Kiprah ”Pelat Merah” Penjaga Hulu-Hilir Minyak Goreng
Sejumlah BUMN mulai mengoptimalkan peran menjaga pasokan dan harga minyak goreng. Hal ini merupakan langkah baik agar ke depan pemerintah semakin memegang kendali industri sawit dari hulu hingga hilir.
Oleh
Hendriyo Widi
·5 menit baca
Selama ini, perusahaan swasta mendominasi industri hulu-hilir sawit, mulai dari bahan baku, minyak goreng, hingga pendistribusiannya. Kondisi inilah yang membikin repot pemerintah mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng di tengah lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah global.
Belajar dari pengalaman meredam gejolak stok dan harga minyak goreng sepanjang Januari-Mei 2022, pemerintah berupaya memperkuat peran sejumlah perusahaan milik negara menjaga sektor tersebut. Kehadiran ID Food atau Holding BUMN Pangan, Perum Bulog yang saat ini berada di bawah Badan Pangan Nasional, dan Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN Group) diperkuat.
PTPN Group di bawah komando PTPN III memperkuat produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak goreng. ID Food memproduksi, mendistribusikan, dan memperkuat aplikasi digital. Adapun Bulog berperan mendistribusikan minyak goreng ke seluruh wilayah Nusantara, terutama ke daerah-daerah terpencil.
Direktur Utama PTPN III Abdul Ghani, Selasa (24/5/2022), mengatakan, PTPN akan memperluas kebun kelapa sawit dari 550.000 hektar menjadi 700.000 hektar. Produksi kelapa sawit, CPO, dan minyak goreng juga akan ditingkatkan.
Peningkatan produksi CPO dan minyak goreng melalui subholding Palm Co. Pada 2026, produksi CPO ditargarketkan meningkat dari 2,67 juta ton menjadi 3,3 juta ton, sedangkan minyak goreng dari 460.000 ton menjadi 1,8 juta ton atau 2 juta liter.
”Ketika dalam 5 tahun mendatang pemerintah memiliki minyak goreng, pemerintah nantinya tidak lagi kesusahan untuk mengontrol industri minyak goreng seperti sekarang,” kata Ghani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida.
Ketika dalam lima tahun mendatang pemerintah memiliki minyak goreng, pemerintah nantinya tidak lagi kesusahan untuk mengontrol industri minyak goreng seperti sekarang.
PTPN bersama dengan ID Food juga mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi dan tanpa subsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram (kg). Bulog yang semula tidak terlibat dalam penyaluran minyak goreng curah tersebut juga turut dilibatkan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ID Food menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi melalui PT Rajawali Nusindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Total penyalurannya pada Maret-Mei 2022 mencapai 34.577 ton.
Adapun Bulog menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi pada April-Mei 2022 sebanyak 2.386 ton. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu telah mendistribusikannya ke daerah-daerah yang kekurangan pasokan dan harganya masih di atas HET, seperti di Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
”Program Subsidi Minyak Goreng Curah mampu menurunkan harga minyak goreng curah dari rata-rata Rp 19.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Kemenperin Putu Juli Ardika dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR yang digelar secara hibrida, Selasa (24/5/2022).
Disparitas harga
Menurut Putu, peran BUMN-BUMN tersebut, terutama Bulog, sangat vital untuk menjaga kontinuitas pasokan dan pengendalian harga minyak goreng di Indonesia. Bulog memiliki jaringan luas di berbagai daerah pelosok sehingga mampu menjangkau daerah-daerah itu.
Agar distribusi minyak goreng curah semakin merata, perlu langkah sinergis untuk menjangkau daerah-daerah di Maluku dan Papua. Peran Bulog dapat lebih dioptimalkan, manfaatkan tol laut dan tangki-tangki yang dikelola Pelindo, serta tetapkan titik atau lokasi pengemasan dalam jeriken.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pangan dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional minyak goreng curah per 24 Mei 2022 sebesar Rp 16.800 per liter. Kendati begitu, disparitas harga di sejumlah daerah masih tinggi.
Di Papua Barat dan Maluku Utara, misalnya, harga minyak goreng curah masing-masing Rp 30.000 per liter dan Rp 25.800 per liter. Harga tersebut terpaut jauh dari harga minyak goreng curah di Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat yang sudah sesuai HET, yaitu Rp 14.000 per liter.
Aplikasi digital
Pada 31 Mei 2022, program Subsidi Minyak Goreng Curah yang berlangsung sejak 15 Maret 2022 itu akan dihentikan. Pemerintah akan menggantinya dengan program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Melalui program itu, pemerintah akan mendistribusikan minyak goreng curah hasil pemenuhan kebijakan memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.
Pemerintah akan menyediakan 200 liter minyak goreng curah per hari per titik yang ditargetkan di 10.000 titik di seluruh Indonesia. Per pekan lalu, program MGCR ini telah menjangkau sekitar 2.000 titik distribusi.
Program ini juga masih melibatkan PTPN, ID Food, Bulog, dan perusahaan swasta. Rantai pasok hulu-hilir minyak goreng tersebut akan dipantau dan diawasi melalui teknologi digital. Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) yang dikembangkan dan dikelola Kemenperin akan diperluas dan diintegrasikan dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan Inatrade atau sistem layanan perizinan terpadu Kemendag.
Di tingkat konsumen, transaksi dagang minyak goreng curah program MGCR itu akan tercatat dalam aplikasi Warung Pangan dan Gurih. Setiap pembeli minyak goreng curah itu wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng. ID Food mencatat, hingga kini, jumlah mitra Warung Pangan yang dikelola PPI sebanyak 69.000 warung yang tersebar di 27 titik kota di Indonesia.
Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menuturkan, fitur layanan perdagangan minyak goreng curah program tersebut tersedia dalam aplikasi Warung Pangan. Aplikasi ini dikelola anak usaha ID Food, yaitu PT PPI dan PT Rajawali Nusindo.
”Sistem aplikasi itu mengintegrasikan antara produsen, distributor, asosiasi pedagang, dan konsumen. Sistem ini dapat memonitor ketersediaan stok minyak goreng di tingkat pedagang atau pengecer dan jumlah transaksi harian minyak goreng yang dibeli konsumen,” tuturnya.
Dengan integrasi sistem itu akan terbentuk sistem distribusi dan pencatatan digital hulu-hilir sawit, mulai dari pasokan CPO, RBD palm oil, dan RBD palm olein, produksi minyak goreng, hingga pendistribusian minyak goreng sampai ke tingkat konsumen.
Tata kelola rantai pasok minyak goreng curah itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022. Tata kelola itu mengadopsi sistem kontrol siklus tertutup (closed loop system). Sistem ini menjamin para usaha jaringan logistik dan eceran terlibat dalam program MGCR memperoleh pasokan minyak goreng curah hasil DMO dari produsen. Pendistribusiannya juga terdata atau tercatat secara digital.
Semoga saja pelibatan BUMN menjaga pasokan dan harga minyak goreng tidak hangat-hangat tahi ayam. Begitu juga dengan pembangunan sistem rantai pasok minyak goreng berbasis digital.
Semoga saja pelibatan BUMN menjaga pasokan dan harga minyak goreng tidak hangat-hangat tahi ayam. Begitu juga dengan pembangunan sistem rantai pasok minyak goreng berbasis digital.
Kelangkaan pasokan dan lonjakan harga minyak goreng beserta berbagai solusi yang ditelurkan bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi tata kelola minyak goreng dan bahan bakunya. Jika persoalan itu kembali terulang, pemerintah yang semula tidak punya kendali atas minyak goreng diharapkan siap dan tidak gagap menghadapinya.