Digitalisasi Dorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

Digitalisasi yang berkembang pesat selama dua tahun terakhir diharapkan menjadi motor baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama (kiri) Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, (kedua dari kiri) Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, (kedua dari kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan (kanan) Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

BADUNG, KOMPAS — Digitalisasi diyakini akan menjadi motor pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring makin banyaknya jumlah penduduk yang terkoneksi internet, digitalisasi jadi cara untuk memudahkan dan mempercepat segala kegiatan ekonomi.

Demikian benang merah diskusi Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang merupakan bagian dari side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

Hadir secara fisik dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Selain itu hadir secara virtual Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Perry Warjiyo mengatakan, digitalisasi pada pelbagai aspek kehidupan telah membantu Indonesia bangkit dari tekanan ekonomi yang dipicu pandemi. ”Digital. Digital. Digital. (Ini) yang menyelamatkan ekonomi kita selama pandemi (untuk periode) sekarang dan ke depan akan menjadi pilar Indonesia maju,” ujar Perry.

Saking pentingnya, menurut Perry, aspek digital menjadi salah satu dari tiga aspek besar selain kesehatan dan ekonomi hijau yang jadi fokus utama dalam pembahasan presidensi G20 Indonesia.

Ia menjelaskan, BI berperan dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Hal ini tercetak dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran hingga 2025 yang sudah dirilis BI sejak 2019.

Digitalisasi sistem pembayaran pun berkembang pesat. Nilai transaksi layanan perbankan digital sampai dengan Mei 2022 meningkat 20,82 persen secara tahunan menjadi Rp 3.766 triliun. Sampai dengan Mei 2022, pengguna pindai kode unik standar Indonesia (Quick Response Indonesian Standart) mencapai 18,7 juta pedagang di seluruh Indonesia, dengan 90 persen di antaranya berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Paparan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Airlangga Hartarto menjelaskan, dengan jumlah penduduk yang banyak dan penetrasi internet yang tinggi, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang besar. Pada tahun 2021 nilai perdagangan digital mencapai Rp 401 triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 146 miliar dollar AS (Rp 2.160 triliun). Adapun pada 2030 diproyeksikan naik delapan kali lipat menjadi Rp4.531 triliun.

Luhut Binsar mengatakan, dengan sinergi antara BI, pemerintah, dan swasta, pengembangan digitalisasi berkembang pesat dan membantu menjawab persoalan hidup orang banyak. Ia menjelaskan, BI serta tiap-tiap kementerian dan lembaga memiliki peran masing-masing dalam mendorong digitalisasi untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Digitalisasi pemerintahan

Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan digital. Menurut dia, transformasi digital harus bisa menyentuh aspek masyarakat, ekonomi, dan pemerintah.

Digitalisasi pengelolaan pemerintahan, lanjut Sri Mulyani, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN serta menambah kredibilitas pengelolaan pemerintahan. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) contohnya, bisa tersalurkan tepat sasaran sesuai nama dan alamat sekolah. Begitu pula dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) ataupun bantuan subsidi untuk UMKM. Digitalisasi bisa membantu pendataan lebih rapi dan akurat.

”Digitalisasi pemerintahan bisa membantu agar anggaran bisa dikelola lebih efektif dan meningkatkan kredibilitas pengelolaan pemerintah,” ujar Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Muhadjir menjelaskan, digitalisasi bisa membantu penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bansos bisa memanfaatkan pelbagai layanan inovasi keuangan digital, seperti dompet digital dan rekening bank, sehingga bisa tepat sasaran. ”Digitalisasi bansos ini agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat administrasi,” ujar Muhadjir.

KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI ISMANTO

Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2030.

John Wempi mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong transformasi digitalisasi hingga tataran pemerintah daerah. Transformasi antara lain digitalisasi APBD. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021 tentang tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

”Agar pembangunan dan ekonomi daerah bisa lebih efektif ke depannya,” ujar John.

Johny Plate mengatakan, seiring dengan makin intensifnya penggunaan teknologi digital, pengembangan digitalisasi pun menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi negara. Menurut dia, saat ini Indonesia memasuki era kedaulatan digital, yakni negara dan warga Indonesia harus berdaulat dalam aspek digital.

”Kami melihat digitalisasi itu tak hanya dari potensi ekonominya saja, tetapi juga dari unsur kedaulatan dan geostrategisnya. Ini harus ditempatkan secara tepat,” ujar Johny.

Baca juga: Digitalisasi Diharapkan Jadi Motor Penggerak Pemulihan