Pemanfaatan Ruang Laut Ditata

Pemanfaatan ruang laut ditata dengan kewajiban untuk mengurus persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL.

FRANSISKUS PATI HERIN

Peti kemas berisi kayu siap diangkut kapal tol laut dari Pelabuhan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara seperti pada Senin (2/3/2020). Angkutan balik dari daerah itu didominasi kopra, ikan, dan kayu.

Jakarta, Kompas — Pemerintah mewajibkan seluruh bidang usaha yang terkait pemanfaatan ruang laut untuk mengurus persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Kewajiban PPKRL itu mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selama periode pengawasan 2021-2022, tercatat 29 proyek sedang berjalan yang terindikasi melakukan pelanggaran pengelolaan ruang laut karena belum mengurus PKKPRL.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, penerbitan PKKPRL dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan,

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Selasa (26/4/2022), menyampaikan, aturan PKKPRL diharapkan dapat diikuti dan dipatuhi seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut. PKKPRL menjadi perizinan dasar untuk pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut sebelum mengajukan perizinan berusaha.

”Kami mendorong semua usaha yang memanfaatkan ruang laut untuk mengurus PKKPRL. Proyek-proyek baru wajib mengurus izin dasar ini, sedangkan proyek yang sudah terbangun terus kami edukasi untuk melakukan penyesuaian izin,” ujar Adin.

Proyek-proyek baru wajib mengurus izin dasar ini, sedangkan proyek yang sudah terbangun terus kami edukasi untuk melakukan penyesuaian izin

Baca juga: Zonasi Ruang Laut Dikebut

Adapun pelanggaran terhadap proyek PKKPRL dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran, peringatan tertulis, hingga pengenaan denda administratif.

Dari 29 proyek yang terindikasi melakukan pelanggaran, terdapat 3 proyek yang dalam proses pengenaan denda administratif. Proyek itu antara lain penggelaran kabel bawah laut di Batam, Kepulauan Riau, Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Anambas dan Bintan, Kepulauan Riau, serta penambangan timah di Bangka Belitung.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja borongan mengeluarkan ikan tongkol dari lambung kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (15/12/2021).

Sebelumnya, KKP menemukan pembangunan pelabuhan umum yang terindikasi tidak dilengkapi PKKPRL di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan dikakukan oleh PT DSP.

Berdasarkan hasil inspeksi pada 21-22 April 2022, lanjut Adin, pihaknya menemukan indikasi pelanggaran yaitu pemanfaatan ruang laut berupa reklamasi dan proses pembangunan pelabuhan yang tidak dilengkapi dengan PKKPRL.

Di Batulicin telah terbangun akses dermaga seluas 11,24 hektar (ha), dan area reklamasi seluas 6,173 ha. Di samping itu, area seluas 45,59 ha lainnya juga akan direklamasi. Selain di Batulicin, juga terdapat lokasi seluas 291 ha di Setangga, Tanah Bumbu yang dikelola oleh PT DSP, tetapi belum dilengkapi dengan PKKPRL.

”Kami akan tindak lanjuti pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Adin.

Baca juga: Pemodal Asing Minati Pulau-pulau Kecil

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Pekerja mengisi sejumlah ember besar dengan ikan di salah satu lapak di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (26/8/2021).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengemukakan, penataan ruang laut diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya. Ini mengingat laut merupakan milik bersama (common property), sehingga semua pihak dapat mengklaim untuk menguasai pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan.

”Saat ini, seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib dilengkapi dengan perizinan dasar atau persyaratan dasar perizinan berusaha berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut,” terang Victor, dalam keterangan tertulis.

Victor menambahkan, KKP membuka gerai pelayanan untuk membantu dan mempermudah para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan PKKPRL melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Guru Besar Universitas Diponegoro Denny Nugroho menekankan pembangunan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan ruang laut, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut wajib dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa sekarang tidak mengorbankan generasi mendatang.