Soal Opsi Pengendalian Inflasi, Risiko Fiskal Dinilai Lebih Kecil

Upaya mengendalikan inflasi dengan menambah anggaran subsidi dinilai lebih kecil risikonya. Ruang defisit fiskal dianggap masih cukup lebar untuk menambah anggaran subsidi BBM.

ALIF ICHWAN

Tiket calon penumpang pesawat siap didata oleh petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Jumat (27/9/2019). Pemerintah berharap agar harga tiket pesawat dapat terjangkau masyarakat,

JAKARTA, KOMPAS — Inflasi tinggi bakal membayangi Indonesia sepanjang sisa perjalanan akhir tahun ini. Pemerintah harus mengendalikannya kendati bakal menambah beban fiskal negara. Dalam pengendalian inflasi itu, risiko fiskal lebih kecil ketimbang risiko ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan harga pangan domestik dan impor, energi, serta biaya transportasi, terutama tiket pesawat, diperkirakan masih akan mendorong peningkatan inflasi hingga akhir tahun ini. Di sektor pangan, komoditas yang perlu dicermati kenaikan harganya, antara lain, cabai, beras, dan telur ayam.

Pemerintah juga perlu mencermati kenaikan harga pupuk nonsubsidi yang akan berimbas pada kenaikan harga komodtitas pertanian dan perkebunan. Selain itu, cermati pula kenaikan harga pangan olahan berbahan baku impor.

”Meskipun harga bahan baku pangan impor trennya turun, harganya masih cukup tinggi. Bahan baku pangan impor itu, antara lain, kedelai, gula, dan gandum,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Kenaikan harga pangan domestik dan impor, energi, serta biaya transportasi, terutama tiket pesawat, diperkirakan masih akan mendorong peningkatan inflasi hingga akhir tahun ini.

Di sektor transportasi, Faisal memperkirakan harga tiket pesawat masih akan berkontribusi pada inflasi hingga akhir tahun ini. Mobilitas pengguna jasa pesawat akan tinggi pada saat persiapan hingga acara puncak G20 di Indonesia, serta libur Natal dan Tahun Baru.

Adapun di sektor energi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik nonsubsidi sudah berkontribusi terhadap inflasi. Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, terutama pertalite, inflasi akan melambung tinggi.

”Tanpa ada kenaikan harga pertalite, inflasi umum pada akhir tahun diperkirakan mencapai 5-6 persen. Namun, jika harga pertalite jadi naik, inflasi umum bisa melambung di atas 8 persen,” kata Faisal.

Tanpa ada kenaikan harga pertalite, inflasi umum pada akhir tahun diperkirakan mencapai 5-6 persen. Namun, jika harga pertalite jadi naik, inflasi umum bisa melambung di atas 8 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,64 persen secara bulanan. Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan bahan bakar rumah tangga.

Inflasi tahunan pada Juli 2022 bahkan mencapai 4,94 persen atau tertinggi sejak Oktober 2015 yang tercatat 6,25 persen. Inflasi tersebut juga di atas target inflasi Bank Indonesia (BI) tahun ini yang sebesar 2-4 persen.

Baca juga: Inflasi Semakin Merambah Berbagai Sektor Ekonomi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengguna sepeda motor mengisi bahan bakar jenis pertalite di sebuah SPBU di Yogyakarta, Selasa (5/4/2022). Antrean pembeli bahan bakar pertalite di sejumlah SPBU di Yogyakarta berlangsung normal. Pertamina mengklaim ketersediaan bahan bakar Pertalite di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta selama sepuluh hari ke depan aman.

Fiskal atau ekonomi

Menurut Faisal, untuk menjaga inflasi tidak melambung tinggi tahun ini, pemerintah lebih baik memilih risiko fiskal ketimbang risiko ekonomi. Dengan menambah anggaran subsidi sekitar Rp 40 triliun-Rp 50 triliun untuk tambahan 5 juta kiloliter pertalite, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun ini diperkirakan masih akan terjaga di bawah target pemerintah.

Semula, Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN 2022 sebesar Rp 868,02 trilun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, berkat windfall atau durian runtuh komoditas, penerimaan negara meningkatkan signifikan, sehingga defisit APBN 2022 dipekirakan turun tajam dari target awal menjadi Rp 732,2 triliun atau 3,92 persen terhadap PDB.

Artinya, lanjut Faisal masih ada ruang yang cukup lebar untuk menambah defisit APBN 2022 guna menganggarkan tambahan subsidi pertalite. Namun, jika pemerintah memilih menaikkan harga pertalite, risiko ekonominya lebih besar.

”Kenaikan harga pertalite akan tertransmisi ke berbagai sektor ekonomi, bahkan menggerus daya beli dan berpotensi menambah angka kemiskinan. Inflasi juga bakal melambung tinggi sehingga BI akan menaikkan suku bunga acuannya,” ujarnya.

Baca juga: Waspadai Kemiskinan Lebih Dalam akibat Inflasi

Dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 18 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mememinta kementerian/lembaga dan pemerintah mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi. Presiden memberikan lima arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Kedua, memperluas kerja sama antardaerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

Baca juga: Presiden Minta Pusat dan Daerah Kerja Sama Kendalikan Inflasi

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan di dalam negeri dan bahan baku pangan impor. Salah satunya memastikan ketersediaan stok gandum impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, impor gandum masih terjaga di tengah masih berlanjutnya restriksi ekspor pangan sejumlah negara dan konflik Rusia-Ukraina. Tidak ada penurunan volume impor gandum yang dibutuhkan Indonesia.

”Volume impor gandum Indonesia pada Juli 2022 justru meningkat 10,62 persen dari Juni 2022 menjadi 604.020 ton, sehingga stoknya cukup,” ujarnya.

Stok gandum global berangsur-angsur pulih dan akan membuat harganya turun. Hal itu terjadi lantaran akses ekspor gandum Ukraina mulai dibuka, serta Australia, Amerika, dan Kanada panen raya gandum.

Baca juga: Fenomena ”Lunchflation”

Untuk mengendalikan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga avtur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendukung langkah Kementerian Perhubungan. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkontribusi terhadap upaya menurukan harga tiket pesawat.

”Garuda telah diminta untuk menambah frekuensi penerbangan guna memenuhi peningkatan permintaan pengguna jasa pesawat. Melalui langkah itu, harga tiket pesawat bisa turun,” kata Erick melalui siaran pers.

Baca juga: Jangan Keburu Senang