Menteri Keuangan: IKN dan Pemilu 2024, Fokus Instrumen Belanja Tahun Depan
Belanja negara tahun 2023 akan difokuskan pada program prioritas nasional. Prioritas dimaksud terutama pembangunan SDM, infrastruktur seperti Ibu Kota Negara, dan juga tahapan penyelenggaraan pemilu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers sesuai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Prioritas utama tahun tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia dan kemudian pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara. Penyelenggaraan pemilu juga harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggaran.
”Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional. Dan juga, dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang dan sebagai mekanisme untuk shock absorber,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers sesuai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).
Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional.
Pendapatan negara tahun depan menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebagai perbandingan, tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi. Apabila dilihat dari sisi pajak, pemerintah memroyeksikan penerimaan pajak yang berasal dari komoditas sebesar Rp 279 triliun. Pencapaian pajak dari komoditas tahun depan mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini.
Pekerja berlumuran minyak kelapa sawit mentah saat bongkar muat di Kapal Kencana 89 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Adapun dari sisi bea cukai, Sri Mulyani menuturkan, pemerintah mendapatkan bea keluar Rp 48,9 triliun untuk tahun 2022, yakni terutama dari komoditas yang membayar biaya keluar seperti CPO (minyak sawit mentah). Pada tahun depan kondisi tersebut, mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini.
”(Hal ini) Karena kalau kita lihat tahun ini harga-harga dari minyak mencapai 95 (dollar AS per barel) atau bahkan di atas 100 dollar AS per barel, (dan) tahun depan diperkirakan akan melemah pada level 90 (dollar AS per barel). Dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai 244 (dollar AS per ton) tahun depan diperkirakan akan lebih lemah, yaitu pada level 200 dollar AS per ton. Sementara untuk CPO yang (berada) pada 1.350 (dollar AS per ton) diperkirakan juga akan menurun di bawah 1.000 (dollar AS per ton). Ini semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan,” kata Sri Mulyani.
Belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan akan difokuskan kepada berbagai program nasional. ”Seperti yang tadi kami sampaikan untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek, jadi, jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024. Dan, (belanja lainnya adalah) untuk mendukung tahapan pemilu,” ujarnya.
Baca juga: Prioritaskan Anggaran untuk Tahapan Pemilu, Bukan Dukungan Tahapan
Pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen. Anggaran di pos kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi. Namun, anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini menjadi Rp 168,4 triliun. Hal ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar jenis pertalite (RON 90) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/6/2022). Beban subsidi BBM terancam membengkak seiring harga minyak mentah dunia yang tetap bertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Harga jual BBM jenis pertalite (RON 90) saat ini Rp 7.650 per liter, sedangakan untuk pertamax (RON 92) Rp 12.500 per liter.
Subsidi dan kompensasi
Lebih jauh, soal subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun (pada) tahun depan, Sri Mulyani mengaku masih akan sangat besar. ”Nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.
Tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.
Presiden Jokowi juga meminta agar dari sisi APBN dibuat simulasi atau stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi yang tidak membaik sehingga ekonomi Indonesia tetap dapat terjaga dan APBN juga tetap berkelanjutan. ”Ini yang sedang terus kita finalkan. Tadi kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan,” katanya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 harus didesain agar mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak di saat perekonomian global mengalami guncangan serta ketidakpastian sangat tinggi.
”Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable (berkelanjutan) atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” kata Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani menuturkan, dalam sidang kabinet tersebut juga disampaikan bahwa dunia tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi. Seperti diketahui, IMF menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi global tahun depan diproyeksikan akan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen.
Hal ini berarti lingkungan global akan melemah sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen di negara maju. Sementara itu inflasi di negara-negara berkembang akan berapa pada level 9,5 persen.
Baca juga: Inflasi Menekan Harapan Dunia
Kenaikan inflasi sangat tinggi di negara maju menimbulkan reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat. Kondisi ini memacu capital outflow (aliran modal ke luar) dan volatilitas di sektor keuangan.
”Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, di dalam, terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, tetapi, juga pada saat yang sama, efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang (membutuhkan) kombinasi dari kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Sri Mulyani.
Lampu penerangan menyala menjelang malam di gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/7/2022). Dana Moneter Internasional (IMF) menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Hal itu terindikasi dari sejumlah hal, seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan tingkat inflasi. Inflasi Indonesia per Juni 2022 sekitar 4,35 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen per triwulan I-2022. Adapun neraca perdagangan mencatat surplus selama 26 bulan berturut-turut.
Pertumbuhan impresif
Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tahun 2022 sebenarnya sudah dalam posisi sangat baik dan harus terus dipertahankan pada semester II-2022. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 yang mencapai 5,44 persen merupakan pertumbuhan yang sangat impresif tinggi.
”(Hal ini) Karena tahun lalu, (pada) kuartal kedua (2021) itu pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu 7,1 persen. Jadi, baseline-nya sudah tinggi tahun lalu (pada) kuartal kedua. Dan, tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen. Bahkan, di atas perkiraan optimistis kami, yaitu 5,2 persen, (karena) ternyata realisasinya 5,44 persen,” ujarnya.
Pertumbuhan yang cukup kuat di dalam negeri ini harus terus dijaga, terutama dari faktor-faktor yang mendukungnya dari sisi domestik karena lingkungan global akan tidak pasti. Faktor pendukung dalam negeri tersebut adalah konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.
Baca juga: Ekonomi Bertumbuh, tetapi Perlu Penguatan
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi meminta pada tahun 2022 seluruh kementerian dan lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri. ”(Belanja dengan prinsip) Bangga buatan Indonesia ini semuanya akan bisa mendukung ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” katanya.
Panorama gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (23/12/2021), memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat pada level 4,7 persen hingga 5,12 persen pada tahun 2022. Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional tersebut didorong antara lain oleh tren positif perekonomian hingga akhir tahun 2021 dan keyakinan masyarakat yang meningkat sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi.
Perekonomian kembali ke posisi semula
Perekonomian Indonesia, Sri Mulyani menuturkan, sudah mencapai tingkat seperti sebelum Covid-19 dihitung dari sisi level produk domestik bruto. Sementara itu, dari sisi defisit APBN masih relatif moderat. ”Untuk tahun 2023 akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan, oleh karena itu, kami tidak menyampaikan di sini. Namun, Presiden tadi menyampaikan bahwa defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitas,” katanya.
Ketika dimintai pandangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, masih ada kemungkinan defisit APBN tahun 2023 di bawah 3 persen atau maksimal 3 persen. ”Ada beberapa catatan tentu saja. Kalau kita lihat sebelum pandemi saja kita bisa bisa 2 koma sekian persen defisitnya, (itu) dalam kondisi normal,” katanya.
Apabila kondisi domestik 2023 sudah relatif normal, potensi defisit APBN masih mungkin di bawah 3 persen walaupun tidak ada windfall profit atau keuntungan akibat kenaikan harga komoditas. ”Tapi anggaplah misalnya pada 2023 guncangan global atau ancaman resesi masih terjadi. Kalau kondisi seperti ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga komoditas, masih ada potensi windfall profit yang kemudian bisa menambah penerimaan,” katanya.
Tapi anggaplah misalnya pada 2023 guncangan global atau ancaman resesi masih terjadi. Kalau kondisi seperti ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga komoditas, masih ada potensi windfall profit yang kemudian bisa menambah penerimaan.
Menurut Faisal, belanja juga harus diatur sehingga insentif hanya diberikan kepada sektor-sektor yang belum pulih. ”(Sektor) Yang sudah pulih, ya, tidak perlu lagi (diberi insentif). Jadi, ini juga akan mengurangi pengeluaran,” ujarnya.
