Pemerintah Diminta Tidak Naikkan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg

Name: Pemerintah Diminta Tidak Naikkan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg
Uploaded: 2022-04-19T12:53:27Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Tingkat inflasi bisa di atas 5,5 persen. Hal itu bisa terjadi jika harga pertalite dan elpiji 3 kg dinaikkan setelah pemerintah menaikkan harga pertamax dan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen per 1 April.

Tingkat inflasi bisa di atas 5,5 persen. Hal itu bisa terjadi jika harga pertalite dan elpiji 3 kg dinaikkan setelah pemerintah menaikkan harga pertamax dan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen per 1 April.

Oleh

hendriyo Wdi, BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

· 5 menit baca

HUMAS PT PERTAMINA (PERSERO)
Ilustrasi bahan bakar minyak jenis premium, pertalite, dan pertamax.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta tidak menaikkan harga pertalite, elpiji 3 kilogram, dan tarif listrik bersubsidi untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari imbas pandemi Covid-19. Jika ketiganya naik, inflasi pada 2022 bisa menembus 5 persen hingga 5,5 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, inflasi global yang disebabkan kenaikan harga pangan dan energi mulai tertransmisi ke dalam negeri. Pemerintah juga telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

”Jika pemerintah turut menaikkan harga pertalite, elpiji 3 kilogram, dan tarif listrik bagi rumah tangga miskin pada tahun ini, tingkat inflasi di Indonesia bakal tinggi,” ujarnya dalam diskusi CORE Indonesia dengan media bertajuk ”Menghadapi Inflasi Menuju Kondisi Prapandemi” yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Jika pemerintah turut menaikkan harga pertalite, elpiji 3 kg, dan tarif listrik bagi rumah tangga miskin pada tahun ini, tingkat inflasi di Indonesia bakal tinggi.

Menurut Faisal, Core Indonesia membuat empat skenario inflasi pada 2022. Skenario pertama, jika tidak ada kebijakan menaikkan harga, tingkat inflasi pada tahun ini di atas 2,5 persen. Tingkat inflasi tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan inflasi pada 2021 yang sebesar 1,87 persen.

SUMBER: CORE INDONESIA
Empat Skenario Inflasi pada 2022 CORE Indonesia.

Skenario kedua, tingkat inflasi bisa di atas 3,5 persen akibat penerapan PPN 11 persen dan kenaikan harga pertamax pada April 2022. Skenario ketiga, apabila skenario kedua ditambah kenaikan harga pertalite dengan asumsi dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 9.000 per liter, tingkat inflasi bisa di atas 5 persen.

Kemudian skenario keempat, lanjut Faisal, tingkat inflasi bisa di atas 5,5 persen. Hal itu bisa terjadi jika skenario ketiga ditambah kenaikan harga elpiji 3 kg dari Rp 17.000 per tabung menjadi Rp 20.000 per tabung.

Inflasi pada skenario ketiga dan keempat tersebut berada jauh di atas target inflasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang sebesar 3-4 persen. Jika tingkat inflasi itu semakin tinggi, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 akan tergerus.

”Pertumbuhan ekonomi bisa terhambat lantaran konsumsi rumah tangga yang dicerminkan dari daya beli masyarakat itu tertekan atau tidak tumbuh optimal karena tingginya inflasi,” katanya.

Baca juga: Serba Naik, Serba Mahal

Prioritas kebijakan

CORE Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5-5 persen pada triwulan I-2022 dan pada 4-5 persen pada 2022. Faktor utama pendorong pertumbuhan tersebut adalah ekspor dan sedikit perbaikan konsumsi rumah tangga.

Agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh baik dan optimal, CORE meminta pemerintah agar tidak menaikkan harga pertalite, elpiji 3 kg, dan tarif listrik bersubsidi. CORE juga meminta pemerintah tidak mengeluarkan dana terlalu banyak untuk proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Pada tahun ini, dana pembangunan IKN dianggarkan Rp 27 triliun-Rp 30 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar berupa jalan dan sejumlah simpul konektivitasnya, gedung pemerintahan, serta sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menuturkan, pada Januari-Februari 2022 penerimaan negara memang membaik. Hal itu ditopang penerimaan sektor pajak, terutama yang berasal dari sejumlah komoditas yang harganya naik, dan perbaikan regulasi perpajakan.

Meski demikian, pengeluaran negara juga masih ketat lantaran masih banyak digunakan untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Di tengah ancaman inflasi tinggi, pemerintah sebaiknya lebih bijak mengatur prioritas belanja negara.

”Pemerintah tak perlu memaksakan diri mengeluarkan terlalu banyak dana untuk membiaya IKN karena ibu kota baru bisa dibangun dan dipindahkan kapan saja. Kebutuhan yang mendesak saat ini adalah menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi,” tuturnya.

Akbar mencontohkan, sama-sama mengeluarkan Rp 1 triliun pada tahun ini, tetapi efek dan manfaatnya berbeda. Efeknya akan langsung terasa jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak ketimbang harus membangun gedung dan jalan.

Pemerintah tak perlu memaksakan diri mengeluarkan terlalu banyak dana untuk membiaya IKN karena ibu kota baru bisa dibangun dan dipindahkan kapan saja. Kebutuhan yang mendesak saat ini adalah menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi.