Wilayah Usulkan 16 Pelabuhan Singgah Tambahan untuk Tol Laut

Kementerian Perhubungan berencana menambah pelabuhan singgah tol laut pada 2023. Sedikitnya ada 16 pelabuhan singgah baru yang diusulkan, tetapi perlu dikaji lebih dahulu agar efektif dimanfaatkan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kapal tol laut bersandar di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (25/2/2020). Kendati dilayani tol laut, harga barang di daerah itu tidak turun.

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Perhubungan berencana menambah pelabuhan singgah tol laut pada 2023. Usulan penambahan pelabuhan singgah tersebut berasal dari beberapa pemerintah daerah.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Mugen S Sartoto mengatakan, usulan penambahan pelabuhan singgah baru berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur untuk rute pelayanan kapal tol laut pada tahun anggaran 2023. Ada sedikitnya 16 pelabuhan singgah baru yang diusulkan.

Guna menindaklanjuti usulan tersebut, konsinyering pembahasan rencana penambahan pelabuhan singgah tol laut tersebut terus dilakukan. Proses konsinyering itu diharapkan dapat memberikan output sebagai dasar keputusan penetapan trayek dan pelabuhan baru yang akan disinggahi pada rute pelayanan kapal tol laut tahun 2023.

Mugen dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (29/6/2022), menjelaskan, konsinyering ini diperlukan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan mengenai rute dan trayek sesuai informasi. Selain itu, data kebutuhan terkini di daerah dengan karakteristik perairan dan wilayah masing-masing daerah diperoleh dari proses itu.

”Selain itu, konsinyering dilakukan untuk mengidentifikasi sarana prasarana pada pelabuhan singgah baru yang diusulkan, termasuk pola perdagangan dan potensi muatan yang akan didatangkan ataupun didistribusikan dari wilayah tersebut. Jadi, daerah itu memungkinkan atau tidak untuk disinggahi kapal-kapal tol laut,” ujar Mugen.

Sistem perdagangan digital

Menurut Mugen, perkembangan teknologi mau tidak mau turut mengembangkan sistem perdagangan digital, terutama di era pandemi Covid-19. ”Di sinilah kita ditantang untuk mampu melayani end to end. Jangan hanya distributor-distributor besar yang mendominasi perdagangan. Kita mencoba mengembangkan aplikasi BRIStore sebagai hasil kolaborasi antara Bank Rakyat Indonesia yang memiliki lokapasar dan SiTolLaut sebagai informasi pemanfaatan tol laut,” ujarnya.

Dengan demikian, pembeli barang yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) diharapkan dapat dengan mudah memanfaatkan aplikasi ini untuk membeli barang dari daerah penyuplai, seperti Jakarta dan Surabaya. Sebab, lewat aplikasi, mereka bisa memilih sarana angkutan yang terkoneksi dengan tol laut.

Baca juga: Jenis Barang Muatan Tol Laut Akan Ditambah

Menurut Mugen, pesan Presiden Joko Widodo sangat jelas. Tol laut harus ikut menyelesaikan disparitas harga antara Indonesia bagian timur dan barat. Saat dicanangkan tahun 2016, jumlah kapal untuk tol laut hanya enam unit. Tahun 2022, jumlahnya sudah mencapai 32 unit.

Namun, kenaikan jumlah kapal tidak menjadi indikator keberhasilan program tol laut. Ini lebih memenuhi permintaan pemerintah provinsi. Tahun 2022 pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi bahwa kapal perintis ataupun kapal tol laut sudah masuk fase zero growth atau tidak ditambah lagi jumlah kapalnya. Artinya, jika jalurnya sudah jadi, pemerintah bisa menawarkan investasi kepada swasta.

STEFANUS OSA TRIYATNA

Data jumlah trayek dan angkutan kontainer yang dilakukan dalam Program Tol Laut tahun 2021 yang dihimpun Kementerian Perhubungan, sebagaimana disampaikan dalam Forum Bisnis ”Kemudahan Distribusi Logistik melalui Tol Laut dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Kapal tol laut bisa memaksimalkan pelayanan di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Suatu saat pelayanan komersial sendiri dapat mengambil ongkos atau tarif dari pergerakan barang yag mendekati nilai keekonomian sehingga disparitas harga tidak tinggi lagi. Artinya, ini sudah saatnya untuk tol laut boleh dipinggirkan.

Dari sisi pelabuhan singgah, pada 2016 pelayanan tol laut hanya dilakukan di 31 pelabuhan. Dengan 31 kapal, tahun 2022 pelabuhan yang disinggahi sudah mencapai 130 pelabuhan. Untuk muatan, tahun 2021 jumlah yang diangkut mencapai 477.600 ton. Padahal, tahun 2016 hanya bisa mengangkut sebanyak 81.404 ton. Data terakhir, Januari-Mei 2022 sudah mencapai 197.870 ton.

Baca juga: Terakselerasi Pandemi, tapi Belum Cukup Inklusif

Memang, jika melihat realisasi voyage dan muatan tol laut logistik Januari hingga 3 Juni 2022, total muatan berangkat mencapai 7.180 teus, sedangkan angkutan balik baru mencapai 2.696 teus. Ada beberapa daerah yang muatan baliknya lebih besar daripada muatan berangkatnya.

”Saya optimistis, capaian tahun ini akan sangat meningkat dari sisi kuantitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih sebelumnya pandemi masih melanda negeri ini,” kata Mugen.

Secara terpisah, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AH Novie mengatakan, pelaku usaha di derah kini semakin dimudahkan dari sisi transportasi antarpulau karena sekarang sudah ada Program Tol Laut dengan menggunakan kapal-kapal khusus. Seperti di Bima, NTB, bawang merah dan jagung sangat berpotensi untuk diolah menjadi produk turunan yang siap diperdagangkan. Kenyataannya, sampai sekarang komoditas pertanian ini sekadar diperdagangkan.

STEFANUS OSA TRIYATNA

Petani menyiapkan hasil pertanian yang akan diangkut menggunakan kapal tol laut, seperti diperlihatkan pada cuplikan video dalam Forum Bisnis ”Kemudahan Distribusi Logistik melalui Tol Laut dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Menurut Novie, pelatihan e-dagang semakin perlu digencarkan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dari pelatihan e-dagang bagi pelaku usaha mikro, seperti di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) dan Bima (Nusa Tenggara Barat), usaha meningkatkan literasi digital tak semudah membalikkan telapak tangan. Padahal, literisasi digital sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk mendorong optimalisasi penjualan, termasuk yang saat ini, yaitu program kebijakan afirmasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

”Belum semua pelaku usaha mengetahui program kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka diberikan akses promosi dan pemasaran lewat e-commerce Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi, ada toko daring, e-katalog, dan bela pengadaan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mempromosikan produk kuliner ataupun jasa untuk pemerintah,” kata Novie.

Secara riil di lapangan, menurut Novie, berbagai hambatan masih saja terjadi di daerah. Pertama, karakteristik pelaku usaha perlu benar-benar dipetakan sebelum dibukakan pola pikirnya terhadap pentingnya memanfaatkan teknologi digital. Mereka yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi tentu akan memanfaatkan literasi digital dan secara mandiri belajar meningkatkan potensi. Namun, tetap ada pelaku usaha yang tidak mau ribet, termasuk menggunakan gawai, dalam memasarkan produk.

Misalnya, jagung yang begitu banyak dihasilkan di Bima belum banyak dijadikan produk turunan khas daerah yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerah. Kalaupun ada, persoalan standar kemasan yang dapat meningkatkan nilai jual masih perlu pendampingan.

Di Mentawai, keindahan pariwisata belum dilengkapi dengan produk ekonomi kreatif. Baru sebatas hasil tenunan, sedangkan kerajinan tangan belum digarap optimal. Potensi rakyat yang menghasilkan nilai tambah masih perlu ditingkatkan, termasuk menggaungkannya menjadi produk unggulan daerah.

Baca juga : Pertumbuhan E-Dagang Indonesia Kian Menjanjikan

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Produk-produk UMKM dipajang di toko Womanpreneur Indonesian Network (WIN) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (27/6/2022).

Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya telah mendorong pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM di banyak daerah. Selain sebagai galeri pemasaran, UMKM juga difasilitasi berbagai konsultasi permasalahan pemasaran, permodalan, manajemen usaha, pelatihan, hingga teknik pengemasan produk.

Persoalan pemasaran, misalnya, pelaku usaha dibukakan akses untuk masuk ritel modern ataupun mitra-mitra pelaku UMKM untuk menjadi tempat pasok produk daerah. Ada PLUT yang bekerja sama dengan BUMN berupa pembangunan kampung digital. Juga, adanya kerja sama dengan Rumah Kreatif BUMN.

”Pendamping di setiap PLUT KUMKM tersedia. Memang harus jemput bola ke pelaku UMKM. Yang didampingi banyak, sayangnya jumlah pendampingnya terbatas. Dengan pandemi Covid-19, pendampingan tidak harus dilakukan dari satu titik ke titik lain, bisa lewat online. Tidak sekadar menunggu pelaku usaha datang ke pendamping,” ujar Novie.

Kedua, terkait literasi digital, persoalan infrastruktur jaringan internet masih dirasakan menjadi penghambat UMKM di sejumlah daerah. Ketika jaringan internet lambat, akibatnya mengganggu paket data sehingga disebut-sebut mahal biayanya. ”Kesiapan infrastruktur yang enggak mumpuni membuat biaya operasional pelaku usaha semakin besar,” ujar Novie.

Di Mentawai, misalnya. Saat pelaku usaha ingin mengakses perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), mereka mengalami kesulitan akibat jaringan internet yang lemah. Tidak ada sinyal. Sementara data sudah diberikan kepada pendamping, lalu diolah di PLUT yang biasanya di terdapat di perkotaan, permintaan notifikasi terus gagal akibat tidak ada jaringan internet.