Perbankan Syariah Tumbuh Positif meski Perlu Ungkit Pangsa Pasar

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam ekonomi syariah dan industri halal dunia. Meskipun demikian, pengembangan industri syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pangsa pasar atau market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional, misalnya, masih kecil sebesar 6,74 persen.

”Di tengah upaya pemulihan ekonomi, kita mensyukuri kinerja perbankan syariah tahun 2021 yang cukup menggembirakan. Baik indikator aset pembiayaan yang disalurkan maupun dana pihak ketiga tumbuh positif, bahkan melebihi perbankan konvensional,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan secara daring pada acara halalbihalal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Rabu (25/5/2022).

Meskipun kinerja industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif, Wapres Amin menyebut masih ada sejumlah tantangan pengembangan industri perbankan syariah. ”Market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih kecil, sebesar 6,74 persen. Butuh upaya ekstra dari regulator serta pelaku perbankan syariah untuk meningkatkan porsi market share perbankan syariah ke depan,” ujar Wapres Amin.

Halalbihalal juga dihadiri Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi dan Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) M Arief Rosyid Hasan. Wapres Amin didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing.

Dalam sambutannya, Hery mengungkapkan, kinerja perbankan syariah selama dua tahun masa pandemi menunjukkan ketahanan yang baik. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang baik sebesar 5,02 persen pada akhir tahun 2021. ”Banyak orang menyampaikan dan juga memberikan apresiasi bahwa perbankan syariah tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh,” tambahnya.

Pertumbuhan positif ini, antara lain, tecermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) bank syariah yang cukup tinggi sebesar 25,71 persen. Fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) juga berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 6,9 persen year on year dan dana pihak ketiga (DPK) adalah 15,30 persen.

Baca juga : Kinerja Perbankan Syariah di Sumbar Tumbuh Signifikan

TANGKAPAN LAYAR

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi memberikan sambutan secara daring dalam acara silaturahmi Asbisindo di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tahun 2021 mencapai hampir 14 persen. Total aset perbankan syariah sebesar Rp 694 triliun pada akhir 2021. DPK yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp 548 triliun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 421 triliun.

Hery menambahkan, perbankan syariah juga telah mengubah landscape perbankan nasional setelah penggabungan tiga bank syariah dari himpunan bank negara (himbara) menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini memberikan nuansa positif bahwa perbankan syariah telah memasuki tahap bank papan atas nasional.

”Dengan hadirnya BSI, dari 10 bank terbesar di Indonesia, terdapat 1 bank syariah. Ini merupakan tanda awal bahwa perbankan syariah seperti bunga matahari yang mekar,” ujar Hery.

Perbankan syariah juga telah mengubah landscape perbankan nasional setelah penggabungan tiga bank syariah dari himpunan bank negara (himbara) menjadi Bank Syariah Indonesia.

Baca juga : Perkuat Ekosistem Industri Halal, Pemerintah Dukung Tumbuhnya LPH Baru

KOMPAS/NINA SUSILO

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi

Dorong konsolidasi

Secara terpisah, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Wapres Amin meminta rencana merger BTN Syariah dan BSI ditunda. Ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPP REI) di kediaman resmi Wapres, Selasa (24/5/2022), tidak ada pernyataan Wapres yang meminta menunda rencana merger Unit Usaha Syariah BTN dengan bank syariah lain. Menurut Masduki, Wapres hanya memberi respons normatif terhadap situasi belum ideal yang dilaporkan REI.

”Unit Usaha Syariah BTN tetap dipertahankan di BTN, tidak di-spin off, itu kepentingannya REI, itu harapannya REI, bukan permintaan Wapres. Jangan juga audiensi dengan Wapres dipakai untuk tameng kepentingan REI,” tambah Masduki, Rabu (25/5/2022).

Ketua Umum REI disebut telah menarik rilis yang diproduksi Humas DPP REI dan menegaskan bahwa tidak benar Wapres minta penundaan rencana penggabungan Unit Usaha Syariah BTN dan BSI. Dan pandangan Wapres dalam pertemuan tersebut bersifat internal, tidak untuk dijadikan konsumsi publik. ”Dalam berbagai pidatonya, Wapres selama ini mendorong konsolidasi perbankan syariah,” tambah Masduki.

Dalam sambutannya pada acara halalbihalal Asbisindo, Wapres menyebutkan, kewajiban spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) memang menjadi tantangan tersendiri. Perbankan syariah diminta menyiapkan strategi dan aksi korporasi untuk kepentingan spin off tersebut. Tenggat pemisahan UUS adalah pada tahun 2023.

”Bagi UUS yang sekarang telah siap, harus terus didorong dan dibantu dalam melakukan spin off. Demikian pula bagi induk UUS yang ingin melakukan konversi penuh menjadi bank syariah,” kata Wapres Amin.

Industri perbankan syariah juga menghadapi tantangan berupa inovasi digitalisasi yang telah mengubah model bisnis keuangan.

Wapres menambahkan, industri perbankan syariah juga menghadapi tantangan berupa inovasi digitalisasi yang telah mengubah model bisnis keuangan. Industri perbankan syariah diharapkan mampu mengambil langkah adaptif untuk memenuhi ekspektasi nasabah terhadap layanan produk yang cepat, mudah, murah, dan aman.

Selain itu, keberpihakan bank syariah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mendapatkan porsi yang memadai sesuai dengan ketentuan. Hal ini supaya prinsip ekonomi syariah dalam rangka pemerataan sumber ekonomi dapat terpenuhi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan, industri perbankan syariah dituntut untuk terus melakukan transformasi. Perbankan syariah perlu melakukan penguatan model bisnis, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah.

”Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan akan terwujud akselerasi perbankan syariah bagi peningkatan ekonomi nasional,” kata Wapres Amin.

Baca juga : Ekonomi Syariah: Menimbang Peran Perbankan Syariah Perkuat Perekonomian

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Teller Bank Syariah Indonesia (BSI) melayani nasabah di Kantor Cabang Hasanudin, Blok M, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bank yang merupakan hasil merger dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri itu resmi beroperasi pada Senin (1/2/2021). Bank beraset Rp 240 triliun ini diharapkan dapat memberikan efek domino bagi ekonomi syariah dan rantai pasok industri halal dalam negeri. BSI saat ini berada di posisi ke-7 dalam daftar sepuluh besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.

Potensi penguatan

Wapres Amin menambahkan, potensi penguatan perbankan syariah nasional juga masih sangat besar. Untuk itu, industri perbankan syariah harus bersinergi dengan ekosistem industri produk halal. Indonesia adalah konsumen halal terbesar dunia. Konsumsi produk dan layanan halal domestik diperkirakan tumbuh mencapai hampir 15 persen.

Konsumen dari produk makanan dan minuman halal, mode muslim, pariwisata halal, serta kosmetik halal bisa menjadi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah. Peluang ekspor bagi industri halal juga meningkat seiring dengan terus meningkatnya konsumsi halal muslim global.

Sinergi perbankan syariah dengan industri produk halal perlu ditingkatkan melalui penciptaan produk dan layanan yang dibutuhkan bagi pengembangan industri produk halal. Untuk pengembangan dana sosial keuangan syariah, perbankan syariah juga harus dapat mengoptimalkan pengelolaan dana berupa zakat, wakaf, infak, dan sedekah.

Perbankan syariah diminta mendorong pengumpulan cash waqf linked sukuk (CWLS). Pertumbuhan dan jangkauan CWLS ini makin meluas berkat digitalisasi keuangan. Sinergi proaktif dilakukan dengan kementerian/lembaga serta dunia usaha, termasuk BUMN. Hal ini untuk mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh aparatur sipil negara maupun pegawai BUMN.

Sinergi dengan dunia pendidikan juga diperlukan untuk pengelolaan dana pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat sejak dini, edukasi keuangan syariah, hingga pendidikan investasi yang baik dan halal agar umat terhindar dari jerat penipuan berkedok investasi.