Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Sempurnakan Data

Penanganan kemiskinan ekstrem perlu terarah. Di sisi lain, supaya tepat sasaran, penyempurnaan data tak bisa diabaikan.

NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan mengenai percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di sela pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022).

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Pemerintah bertekad mengatasi kemiskinan ekstrem. Untuk itu, sembari data disempurnakan, program-program disiapkan dan dikoordinasikan agar fokus dan tepat sasaran.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022), menjelaskan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Juni lalu bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem. Ditargetkan, pada 2024, tidak ada lagi warga miskin ekstrem.Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2021, warga miskin ekstrem mencapai 4 persen dari populasi atau 10,86 juta orang. Adapun jumlah warga miskin yang ada di Indonesia 10,14 persen atau 27,54 juta orang. Warga miskin ekstrem ini didefinisikan sesuai standar PBB dan Bank Dunia, yakni daya beli per kapita 1,9 dollar AS per hari. Adapun yang masuk kategori warga miskin memiliki daya beli 2,51 dollar AS per kapita per hari.

Sejauh ini, percepatan pengentasan warga dari kemiskinan sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota sepanjang 2021. Pada 2022, sasarannya 212 kabupaten/kota. Sisanya akan ditangani pada tahun 2023-2024. ”Dua kementerian koordinator, PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus (melakukan) pendataan, penyempurnaan data-data, agar mereka yang tergolong kemiskinan ekstrem itu namanya ataupun address-nya, by name by address, itu diketahui secara detail, terus disempurnakan,” tutur Wapres Amin di sela pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Pangkal Pinang, Selasa (14/6/2022).

Di samping itu, penanganan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat terus dilakukan. Program perlindungan sosial ditangani Kemenko PMK, sedangkan program-program pemberdayaan masyarakat ditangani Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Butuh Orkestrasi Kebijakan

ALIF ICHWAN

Kondisi perumahan nelayan di Kampung Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (24/12/2019).

”Dengan demikian, seluruh, 30 kementerian itu kita koordinasikan untuk ada kolaborasi dan juga saling menopang. Kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih,” kata Wapres.

Koordinasi ini akan membuat program-program yang tersebar di berbagai kementerian bisa terarah. Hasilnya pun menjadi lebih signifikan. Pada 2021 saja, terdapat alokasi anggaran yang bila dijumlahkan mencapai Rp 272 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, bantuan sembako, dll. Adapun program-program pemberdayaan masyarakat mencapai Rp 170 triliun.

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga memastikan akan mengawal pelaksanaan Inpres No 4/2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target nol persen kemiskinan ekstrem akan dipastikan tercapai pada 2024.

”Untuk itu, Kantor Staf Presiden akan mengawal penuh Inpres ini. Jika tidak jalan, KSP akan membuat catatan,” tambahnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Pemulung beristirahat di samping gerobaknya di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2020).

Dalam mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem, Moeldoko menilai program pemberdayaan sangat penting. Dicontohkan reforma agraria dilakukan tidak hanya dengan mendistribusikan tanah, tapi juga memberikan program-program pemberdayaan kepada penerima manfaat agar mandiri dan berdaya.

”Saya lihat masyarakat sulit lepas dari kemiskinan ekstrem. Ini butuh pengungkit untuk mengentaskan mereka. Yakni dengan program yang bersifat pemberdayaan," kata Moeldoko.

Kendati bansos dinilai penting, program pemberdayaan jauh lebih penting. ”Jangan terus kasih ikannya, tapi ajari cara mendapat ikannya,” tambahnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan, implementasi Inpres No 4/2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem akan diwujudkan dalam sejumlah program kunci. Ia menyebut, distribusi bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan air minum.

FAJAR RAMADHAN

Muhadjir Effendy saat meninjau MPLS di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru Jakarta, Senin (15/7/2019).

”Dengan bansos kita kurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, di sisi lain kita lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatannya,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil agar bersinergi dan memastikan setiap program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan dan tepat sasaran.