Bank Sentral Asia Pasifik Timur Dorong Kerja Sama Atasi Krisis Global
Para gubernur bank sentral Asia Pasifik Timur (EMEAP) bertemu untuk membahas inflasi global dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Pertemuan menyepakati penguatan kerja sama regional untuk mengatasi permasalahan itu.
Oleh
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
·4 menit baca
KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA
Bank Indonesia
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan para gubernur bank sentral yang tergabung dalam Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Bank atau EMEAP menekankan pentingnya dialog kebijakan dan kerja sama regional untuk mengatasi krisis global. Hal ini agar kebijakan normalisasi moneter tiap negara bisa berjalan tanpa mengganggu stabilitas nilai tukar dan kelanjutan pemulihan ekonomi negara di kawasan ini.
”Hal itu mengemuka dalam forum pertemuan tahunan EMEAP yang diselenggarakan secara hibrida di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Pertemuan itu turut dihadiri oleh perwakilan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS).
Pertemuan itu merupakan pertemuan EMEAP pertama yang bisa dihadiri secara fisik pascapandemi Covid-19. Pertemuan dibuka secara langsung oleh Gubernur Bank of Korea Chang Yong Rhee yang tahun ini menjadi tuan rumah pergelaran. Pertemuan itu membahas dan mendiskusikan risiko inflasi dan prospek ekonomi serta langkah yang dapat ditempuh oleh EMEAP.
Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, yang hadir secara virtual mewakili Gubernur Bank Indonesia, mengapresiasi kemajuan dan diskusi yang secara intensif telah dilakukan oleh EMEAP selama ini.
Dody menyampaikan bahwa meningkatnya tekanan inflasi global sebagai imbas kenaikan harga komoditas internasional yang berdampak pada inflasi domestik perlu dimitigasi dengan stabilitas nilai tukar serta respons kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan koordinasi dalam menjaga kesinambungan pasokan.
Dalam kesempatan itu, Dody juga menekankan pentingnya implementasi Integrated Policy Framework (IPF) guna memitigasi risiko yang bersifat multidimensi.
”Bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (pro stability) melalui kebijakan moneter, sementara kebijakan lainnya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi (pro growth), sebagai bagian dari bauran kebijakan ekonomi nasional,” ujar Dody.
Ke depan, risiko dampak ekonomi global dan kenaikan inflasi perlu terus dicermati.
Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 tumbuh 5,44 persen atau lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Hal itu ditopang oleh peningkatan konsumsi serta kinerja ekspor. Ke depan, risiko dampak ekonomi global dan kenaikan inflasi perlu terus dicermati dan akan direspons dengan kalibrasi bauran kebijakan.
Perkuat tata kelola
Dari dalam negeri, lembaga negara lainnya yang mengawasi industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperkuat pengawasan tata kelola industri keuangan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para anggota dewan komisioner OJK bersilaturahmi dengan jajaran pemimpin KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya aspek penegakan hukum dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta pentingnya sinergi OJK dengan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi untuk perbaikan sektor jasa keuangan.
KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Aspek good governance harus dikedepankan, meliputi seluruh aktivitas dan kepatuhan seluruh sektor jasa keuangan, sistem antipenyuapan dan pengendalian gratifikasi,” katanya.
Khusus untuk pencegahan korupsi di OJK, Mahendra mengatakan, OJK selama ini telah memiliki sistem pencegahan korupsi di internal seperti dengan penandatanganan pakta integritas, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan whistle blowing system yang senantiasa diperkuat dan ditingkatkan.
Menurut dia, penguatan koordinasi dengan KPK tersebut diharapkan semakin meningkatkan integritas, tata kelola, dan kepercayaan terhadap pelaksanaan seluruh jasa keuangan di Indonesia. ”OJK mendukung penuh aspek-aspek pencegahan dan penegakan hukum dalam konteks antikorupsi yang dilakukan KPK,” katanya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui tiga program yang dijalankan KPK, yaitu pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan. ”Dengan unit-unit yang ada di KPK, sinergi penguatan kerja sama OJK dan KPK diharapkan bisa ditingkatkan,” kata Firli.
Menurut dia, dengan sinergi ini, OJK bisa membangun ekosistem jasa keuangan yang sehat dan aman melalui pencegahan dan penegakan hukum yang kuat.
Sebelumnya, OJK dan KPK sudah menyepakati kerja sama di antara kedua belah pihak dalam nota kesepahaman yang meliputi pertukaran data dan atau informasi, pencegahan tindak pidana korupsi; koordinasi penanganan perkara; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; kajian dan/atau penelitian; dan penyediaan narasumber dan ahli.
