PT SMI Dukung Pembiayaan Proyek Dekarbonisasi

ISMAIL ZAKARIA

Ilustrasi panel sel surya pada pembangkit listrik tenaga surya.

JAKARTA, KOMPAS — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) turut mendukung target pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi karbon dan penghentian ketergantungan pada energi fosil. Salah satu yang telah dilakukan adalah pembiayaan proyek tenaga surya. Namun, transisi energi yang berkeadilan juga perlu menjadi pertimbangan.

Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad dalam bincang virtual dengan media, Kamis (21/4/2022), mengatakan, sektor energi memang diharapkan menurunkan emisi karbon. Akan tetapi, yang selama ini memiliki kontribusi besar memang masih berkait dengan forestry and other land use, sedangkan sektor energi masih kurang.

”PT SMI mendukung pembiayaan untuk mendorong dekarbonisasi, baik terhadap proyek-proyek hijau maupun terkait transisi energi, dengan mendukung ketergantungan pada energi fosil yang menyumbang emisi gas rumah kaca. Dua hal itu yang menjadi arus utama pembiayaan kami,” ujar Edwin.

Baca Juga: Indonesia Targetkan 2.300 Megawatt dari Tenaga Surya di 2023

Namun, lanjut Edwin, dalam program transisi energi, memang perlu diperhatikan terkait keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat. Pasalnya, situasi geopolitik Ukraina dan Rusia secara nyata menyebabkan peningkatan harga sumber energi. Nantinya, hal tersebut akan memengaruhi ketahanan energi satu negara.

Sebagai lembaga pembiayaan, PT SMI akan berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan energi hijau ataupun transisi energi untuk meninggalkan ketergantungan pada energi fosil (coal phase out).

Direktur Pembiayaan & Investasi PT SMI Sylvi J Gani menuturkan, pada 2021, pihaknya memberi pembiayaan pada badan usaha sejumlah sektor baru. Termasuk salah satunya pada proyek energi terbarukan, yakni tenaga surya atau solar PV. Menurut dia, sektor-sektor baru akan menjadi peluang di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan emisi 956 juta ton CO2 pada 2050. Guna mencapai target itu, dibutuhkan kolaborasi dari para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, pelaku industri, serta lembaga pembiayaan.

”Saya tentunya berharap seluruh pemangku kepentingan mengakselerasi pemanfaatan energi surya berupa PLTS Atap, utamanya di Pulau Jawa, PLTS Terapung, PLTS di bekas lahan tambang, dan PLTS hydro serta hybrid sehingga mampu mendorong pertumbuhan rantai pasok di dalam negeri, baik investasi di hulu maupun hilir,” ujarnya pada Indonesia Solar Summit 2022, Selasa (19/4/2022).

Skema KPBU

Direktur Pembiayaan Publik & Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menambahkan, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selalu menjadi opsi dalam penyediaan infrastruktur bagi pemerintah, di tengah terbatasnya anggaran. Saat ini, semakin banyak inisiatif, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk menggunakan skema itu.

Saat ini, PT SMI sedang menangani enam proyek KPBU. ”Dari enam ini kami sangat harap keseluruhan proyek ini dapat tuntas. Tahun lalu kami berhasil deliver, salah satunya program SPAM Pekanbaru (Riau), dengan kapasitas 750 liter per detik, untuk masyarakat perkotaan. Harapannya, ada layanan air bersih untuk masyarakat,” ujar Faaris.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ilustrasi pemanfaatan tenaga angin untuk menghasilkan energi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Pantai Baru, Kecamatan Srandakan, Bantul, DI Yogyakarta

Baca Juga: PT SMI Mendapat Pinjaman Sindikasi 700 Juta Dollar AS

Pada 2022, juga ada SPAM Regional Cirebon Raya (Jawa Barat), dengan kapasitas 1.500 liter per detik. Menurut Faaris, dalam skema KPBU, sektor air menjadi primadona, salah satunya karena pola yang sudah terbangun. Dengan demikian, tak hanya untuk mengatasi terbatasnya anggaran, tetapi juga peningkatan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

Edwin menuturkan, pada 2021, komitmen pembiayaan oleh PT SMI mencapai Rp 136 triliun. Pada awal 2022, pihaknya refocusing, antara lain dengan adanya direktorat khusus untuk pembiayaan kepada pemda. Hingga Maret 2022, aktivitas pinjaman daerah mencapai Rp 27 triliun outstanding, yang mencerminkan 34 persen dari portofolio SMI.

”Yang menjadi penggerak adalah aktivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembiayaan kepada pemda ini juga sudah semakin tersebar ke daerah. Pada 2020 memang banyak di Jawa, tetapi pada 2021 dan 2022, luar Jawa menjadi sumber pertumbuhan aktivitas pembiayaan,” kata Edwin.