Komitmen 30 Persen Area Komersial Publik untuk UMKM Diperkuat

Komitmen 30 persen penyediaan area bagi usaha mikro, kecil, dan menengah akan semakin membuat UMKM tangguh. Terlebih, harga sewanya terjangkau bagi UMKM.

KRISTI DWI UTAMI

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang makanan dan oleh-oleh menunggu pembeli di rest area atau tempat istirahat Kilometer 260 Banjaratma, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (2/12/2021). Seiring dengan gencarnya vaksinasi dan mulai menurunnya tren penularan Covid-19 di Kabupaten Brebes, aktivitas perekonomian di tempat istirahat tersebut mulai bergeliat.

JAKARTA, KOMPAS — Komitmen 30 persen penyediaan area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM akan semakin membuat UMKM tangguh. Terlebih, harga sewa yang terjangkau di sejumlah ruang publik, seperti bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, bahkan area istirahat jalan tol, menjadi momentum kebangkitan bisnis UMKM.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan di Rest Area KM 260B Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022), mengatakan, ”Kita sebenarnya mempunyai basis UMKM yang tangguh, sudah teruji dari krisis ke krisis. Tinggal kita dampingi, perkuat pembiayaannya, dan kasih ruang. Insya Allah, mereka mempunyai kemampuan untuk bertarung. Semangat kompetisinya luar biasa walaupun sebagian menggunakan modal sendiri atau keluarga.”

Penandatanganan nota kesepahaman tentang kewajiban penyediaan 30 persen dari area komersial infrastruktur publik menjadi tempat promosi UMKM dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Staf Ahli Keuangan dan Pengembangan Usaha UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Popik Montanasyah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun hadir menyaksikan penandatanganan tersebut.

Teten menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM diminta Presiden Jokowi untuk mempercepat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Salah satu amanatnya adalah memberikan area untuk UMKM di infrastruktur publik, seperti stasiun, bandara, pelabuhan, terminal, termasuk rest area jalan tol, sebesar 30 persen.

STEFANUS OSA TRIYATNA

Hasil penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan rest area untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ditunjukkan oleh para pejabat pemerintah di Rest Area KM 260B Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Menurut Teten, dari hasil kajian, selain penyediaan 30 persen, pendampingan berkelanjutan bagi UMKM juga harus dilakukan. Pertama-tama, dibantu analisis pasarnya. Produk yang dijual harus sesuai selera pasar. Kemudian, penguatan kapasitas melalui pendampingan dan peningkatan produk melalui kurasi.

”Lewat kurasi produk UMKM, bukan berarti kita hanya memberikan ruang bagi produk-produk yang unggul, tetapi ini membutuhkan showcase UMKM,” tegas Teten.

Loto Srinaita Ginting menambahkan, ada empat hal yang dilakukan BUMN dengan konsisten dalam mendukung UMKM. Pertama, pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM melalui belajar di Rumah BUMN yang saat ini terdapat sebanyak 245 unit di seluruh Indonesia.

Kedua, mendukung pembiayaan, baik melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ini disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian maupun perusahaan penjaminan di bawah koordinasi Kementerian BUMN, sekaligus asuransi kredit, termasuk gagal panen.

Ketiga, BUMN mendorong pemasaran secara daring melalui Pasar Digital UMKM yang telah diluncurkan sejak 17 Agustus 2020 maupun pemasaran langsung melalui Sarinah. Ini peluang bagi UMKM. Apabila ada produk-produk UMKM yang kompetitif, bisa masuk ke Sarinah dengan cara terlebih dahulu dikurasi.

Keempat, pemasaran UMKM di tempat komersial publik yang dikelola saat ini. Berdasarkan data Kementerian BUMN, dari kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah bahwa peruntukan lahan maksimal 30 persen yang dikelola oleh lembaga ataupun kementerian harus digunakan untuk UMKM.

”Dari tarifnya pun diistimewakan, maksimal 30 persen. Saat ini, melalui pengelolaan infrastruktur publik yang dikelola oleh Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, PT KAI, Pelindo, ASDP, Waskita Karya, dan Hutama Karya, kami sudah mencapai 41,6 persen dari yang ditargetkan 30 persen. Kami sudah melampaui target, yaitu 263.459 meter persegi lahan infrastruktur publik yang dikelola BUMN sudah dialokasikan untuk UMKM,” jelas Loto.

KOMPAS/EDDY HASBY

Bangunan pabrik gula Banjaratma yang terbengkalai kini tengah dibangun untuk dimanfaatkan menjadi rest area di ruas tol Pejagan-Pemalang KM 260, Jawa Tengah, Senin (17/12/2018)

Permasalahannya, kata Loto, kondisi saat ini masih berkaitan dengan dampak Covid-19. Walaupun sudah dialokasikan 41,6 persen, ternyata yang dimanfaatkan baru mencapai 25,5 persen sehingga perlu diingatkan kembali UMKM untuk optimistis melihat kondisi masa depan.

Di terminal Pelabuhan Bakauheni, misalnya, saat mobilitas antarpulau terganggu oleh Covid-19, banyak UMKM yang tidak beroperasi. Kini, kondisi UMKM sudah berangsur-angsur membaik. Namun, harapan keterisian lahan masih perlu didorong lagi.

Sementara itu, menurut Hedy Rahadian, dari 117 tempat istirahat di sepanjang jalan tol, 88 tempat istirahat penumpang (TIP) berada di Jawa, 27 TIP di Sumatera, dan dua TIP di Kalimantan. Persentase UMKM mencapai 72 persen sehingga sudah melampaui pula target 30 persennya. Secara keseluruhan, total UMKM yang mendirikan gerai di seluruh TIP sebanyak 1.850 UMKM dari 2.500 UMKM.

Hedy optimistis, begitu pandemi Covid-19 menghilang, kebangkitan UMKM akan semakin terlihat. Dari jumlah UMKM tersebut, 587 UMKM Jawa Tengah menjadi yang terbanyak menempati TIP tersebut.