket pesawat tinggi’. Udah, langsung saya reaksi. Pak Menteri Perhubungan saya perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN, juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi,” tutur Presiden Jokowi.