DPR Pertanyakan Kejelasan Vaksinasi PMK

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian mengakui sebaran PMK memang bertambah. Secara kumulatif telah ada 40.000 hewan ternak di 17 provinsi yang terjangkiti PMK. Adapun vaksin impor untuk darurat.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga menyemprotkan cairan disinfektan ke mobil pengangkut pakan sapi di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (2/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kejelasan pengadaan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK kepada Kementerian Pertanian dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Pasalnya, penyakit itu menyebar dengan sangat cepat dan dilaporkan telah menjangkiti 40.000 ternak di 17 provinsi. Terlebih, sekitar 37 hari lagi Idul Adha.

Setelah ditanya pemimpin rapat yang juga Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin di awal rapat, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Nasrullah menjawab pihaknya akan mengimpor vaksin PMK dari Perancis. Jumlahnya disebutkan sekitar tiga juta dosis.

”Untuk sementara, kami menyediakan uang untuk satu juta (dosis), yang ada di APBN,” kata Nasrullah.

Mendengar itu, Sudin tidak puas. Dari informasi yang dimilikinya, justru belum ada deal untuk pembelian vaksin dari Perancis. Ia pun menyarankan, jika memang tidak bisa diimpor dari Perancis, impor vaksin PMK dapat dilakukan dari negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara yang memiliki vaksin. Selain itu, Australia juga siap membantu.

Sudin mengatakan, pengadaan vaksin mendesak. ”Mumpung lagi raker, refocusing (anggaran). Beli 3 juta dosis. Kalau populasi (sapi) 18 juta, butuh berapa? Jauh dari kecukupan. Kita bilang saja bencana nasional. Lapor Presiden, Bappenas, Menteri Keuangan. Ini setiap hari ada yang kena (PMK), terus bertambah. Sapi perah ini anjlok produksinya,” tutur Sudin.

WWW.WOAH.ORG.

Tangkapan layar sebaran PMK dari situs Organisasi Kesehatan Hewan Dunia.

Baca Juga: Virus Telah Menyebar ke 86 Kota/Kabupaten di 17 Provinsi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tannur, menuturkan, masuknya wabah PMK menunjukkan kontrol yang kurang bagus. Ia pun berharap dana dipersiapkan dalam penanganan wabah itu. Pasalnya, dampak PMK sangat berat dan besar bagi peternak di daerah. Saat ini dibutuhkan antisipasi yang realistis.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, memang banyak yang menyebut Australia menawarkan vaksin. ”Tapi kami belum lihat suratnya. Semua menekan kami, tetapi kami berkomitmen untuk membuat sendiri vaksin. Butuh 2-3 bulan di Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) di Surabaya. Sekarang berproses,” katanya.

Untuk langkah darurat, imbuh Syahrul, pihaknya mencari vaksin dari negara lain. ”Dari Australia atau siapa pun, termasuk kami juga komunikasi dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bukan untuk jualan vaksin, tetapi untuk bantuan darurat. Untuk Idul Adha, insya Allah sudah masuk. Kepastian vaksin mudah-mudahan bisa terproses,” tuturnya melanjutkan.

Ditemui setelah raker tersebut, Kamis sore, Nasrullah tidak menjawab pasti terkait negara asal impor vaksin PMK. ”Nanti akan ada penjelasan resmi. (Pengadaan vaksin PMK impor digunakan) sampai vaksin kita sendiri (produksi dalam negeri) keluar. Standing order-nya segitu (1 juta dosis),” ucapnya.

40.000 ternak

Dalam raker tersebut, Syahrul mengakui sebaran PMK memang bertambah dan secara kumulatif telah ada 40.000 hewan ternak di 17 provinsi yang terjangkiti PMK. Namun, menurut dia, angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi yang sekitar 30 juta ekor. Angka kesembuhan pun disebutnya tinggi.

Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI berharap Kementan tidak menganggap enteng PMK dengan melihat dari sisi mortalitas (tingkat kematian) yang rendah ataupun tingginya tingkat kesembuhan. Bagaimanapun, PMK dapat menular dengan cepat, termasuk melalui udara. Jika terus meluas, akan semakin banyak peternak terdampak.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementan yang dipaparkan dalam webinar terkait PMK yang digelar Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University, Jumat (27/5/2022), total hewan yang terkonfirmasi positif PMK per Selasa (24/5) mencapai 27.326 ekor di 86 kabupaten/kota dan 17 provinsi. Sebanyak 8.657 ekor dinyatakan sembuh, 261 ekor dipotong secara paksa dan 193 ekor lainnya mati.

”Kami sudah isolasi. Langkahnya jelas. Yang agak naik intensitas adalah di Jawa, tetapi di luar Jawa kelihatannya makin surut. Kebiasaan orang NTT, NTB, saat menghadapi Idul Adha (mengirim ternak). Kami jamin (ternak di) daerah-daerah hijau bisa keluar dengan baik. Untuk darurat, kami perketat lalu lintas dan jaminan-jaminan terhadap produksi,” papar Syahrul.

Baca Juga: Kasus PMK Bertambah, Peternak Sapi Perah Jabar Butuh Obat hingga Vitamin

Kendati demikian, menurut anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno, sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam rangka pencegahan perluasan PMK, belum diimplementasikan dengan baik. Ia mencontohkan, ada satu sapi dari Jawa Tengah yang masuk dan menulari enam sapi di Majalengka, Jawa Barat. Apabila pengawasan diperketat, seharusnya itu tak terjadi.

Hal itu, lanjut Sutrisno, berkait dengan otonomi daerah. ”(Di kandang ternak) saat dengan muspida, (musyawarah pimpinan daerah) alat pelindung diri dipakai. Akan tetapi, saat petugas menangani yang sakit, tak pakai apa-apa. Jadi, (ketentuan) tak dijalankan karena tak punya uang. Surat mestinya disampaikan ke kepala daerah, bukan kepala dinas, lalu minta uang. Kalau tidak ada duit, ya, semua lolos,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mantri hewan dari Dinas Peternakan Depok melakukan pemeriksaan mulut sapi di peternakan milik Didik Priyanto di Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/5/2022).

Edukasi SOP

Dosen Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang, Daud Samsudewa, menilai, saat ini pemerintah tengah mencari win-win solution terkait prosedur standar operasi (SOP) lalu lintas ternak.

Tiga hal penting terkait SOP pergerakan ternak saat Idul Adha adalah mengenai lalu lintas ternak, proses pemasaran dan jual beli, serta mekanisme pemotongannya. ”Karena PMK ini airborne (menular lewat udara) dan via cairan, penting untuk memastikan tak ada limbah yang berdampak pada hewan ternak yang sehat. Sebab, meski mortalitas (tingkat kematian) berkisar 5-10 persen, morbiditas (angka kesakitan) PMK ini 100 persen,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Daud, protokol dalam penanganan hewan ternak, seperti oleh petugas, inseminator, pemeriksa kebuntingan, perlu menjadi perhatian karena manusia bisa menjadi pembawa virus. Sehabis dari kandang, mereka harus pulang dan membersihkan diri. Peralatan dan pakaian juga perlu dibersihkan. Tak hanya oleh sabun biasa, tetapi minimal menggunakan sodium hipoklorit.

Daud mengemukakan, biosekuriti petugas inseminasi buatan dan pemeriksa kebuntingan ternak antara lain dengan mencuci tangan, mengeringkan tangan, menerapkan SOP seraga, disinfeksi alat, penyiapan kantong limbah, pemusnahan limbah, dan sterilisasi peralatan. Hal-hal tersebut juga perlu diedukasi kepada peternak.

”Itu harus dilakukan sesegera mungkin dan bukan hanya untuk daerah yang kena wabah, melainkan juga daerah yang masih hijau. Sebab, penularan PMK ini sangat cepat. Jadi, biosekuriti harus terus diedukasikan,” kata Daud.