logo Kompas.id
EkonomiLarangan Ekspor CPO Dinilai...

Larangan Ekspor CPO Dinilai sebagai Kebijakan Keliru dan Destruktif

Alih-alih dapat mengatasi masalah stok dan harga minyak goreng, larangan ekspor CPO justru akan mendestruksi industri sawit dan penerimaan negara. Devisa, surplus neraca perdagangan, dan pungutan ekspor dapat berkurang.

Oleh
Hendriyo Widi
· 1 menit baca
Contoh minyak olahan dari kelapa sawit diperlihatkan dalam Konferensi dan Pameran Internasional Kelapa Sawit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/5/2012). Saat ini, Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) di dunia mengalahkan Malaysia dengan produksi CPO mencapai 23,5 juta ton per tahun.
KOMPAS/PRIYOMBODO

Contoh minyak olahan dari kelapa sawit diperlihatkan dalam Konferensi dan Pameran Internasional Kelapa Sawit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/5/2012). Saat ini, Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) di dunia mengalahkan Malaysia dengan produksi CPO mencapai 23,5 juta ton per tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannnya yang merupakan bahan baku minyak goreng dinilai sebagai kebijakan keliru dan destruktif. Kebijakan itu juga mulai berimbas pada penurunan harga tandan buah segar sebesar Rp 400 per kilogram hingga Rp 500 per kilogram.

Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Presiden akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau (Kompas, 22 April 2022).

Editor:
MUKHAMAD KURNIAWAN
Bagikan