Target Bertambah Besar, Alokasi Anggaran Berkurang

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun hingga mencapai total Rp 1,88 triliun. Penambahan anggaran itu untuk mengejar target capaian investasi tahun 2023 yang meningkat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Aktivitas alat berat dalam proyek konstruksi pendirian pabrik otomotif di kawasan industri GICC, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Pemerintah tengah gencar berburu investor, khususnya ke bidang berbasis padat karya untuk menekan dampak resesi. Sektor penanaman modal yang diincar antara lain industri alat kesehatan, energi, tambang, manufaktur, dan infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk mengejar target capaian investasi yang dipatok lebih tinggi pada tahun 2023. Ruang belanja pemerintah yang menyempit di sejumlah kementerian/lembaga seiring dengan upaya normalisasi defisit APBN dinilai dapat menyulitkan upaya akselerasi pemulihan ekonomi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (10/6/2022), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa target realisasi investasi pada tahun 2023 dipatok Rp 1.250 triliun sampai Rp 1.400 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan target tahun sebesar Rp 1.200 triliun.

Kendati demikian, pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kementerian Investasi pada tahun 2023 hanya Rp 646,01 miliar, menurun 50 persen dari anggaran yang dibutuhkan. Adapun total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Investasi untuk menjalankan seluruh program kerjanya adalah Rp 1,3 triliun.

Baca juga: Pemerintah Andalkan Arus Investasi

”Ini membuat kami pusing juga. Beban realisasi investasi disuruh naik, tetapi biaya kami dipangkas turun 50 persen,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kementerian Investasi pun mengajukan tambahan anggaran Rp 1,24 triliun sehingga mencapai total Rp 1,88 triliun. Hal tersebut, kata Bahlil, dibutuhkan untuk mengejar target investasi 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Permintaan tambahan anggaran itu disetujui Komisi VI DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan Anggaran DPR.

Pemangkasan anggaran untuk tahun 2023 tidak hanya terjadi di Kementerian Investasi, tetapi juga di hampir semua kementerian/lembaga. Sebelum ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga sempat menyoroti pagu indikatif rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) yang dipangkas hingga jauh di bawah kebutuhan anggaran ideal.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor S-458/MK.02/2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta seluruh K/L untuk menyisihkan tambahan anggaran dana cadangan lewat penyesuaian otomatis (automatic adjustment) dengan total nilai Rp 24,5 triliun. Penambahan dana cadangan itu digunakan untuk mengantisipasi imbas kenaikan harga energi dan pangan.

Menurut anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, pemangkasan anggaran di tengah tugas dan beban kementerian yang berat itu menggambarkan minimnya komitmen untuk mendorong realisasi investasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pemangkasan anggaran untuk tahun 2023 tidak hanya terjadi di Kementerian Investasi, tetapi di hampir semua kementerian/lembaga.

Padahal, investasi yang berkualitas, khususnya yang bersifat padat karya, dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran, mendorong konsumsi rumah tangga, dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.

TOTOK WIJAYANTO

Calon investor berkonsultasi dengan petugas pelayanan terpadu satu pintu di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (26/1/2021). BKPM mencatat total realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp 826,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi 1,1 persen dari target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 817,2 triliun. Angka ini juga lebih besar dari realisasi 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Dari total investasi itu, investasi asing (PMA) sebesar 49,9 persen dan Investasi Dalam Negeri (PMDN) 50,1 persen.

”Ibarat mobil, dituntut berjalan dengan kecepatan 100 kilometer per jam, tapi bensinnya hanya diisi untuk cukup 10 kilometer per jam. Memang anggaran harus didorong agar bertambah,” kata Mufti.

Kualitas investasi

Adapun realisasi investasi pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 282,4 triliun, tumbuh 28,5 persen secara tahunan (year on year). Pada periode itu, tenaga kerja yang terserap adalah 319.013 orang, meningkat dibandingkan sebelumnya. Pada triwulan I-2021, ada 311.793 orang yang terserap, triwulan I-2020 (303.539 orang), dan triwulan I-2019 (235.401 orang).

Meski demikian, investasi yang masuk itu dinilai belum cukup berkualitas untuk menggerakkan ekonomi di daerah, khususnya dalam konteks membuka lapangan kerja baru.

Baca juga: Target Realisasi Investasi Dipacu, Anggaran Dipangkas

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menilai, investasi seharusnya didorong agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, investasi hilirisasi di sektor pertambangan yang belakangan ini sedang digenjot pemerintah umumnya lebih bersifat padat modal dan teknologi, serta lebih banyak membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja asing (TKA).

”Dengan alasan investasi bersangkutan masuk dari negara lain, yang bekerja juga jadi lebih banyak dari mereka. Isu TKA harus dipastikan tidak terjadi lagi dan seperti apa rencana pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan,” katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Alat berat meratakan tanah dalam proyek konstruksi pendirian pabrik otomotif di kawasan industri GICC, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Pemerintah tengah gencar berburu investor, khususnya ke bidang berbasis padat karya untuk menekan dampak resesi. Sektor penanaman modal yang diincar antara lain industri alat kesehatan, energi, tambang, manufaktur, dan infrastruktur. Akibat pandemi Covid-19, arus investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan terendah selama satu dekade terakhir.

Senada, anggota Komisi VI DPR Muhammad Husein Fadlulloh mengingatkan pemerintah agar ke depan lebih memprioritaskan investasi yang bersifat padat karya, khususnya di tengah upaya mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.

”Kalau tidak, akan sulit untuk kita mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, meskipun realisasi investasi kita sudah lebih dari 100 persen,” ujar Husein.