G20 Sepakati Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital

Seiring dengan makin melekatnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari manusia, pembangunan infrastruktur digital semakin mendesak dipenuhi.

DOKUMENTASI PANITIA G20

Delegasi sejumlah negara sedang berbincang di sela-sela acara Infrastructure Working Group (IWG) ketiga yang diadakan secara hibrida di Bali dan secara daring, Kamis-Jumat (9-10/6/2022). IWG bagian dari rangkaian G20 yang fokus membahas pembangunan infrastruktur. Selama penyelenggaraan G20 kali ini, IWG telah dilaksanakan tiga kali. Pelaksanaan pertama pada 20 Januari 2022, pelaksanaan kedua pada 17 Maret 2022, dan pelaksanaan ketiga dilakukan 9-10 Juni 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Infrastructure Working Group atau IWG ketiga yang merupakan bagian dari rangkaian acara G20 menyepakati, pembangunan infrastruktur digital harus dipercepat. Pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi mengingat masyarakat kini semakin lekat dengan aktivitas berbasis digital. Infrastruktur digital diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang lebih merata hingga ke pelosok.

Hal tersebut mengemuka dalam IWG ketiga yang dilaksanakan Kamis-Jumat (9-10/6/2022) secara hibrida di Nusa Dua, Bali. Hadir dalam acara tersebut delegasi pemerintah dari sejumlah negara anggota G20, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Italia, Brasil, Korea Selatan, dan India.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pandemi telah mengubah secara signifikan kegiatan manusia menjadi lekat dengan teknologi digital. Melihat betapa besarnya peranan teknologi digital, negara perlu hadir untuk membangun infrastruktur digital.

”Infrastruktur digital kini menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari ekonomi digital,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur digital tidak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, pembangunan infrastruktur digital juga untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur agar daerah terpencil bisa menikmati teknologi internet. Sebab, lanjut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur harus inklusif atau bisa berdampak dan dinikmati semua orang.

Hal senada juga dikemukakan profesor ekonomi Massachusetts Institute of Technology (MIT), Daron Acemoglu. Menurut dia, kesenjangan akses digital adalah fenomena global. Infrastruktur digital masih terbatas di kota-kota besar dan belum menjangkau daerah terpelosok atau terpencil.

”Pembangunan infrastruktur digital harus bisa mengikis kesenjangan infrastruktur, inklusif, dan bisa mendorong perekonomian hingga ke pelosok daerah,” kata Daron.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Teknisi memasang instalasi saat membangun menara base transceiver station (BTS) milik salah satu operator telekomunikasi di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Sabtu (16/4/2022). Hingga tahun 2024, untuk mengurangi kesenjangan digital, pemerintah menargetkan pembangunan 9.586 menara BTS dari Sabang sampai Merauke.

Partisipasi swasta

Baik Mulyani maupun Daron mengakui pembangunan infrastruktur digital memerlukan dana yang besar. Maka dari itu, pihaknya membuka peluang keikutsertaan swasta untuk bisa ikut dalam pembangunan ini.

”Beberapa tantangan dalam meningkatkan infrastruktur digital ialah bagaimana mengembangkan skema pembiayaan publik/swasta yang terpadu dan inovatif serta memastikan lingkungan domestik yang mendukung dan kerangka keuangan yang menarik investasi,” ujar Mulyani.

Anggaran bagi bidang infrastruktur pada 2022 adalah Rp 365,8 triliun, yang akan fokus baik pada pembangunan infrastruktur fisik maupun digital (perangkat lunak). Adapun pada sektor teknologi informasi, anggaran Rp 25,4 triliun antara lain untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mendorong adaptasi transformasi digital di berbagai sektor, dan pembangunan pusat data nasional. Total investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur digital sejak tahun 2019 hingga 2022 mencapai Rp 75 triliun.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ilustrasi. Warga menggunakan telepon seluler di dekat menara base transceiver station (BTS) di kawasan Blang Panyang, Lhokseumawe, Aceh, beberapa waktu lalu.

Head Global Infrastructure Facility Jason Lu menambahkan, diperlukan perspektif baru dalam pembangunan infrastruktur pascapandemi. Pembangunan dan tujuan infrastruktur mesti memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Begitu pula pembangunan infrastruktur digital diharapkan tak hanya mendorong pemulihan ekonomi, tapi juga memberikan dampak keberlanjutan ke depan.

”Beban yang besar ini bisa dibagikan dengan peran serta pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur,” ucap Jason.

Pada pertemuan IWG ketiga ini terdapat enam topik yang dibahas. Enam topik tersebut adalah investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi sosial dan kesenjangan daerah, infrastruktur transformatif pascapandemi, pembahasan indikator quality infrastructure investment (QII), infrastruktur digital dan infratech, serta tata kelola global infrastructure hub (GIH).

IWG merupakan salah satu kelompok kerja dalam jalur keuangan (finance track) G20 yang secara spesifik membahas agenda prioritas bidang infrastruktur. Dalam mekanisme forum G20 diatur pembahasan untuk tiap agenda prioritas yang dilaksanakan secara berjenjang melalui pertemuan tingkat kelompok kerja, deputi, hingga tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Selama penyelenggaraan G20, IWG telah dilaksanakan tiga kali. Pelaksanaan pertama pada 20 Januari 2022, pelaksanaan kedua pada 17 Maret 2022, dan pelaksanaan ketiga dilakukan 9 Juni-10 Juni 2022.

Baca juga: Infrastruktur sebagai Fondasi dan Investasi Peradaban