Kebijakan Subsidi Energi Selalu Menjadi Tantangan bagi Pemerintah

Subsidi bahan bakar minyak penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, efisiensi juga penting.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemberian subsidi terkait energi kepada masyarakat yang membutuhkan haruslah tepat sasaran. Dalam setiap kebijakan, terkait harga bahan bakar minyak misalnya, ada tantangan yang harus dihadapi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, efisiensi penting di tengah tantangan situasi global.

Hal itu mengemuka dalam soft launching dan bedah buku Politik Energi: Teori dan Aplikasi karya pakar energi yang juga Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (27/6/2022). Acara yang diselenggarakan daring itu dalam rangka ulang tahun ke-6 Purnomo Yusgianto Center.

Pembedah buku dalam acara tersebut, antara lain, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika, dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana. Mereka membedah serta memberi masukan terhadap isi buku tersebut.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Perlu Dikalkulasikan Kembali

Djoko menuturkan, dalam buku tersebut dibahas atau dianalisis betapa sulitnya membuat subsidi tepat sasaran. Pasalnya, dalam mengubah kebijakan ada tantangan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain subsidi juga membebani negara cukup besar. Oleh karena itu, upaya-upaya dari pemerintah harus terus dilakukan dalam aplikasinya.

Upaya tersebut mesti dilakukan hingga hasilnya bakal dirasakan di masa berikutnya. ”Kita lihat seperti adanya konflik seperti saat ini, (geo) politik, perang, dan sebagainya. Ini sedang kita rasakan pengaruhnya. Bagaimana perang Rusia-Ukraina ini berdampak pada pasokan energi di dunia saat ini,” ucap Djoko.

Buku Politik Energi: Teori dan Aplikasi, lanjut Djoko, juga dapat menjadi referensi yang baik dalam menyusun peta jalan menuju emisi nol bersih (NZE). Saat ini, pemerintah serta Pertamina dan PLN yang merupakan BUMN mengalami tekanan cukup besar mengingat harga energi di pasar internasional cukup mahal.

Sementara itu, pemerintah juga sangat kesulitan untuk menaikkan harga energi di pasar dalam negeri. ”Ini menyebabkan inflasi tak terkendali. Lewat buku tersebut, bisa menjawab apa yang mesti pemerintah lakukan,” kata Djoko.

Kardaya menuturkan, subsidi BBM menjadi tantangan. Sebab, apa yang ada pada teori tidak selalu sesuai dalam penerapannya. Harga yang realistis (sesuai dengan harga pasar) sulit diberlakukan mengingat persoalan harga BBM ialah hal khusus.

”Sebab, BBM terkait dengan hajat hidup orang banyak sehingga kalau ada apa-apa, kemudian harga (yang ditetapkan) dianggap terlalu mahal, bisa menyebabkan gejolak. Di dunia ini, pemerintahan jatuh paling banyak itu karena gejolak harga BBM,” ucapnya.

Sarat pengalaman

Kardaya mengemukakan, secara sederhana, politik energi berarti berbicara tentang peraturan perundangan atau kebijakan terkait energi. Artinya, bagaimana untuk mencapai tujuan nasional mengenai keenergian. Juga bagaimana kebijakan serta perundang-undangan tersebut disusun.

Menurutnya, Purnomo telah melihat itu semua, termasuk konflik-konflik penyusunan dalam kebijakan. ”Karena latar Pak Purnomo di energi ini sudah mentok (berpengalaman). Dari S-1 hingga profesor di bidang itu. Juga pengalaman menjadi pengajar hingga pejabat yang menyusun kebijakan di bidang keenergian,” kata dia.

DOK HUMAS KEMENTERIAN ESDM

Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan inspeksi mendadak ke lima SPBU di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Transformasi Skema Subsidi Energi

Sementara itu, Hikmahanto mengemukakan, buku tersebut membuat pembaca menjadi tahu permasalahan terkait politik energi. Terlebih, disertai dengan aplikasinya serta penulisannya dirangkai dalam konteks Indonesia. Ia pun meyakini, buku tersebut berpotensi menjadi rujukan referensi, bahkan tak hanya untuk dalam negeri.

Purnomo mengemukakan, berbagai sisi memang tertuang dalam buku tersebut. Adapun sisi politik terkait subsidi yang tepat sasaran atau tidak. ”Bagaimana kemudian agar subsidi masyarakat ini dipindahkan menjadi subsidi langsung (kepada masyarakat). Tak mudah, tetapi memang butuh sosialisasi dan social awareness,” ujarnya.