Arahan Presiden Jokowi untuk Kendalikan Inflasi Direspons Para Menteri

Arahan Presiden Jokowi untuk mengendalikan inflasi direspons Mendagri Tito Karnavian dengan menerbitkan surat edaran terkait penggunaan belanja tidak terduga. Kemenhub pun berupaya menstabilkan harga tiket pesawat.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Di Pasar Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara, Rabu (6/7/2022), Presiden Joko Widodo membeli beberapa bahan pangan sembari memantau harga berbagai komoditas.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Sejumlah upaya juga dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi tinggi. Hal ini dilakukan merespons arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, Kamis (18/8/2022).

Rilis dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (21/8/2022), menyebutkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Surat edaran bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8/2022).

Surat edaran ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi dan stabilitas perekonomian di daerah. Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan. Langkah ini terutama ditempuh melalui kerja sama antardaerah.

Baca juga : Gejala di Dalam Negeri Terkait Inflasi Pangan Perlu Diperhatikan

Selain itu, daerah pun diminta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di setiap daerah. Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum tersedia, daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga antre untuk berbelanja pangan murah di gerai Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). Pangan murah bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tersebut untuk meningkatkan akses pangan bagi warga dan menjaga kestabilan harga pangan di Jakarta.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menuturkan bahwa dalam menanggulangi inflasi di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota dapat menggunakan dua sumber anggaran. Pertama, anggaran dari kegiatan yang sudah dialokasikan pada APBD dan dapat dianggarkan dalam perubahan APBD. Kedua, kebutuhan anggaran tersebut dapat menggunakan alokasi BTT.

”Penggunaaan BTT dapat dilakukan dengan cara menggeser anggaran kepada perangkat daerah terkait melalui perubahan peraturan kepala daerah atau perkada mengenai penjabaran APBD,” kata Fatoni.

Penggunaaan BTT (belanja tidak terduga) dapat dilakukan dengan cara menggeser anggaran kepada perangkat daerah terkait melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD.

Lebih lanjut Fatoni menuturkan, untuk tahun 2023, Kemendagri juga telah menyiapkan Peraturan Mendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Langkah ini dilakukan agar daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan tersebut dalam rancangan APBD yang saat ini sedang disusun.

Baca juga : Soal Opsi Pengendalian Inflasi, Risiko Fiskal Dinilai Lebih Kecil

Upaya ini, menurut dia, dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil. Hal ini termasuk upaya menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terjangkau masyarakat.

KOMPAS

Presiden Joko Widodo merespons laporan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat. Hal ini dinyatakan dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, Kamis (18/8/2022), di Jakarta. Jokowi menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk segera menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat.

Tiket pesawat

Terkait persoalan harga tiket pesawat yang tinggi, Biro Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Minggu (21/8/2022) menginformasikan bahwa koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terus ditingkatkan. Pemangku kepentingan dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah (pemda), operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya.

Ada tiga upaya utama yang dilakukan oleh Kemenhub. Pertama, Kemenhub sudah meminta maskapai penerbangan mengupayakan efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau. ”Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, dan inovasi-inovasi lainnya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga : Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Normalkan Harga Tiket Pesawat

Upaya kedua dilakukan bersama oleh pemda, maskapai, dan penumpang untuk memaksimalkan keterisian penumpang di waktu-waktu tertentu. ”Pada hari kerja, misalnya di hari Rabu pada siang hari, biasanya okupansi rata-rata hanya 50 persen. Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah,” ujarnya.

Menurut Menhub Budi Karya, masyarakat dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan harga tiket lebih murah sehingga tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat dan harga tiketnya stabil. Secara kumulatif pendapatan maskapai meningkat dan akan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga menunggu pesawat perintis yang baru mendarat di Bandara Nduga, Nduga, Papua, Sabtu (16/10/2021). Pusat keramaian kota Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, berada di ujung jalan menuju landasan pesawat terbang,

Selanjutnya, peran pemda ditingkatkan untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat, yakni pemda menjamin tingkat keterisian agar dapat mencapai 60 persen lebih. ”Contohnya, yang dilakukan pemda di Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka memberikan dukungan kepada maskapai sehingga tingkat keterisian bisa di atas 70 persen dan maskapai bisa terus melayani rute tersebut dengan harga yang terjangkau karena kepastian okupansinya,” kata Menhub.

Mereka memberikan dukungan kepada maskapai sehingga tingkat keterisian bisa di atas 70 persen dan maskapai bisa terus melayani rute tersebut dengan harga yang terjangkau karena kepastian okupansinya.

Upaya ketiga adalah usulan dari pemangku kepentingan, yakni menghilangkan atau menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur menjadi 5 persen. Hal ini karena avtur memengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40 persen.

”Terlebih untuk pesawat kecil, seperti (pesawat dengan) propeler (baling-baling), yang melayani daerah-daerah pelosok. Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini. Kalau semua upaya ini bisa dilakukan, diharapkan dapat menstabilkan harga tiket sebesar 15-20 persen,” kata Menhub Budi Karya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Arahan Presiden

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022) lalu, Presiden Joko Widodo menginginkan para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi di daerah (TPID) serta di pusat (TPIP). Komoditas yang harganya naik dan menyebabkan inflasi mesti dicek.

Baca juga : Kondisi Sulit dan Tidak Normal, Presiden: Kerja Jangan Rutin dan Standar

Menurut Presiden Jokowi, daerah dengan pasokan komoditas melimpah mesti disambungkan dengan daerah yang kekurangan komoditas tersebut. Konektivitas antardaerah amat penting karena Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan adanya tiga daerah otonom baru.

”Ini negara besar. Saya pernah ke Merauke. Kepala daerah menyampaikan kepada saya, ’Pak beras kami melimpah di sini, tapi enggak ada yang beli. Harganya juga murah, Rp 6.000, Pak’. Saya cek ke bawah, bener, harga Rp 6.000,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, ada daerah lain yang kekurangan beras. Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak mengambil beras dari Merauke yang harganya masih murah. ”Problemnya transportasi mahal,” ujar Presiden Jokowi.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Seorang warga membeli cabai di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Senin (3/6/2019).

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan terkait inflasi di daerah.

”Gunakan (anggaran tidak terduga) untuk itu tadi, menutup biaya transpor, biaya distribusi. Ini kerja lapangan yang harus TPIP, TPID, semuanya mengerti, barang-barang mana yang menjadi masalah. (Hal ini) Karena momok semua negara sekarang ini inflasi,” ujar Presiden Jokowi.

Gunakan (anggaran tidak terduga) untuk itu tadi, menutup biaya transpor, biaya distribusi. Ini kerja lapangan yang harus TPIP, TPID, semuanya mengerti, barang-barang mana yang menjadi masalah. (Hal ini) karena momok semua negara sekarang ini inflasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan bahwa dirinya juga mendengar keluhan di lapangan terkait harga tiket pesawat yang tinggi. ”(Di) Lapangan, yang saya dengar, juga (ada) keluhan, ’Pak, harga tiket pesawat tinggi’. Udah, langsung saya reaksi. Pak Menteri Perhubungan saya perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN, juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi,” kata Presiden.