Soal Mafia Bibit, Para Pejabat Eselon I Kementan Jawab Tidak Ada
Sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian menjamin tidak ada mafia bibit di wilayah kerjanya. Mereka menanggapi pernyataan Menteri BUMN yang menyebut ada mafia bibit yang merugikan petani.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
IRMA TAMBUNAN
Tampak pembibitan sawit untuk ditanam di penyangga TN Berbak Sembilang, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Rabu (6/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pejabat eselon I Kementerian Pertanian menyebut bahwa tidak ada mafia bibit di wilayah kerjanya. Hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang menyebut ada mafia bibit saat memberi kuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/4/2022).
Ketika ditanya tentang hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di sela-sela pelepasan ekspor sarang burung walet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4/2022), enggan berbicara banyak. Ia justru menanyakan satu-satu kepada para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yakni para direktur jenderal dan kepala badan.
Ia bertanya, antara lain kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Kepala Badan Karantina Pertanian, apakah ada mafia bibit. Mereka satu per satu menjawab tidak ada. Bahkan ada di antaranya yang menjamin 100 persen tidak ada mafia.
”(Badan) Karantina menjamin yang palsu-palsu dimusnahkan. Enggak ada,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Bambang, dalam tayangan video Humas Kementerian Pertanian, Senin (25/4/2022).
DAHLIA IRAWATI
Bibit anggrek di dalam botol. Bibit tersebut akan mengalami tiga kali pemindahan sebelum siap tanam. Butuh waktu sekitar 9 bulan untuk membibitkan anggrek dari biji hingga siap tanam, dengan menggunakan media tanam yang cocok.
Syahrul juga enggan menanggapi lebih lanjut isu tersebut. ”Saya enggak jawab yang disampaikan Erick (Thohir). Silakan saja. Karena mungkin yang dimaksud juga siapa (tidak tahu),” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu, Erick mengatakan, jika sebelumnya petani lebih sering menjadi obyek, kini pihaknya menjadikan petani sebagai subyek. Itu karena (krisis) pangan dapat menjadi ancaman. Lewat program Makmur, petani mendapat pembiayaan dari bank-bank Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
PT Pupuk Indonesia pun mendampingi petani serta memberi pupuk selain memberikan bibit yang benar. ”Karena bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapat bibit yang hybrid, yang salah. Sehingga ketika tumbuh, tidak menghasilkan (tanaman) yang baik. Kami juga beri asuransi gagal panen. Asuransinya ada Jasindo (PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)),” katanya.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, saat dikonfirmasi terkait mafia bibit yang dimaksud Erick Thohir, hingga Senin (25/4/2022) malam belum merespons.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman menyatakan, terkait mafia bibit itu, Erick Thohir mesti memperjelas maksudnya. Menurut dia, kasus-kasus penyelewengan seperti kaitannya dengan proses-proses pengadaan bibit memang ada. Namun, untuk disebut sebagai mafia, diperlukan investigasi.
KORNELIS KEWA AMA
Persemaiam bibit padi milik Frengki Tamoneb, salah satu dari ratusan petani Oesao bakal gagal tanam karena kekeringan. Bibit ini dibeli Frengki seharga Rp 1,6 juta dari toko penyedia bibit.
Menurut Ali, penyelewengan banyak terjadi di daerah, tetapi hal itu perlu diperdalam lagi jika memang ada kaitannya dengan pemerintah pusat. ”Kalau memang tidak ada, buka saja datanya. Selama ini proses bisnisnya seperti apa. Dibuka saja, untuk perbaikan tata kelola pertanian. Sementara terkait pengawasan, selama ini memang belum efektif,” katanya.
Ia menambahkan, dalam konteks masih adanya penyelewengan dan tata kelola pangan yang belum optimal memang memengaruhi kinerja BUMN bidang pertanian dan pangan. Justru, saat inilah waktu yang tepat untuk memperkuat BUMN. Selama ini, lebih banyak peran swasta. BUMN harus lebih diberi peran agar tata kelola lebih profesional.
Lebih penting lagi, kata Ali, bantuan bibit kepada petani harus dalam bentuk tunai. ”Sebab, kita sudah lelah bicara anggaran sekian triliun rupiah, tetapi produksi tidak meningkat. Jadi, cara distribusi insentif ini harus diperhatikan betul,” katanya.
