Beban Fiskal Berat, Presiden Tetap Komitmen Beri Subsidi untuk Rakyat

Di tengah kondisi dunia yang berat, pemerintah berkomitmen tetap memberikan subsidi kepada masyarakat bawah. Kementerian, lembaga, dan BUMN pun diminta mengefisienkan belanja agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Pemerintah akan menyiapkan skema subsidi tertutup dalam penyaluran elpiji dan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM, khususnya pertalite dan elpiji 3 kilogram, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak dalam situasi normal. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, pemerintah berkomitmen tetap memberikan subsidi kepada masyarakat bawah. Semua pihak pun diminta menyikapi kondisi berat saat ini dengan berbagai cara, mulai penghematan, efisiensi belanja, hingga peningkatan produksi pangan ataupun energi di dalam negeri.

Krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada sekitar 60 negara dalam proses menghadapi tekanan karena utang sehingga ekonominya tertekan, tidak ada devisa, serta masuk dalam krisis ekonomi dan krisis keuangan.

”Contohnya 1, 2, 3 (negara) sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi. Jangan sampai, sekali lagi, ada yang merasa kita sekarang ini masih pada keadaan normal,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Baca juga : Hadapi Ketidakpastian Global, Presiden Ajak Masyarakat Berhemat dan Menabung

Presiden pun meminta agar sebagian pendapatan yang diperoleh dari komoditas ditabung untuk menambah kekuatan. Semua pihak mesti berjaga-jaga agar tidak menghabiskannya untuk subsidi energi.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.

Presiden Jokowi menuturkan, krisis pangan yang melanda dunia telah menjadikan harga-harga pangan naik. Kondisi ini mesti disampaikan kepada masyarakat, termasuk menyangkut perbandingan antara harga pangan di Indonesia dan negara-negara lain. Hal yang paling mengerikan, menurut Presiden, adalah ancaman kelaparan dan kemiskinan ekstrem yang mulai terlihat di sejumlah negara lain. Diperkirakan saat ini 13 juta orang mulai kelaparan di beberapa negara.

”Krisis energi juga melanda dunia dan kita melihat harga BBM di semua negara naik tajam. Ini juga tolong sekali-kali, Bu Menteri Luar Negeri menyampaikan, membandingkan juga, harga beras di sini berapa? Di sana berapa? Harga gandum di sini berapa? Di sana berapa? Harga BBM di sini berapa? Di sana berapa? Pak Menteri ESDM juga disampaikan seperti itu sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini, kalau dibandingkan negara lain, masih pada kondisi yang sangat baik, tetapi tetap harus waspada dan hati-hati,” katanya.

Baca juga : Kenaikan Harga Bahan Pokok Beratkan Masyarakat

Terkait krisis energi, Presiden meminta agar Pertamina dan PLN jangan sampai terlalu mengharapkan subsidi dari Kementerian Keuangan. ”Mestinya, di sana juga ada upaya-upaya efisiensi, jadi dua-duanya berjalan. Kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan, tanpa ada usaha efisiensi di PLN (dan) di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik, ’kok enak banget?’ Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah?” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja mengecek pengeboran sumur minyak RDG-059 PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field di Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019). Sumur tersebut merupakan sumur ke-59 di kawasan Randegan dengan produksi bisa mencapai sekitar 300 barel setara minyak dalam sehari.

Hal yang mesti dipikirkan dalam jangka pendek adalah bagaimana dapat meningkatkan produksi BBM sehingga tidak sangat bergantung pada impor. ”Saya kira sumur-sumur minyak yang ada, sekecil apa pun, didorong produksinya agar meningkat. Tetapi, yang jelas, yang paling penting, solusi pendeknya adalah menjaga harga di masyarakat bawah agar tetap stabil dan terjangkau,” kata Presiden.

Beban fiskal

Namun, meski beban fiskal relatif berat, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM pertalite dan solar maupun gas dan listrik. ”Ini yang harus terus kita jaga dan kembali lagi saya minta kepada kementerian, lembaga, dan BUMN melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” ujarnya.

Sementara untuk mengantisipasi krisis pangan, Kepala Negara pun meminta agar petani, korporasi, atau BUMN fokus pada peningkatan produksi besar-besaran. Apalagi, ada peluang untuk mengejar produksi dalam jangka pendek. Sebagai contoh, hanya butuh tiga bulan sampai 100 hari untuk memproduksi jagung dan kedelai, empat bulan untuk memproduksi padi. Apalagi, Indonesia memiliki lahan, termasuk lahan telantar, yang luas. Demikian pula jumlah tenaga kerja atau petani yang besar di negeri ini. Potensi di laut pun sangat besar.

Walaupun beban fiskal berat, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM pertalite dan solar maupun gas dan listrik.

”Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka pendek, kita kerahkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tetapi kita sekali lagi memiliki potensi untuk ekspor,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga : Masyarakat Tertekan Gejolak Harga Pangan

Menurut Presiden, diperlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah terkait urusan pangan. Apalagi anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan sangat besar, yakni Rp 92,3 triliun pada tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, anggaran di kementerian dan lembaga sebesar Rp 36,6 triliun yang terinci di Kementerian Pertanian Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 15,5 triliun, serta kementerian dan lembaga Rp 600 miliar.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Muasnah (50) memasak di dapur yang dilengkapi lumbung jagung di bagian atasnya di rumahnya yang terletak di Lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis (7/5/2020). Lumbung menjadi tradisi sekaligus sarana untuk mengamankan stok pangan sekaligus persiapan benih untuk masa panen yang akan datang.

Selain itu, ada subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, belanja cadangan beras Rp 3 triliun, belanja cadangan stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun, dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun. ”Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas larinya ke mana? Manfaatnya apa? Sekali lagi, kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik,” katanya.

Baca juga : Anggaran Rp 76,9 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Selanjutnya ada Rp 21,9 triliun yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). ”Nah, ini juga tolong dilihat betul Menteri Keuangan dan mungkin kementerian yang terkait; DAK fisik Rp 8,1 triliun, DAK nonfisik Rp 0,2 triliun, dan dana desa Rp 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus menetas (dan memberi) manfaat,” tegas Presiden.

Sebelum mengikuti sidang kabinet, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, inflasi Indonesia pada bulan Mei sebesar 2,58 persen secara tahun ke tahun (year on year). Besaran inflasi yang dialami Indonesia ini termasuk paling rendah di dunia. Hal ini terjadi karena 20 negara lebih menahan ekspor bahan pangannya. Harga pangan diperburuk dengan adanya perang Rusia-Ukraina.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Oleh karena itu, inflasi harga pangan di Indonesia dinilai wajar. ”Kita ini (inflasi) paling rendah. Ini saya kira yang harus kita pahami bersama, tetapi pemerintah, kan, bekerja keras untuk itu,” ujarnya.

Baca juga : Zulkifli Hasan: Saya Diminta Selesaikan Persoalan Minyak Goreng

Zulkifli mencontohkan upaya pemerintah untuk menstabilkan dan membantu masyarakat melalui berbagai subsidi. Harga kedelai disubsidi Rp 1.000 per kilogram. Jagung pakan ternak juga mendapat subsidi Rp 1.500 per kilogram. Beras sekalipun akan disubsidi apabila ada kenaikan harga. ”Kalau cabai keriting dan cabai merah itu musiman. Ya, sekali-sekali petani dapat bonuslah,” ujarnya.

Satu bulan

Terkait minyak curah, Zulkifli menjanjikan satu bulan untuk menstabilkan harga pada angka yang ditentukan, yakni Rp 14.000 per liter. Dia meyakinkan sudah mengetahui penyebab kenaikan harga, mempelajari jalur distribusi, dan lainnya.

Saat ini, katanya, sudah ada sekitar sepuluh ribu jalur distribusi untuk warga membeli minyak curah dengan harga Rp 14.000 per liter. Dalam satu bulan, jalur distribusi ini bisa beroperasi dan menstabilkan harga.

Kedua, lanjut Zulkifli, secara bertahap akan dikembangkan kemasan sederhana. ”Misalnya, jauh-jauh gimana bawa galon kalau jauh. Misalnya di Maluku, kan, ya sehingga kemasan itu nanti bisa diterima di mana-mana, jalur distribusinya akan lebih mudah. Jadi, doakanlah, mudah-mudahan minyak curah ini satu bulan, dua bulan ini target kita akan terlaksana Rp 14.000,” tuturnya.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pembeli memilih minyak goreng kemasan di sebuah toko retail di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (25/3/2022). Ketersediaan minyak goreng kemasan relatif normal, tetapi ketersediaan minyak goreng curah belum normal.

Kendati Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka terkait mafia minyak goreng, Zulkifli membantahnya. ”Saya kira tidak mafia. Ini, kan, ada kenaikan harga, booming. Teman-teman punya CPO, langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan lalu kurang CPO-nya,” ujarnya.

Zulkifli menilai, harga CPO dunia tinggi semestinya menjadi berkah. Namun, kenyataannya di Indonesia malah menjadi masalah. Karena itu, masalah ini yang harus diurai. ”Saya sudah tahu sekarang, mengapa minyak di pasar-pasar itu (tinggi harganya). Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres,” katanya.