Setelah Mobilitas Meningkat, Perhatikan Suplai Akomodasi
Pemulihan ekonomi di daerah yang berbasis pariwisata akan bergantung pada multifaktor. Pemerintah dinilai bisa mengambil peran, mulai dari mendorong permintaan kunjungan dan suplai kebutuhan wisatawan.
Oleh
MEDIANA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian di daerah-daerah yang berbasis sektor pariwisata dinilai semakin pulih seiring meningkatnya mobilitas warga. Namun, selain perbaikan mobilitas, upaya memulihkan sektor pariwisata perlu ditempuh dengan mendorong permintaan kunjungan dan menyuplai kebutuhan wisatawan.
Head of Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, di Jakarta, Rabu (11/5/2022), mencontohkan keterjangkauan harga tiket angkutan. Harga layanan atau tiket akomodasi dan barang/jasa di lokasi destinasi pariwisata dibuat lebih kompetitif.
Pemerintah bisa hadir memberikan insentif harga kepada para pelaku usaha jasa pariwisata. ”Mobilitas warga mengunjungi destinasi akan selalu ditunjang, mulai dari faktor angkutan, perhotelan, perdagangan, komunikasi, ekonomi kreatif, hingga akomodasi makanan/minuman” ujarnya.
Dari sisi pelaku industri, menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, sebelum pandemi Covid-19 pergerakan wisatawan Nusantara yang setiap tahun mencapai 200 juta orang lebih merupakan penyokong pertumbuhan pariwisata di daerah. Dari pergerakan sebanyak itu, mayoritas berasal dari perjalanan bisnis dan dinas. Instansi pemerintahan mengambil andil di dalamnya sehingga hotel-hotel hidup.
Cara yang sama bisa diterapkan di tengah kondisi saat ini selain upaya pemerintah mendorong berbagai kemudahan warga bepergian. Upaya mendorong kemudahan bepergian itu antara lain ditempuh dengan melanjutkan kebijakan bebas tes Covid-19 untuk bepergian domestik menggunakan naik pesawat terbang.
Menurut President /CEO Pacific Asia Travel Association (PATA) Chapter Indonesia, Purnomo Siswoprasetjo, daerah yang perekonomiannya mengandalkan perjalanan wisata untuk bersenang-senang (leisure) akan pulih lebih lama. Lain ceritanya dengan daerah yang perekonomiannya mengandalkan pariwisata untuk bersenang-senang dan bisnis. Dia optimis daerah dengan karakter seperti itu bisa pulih lebih cepat.
Pada tahun ini, agenda pertemuan skala nasional dan internasional akan membantu mempercepat pemulihan industri pariwisata. Purnomo mencontohkan, agenda presidensi G-20. ”Pemerintah daerah semestinya kreatif dengan membuat kalender acara yang mendorong orang di luar perjalanan bisnis/dinas, berkunjung ke destinasi wisata di daerahnya. Acara bertajuk budaya, misalnya, bisa mendongkrak kunjungan sehingga okupansi hotel naik dan pemulihan bisa terjadi,” kata Purnomo.
Pemulihan ekonomi di sebagian besar daerah penghasil komoditas ekspor di sektor perkebunan dan pertambangan lebih cepat daripada daerah-daerah yang bergantung pada pariwisata. Sebagai gambaran, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto regional (PDRB) sejumlah daerah sentra kelapa sawit di Sumatera pada triwulan I-2022 tumbuh kuat dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Di Provinsi Riau dan Jambi, misalnya, pertumbuhan PDRB di dua provinsi itu adalah 4,72 persen dan 4,64 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga Riau tumbuh 5,01 persen dan Jambi 5,71 persen. Adapun di Provinsi Bali yang bergantung pada industri pariwisata, pertumbuhan PDRB pada triwulan I-2022 mencapai 1,46 persen dan konsumsi rumah tangga 2,51 persen (Kompas, 11 Mei 2022).
Sesuai data BPS juga, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-Maret 2022 mencapai 74.383 kunjungan. Jumlah ini naik 228,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 22.661 kunjungan. Namun, jumlah itu masih lebih rendah dibandingkan jumlah kunjungan pada periode yang sama sebelum pandemi Covid-19.
Sebagai perbandingan, pada Januari-Maret 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2,11 juta kunjungan. Pada Januari-Maret 2019 sebanyak 2,96 juta kunjungan dan Januari- Maret 2018 sekitar 2,94 juta kunjungan.
Rizal berpendapat, pemerintah dapat terlibat melalui cara memperbaiki berbagai infrastruktur penunjang destinasi pariwisata. Dukungan seperti ini bisa meningkatkan pergerakan orang berkunjung.
Vice President for Industry and Regional Research Office of Economist Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, saat dihubungi Rabu, mengatakan pentingnya dukungan suplai berbagai faktor yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dengan demikian, suatu daerah yang berbasis pariwisata bisa lekas mengalami pemulihan ekonomi.
”Keterbatasan suplai akses akomodasi angkutan darat mungkin tidak terlalu terjadi. Daerah yang condong menerima wisatawan lokal, seperti Bandung dan Yogyakarta, bisa diakses mudah menggunakan transportasi darat. PDRB dua daerah itu sudah bagus, tetapi berbeda dengan daerah destinasi wisata yang cenderung lebih cepat ditempuh pakai pesawat terbang,” ujarnya.
Pada triwulan I-2022, inflasi kelompok transportasi mencapai 2,42 persen. Menurut Dendi, salah satu penyumbangnya adalah kenaikan harga tiket pesawat terbang. Suplai penerbangan sejauh ini relatif terbatas, sedangkan permintaan mulai pulih. Pemerintah semestinya menaruh perhatian terhadap realitas itu.
Masih dari sisi suplai, kata Dendi, tidak semua usaha hotel bertahan saat pandemi Covid-19. Ketika pandemi mulai reda diikuti tren kenaikan pergerakan wisatawan, perhotelan harus siap. Setidaknya, hotel harus mampu mengantisipasi kenaikan permintaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan subsidi bunga dan insentif penjaminan kredit bagi perhotelan. ”Mereka kanbutuh modal kerja untuk menyambut kembali wisatawan,” kata Dendi.
Dari sisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Frans Teguh menyampaikan, sekitar 12,91 juta dari 13 juta pekerja di sektor industri pariwisata nasional terdampak pandemi Covid-19. Selain menganggur, di antara mereka yang terdampak itu mengalami pengurangan jam kerja.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah melonggarkan pembatasan sosial agar kunjungan wisatawan pulih, Kemenparekraf/Baparekraf berkomitmen ambil bagian berupa pelatihan kembali tenaga kerja atau reskilling. Untuk tahun 2022, sekitar 4.000 orang pekerja ditargetkan mengikuti reskilling yang dibiayai dari anggaran negara.