Kepala Daerah Menjadi Penggerak Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kontribusi sektor unggulan rantai nilai halal menopang 25 persen ekonomi nasional. Peran kepala daerah menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan keuangan syariah.

TANGKAPAN LAYAR

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Talkshow dan Anugerah Adinata Syariah 2022 melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (14/4/2022) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia, pada 2022 memasuki fase rekonstruksi setelah pandemi Covid-19. Analisis Bank Indonesia menyebutkan, pangsa sektor unggulan rantai nilai halal dapat menopang lebih dari 25 persen ekonomi nasional. Untuk itu, kepala daerah diminta terlibat menjadi penggerak pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Talkshow dan Anugerah Adinata Syariah 2022 melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (14/4/2022) malam. ”Kemajuan perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari peranan kepala daerah, peran kepemimpinan gubernur dan bupati atau wali kota sangat penting dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Tanah Air,” ujarnya.

Di sektor unggulan rantai nilai halal, sektor pertanian menduduki peringkat teratas dengan kontribusi mencapai 51 persen. Urutan selanjutnya adalah sektor makanan halal sekitar 27 persen.

Di sektor unggulan rantai nilai halal, sektor pertanian menduduki peringkat teratas dengan kontribusi mencapai 51 persen. Urutan selanjutnya adalah sektor makanan halal sekitar 27 persen dan diikuti sektor pariwisata ramah Muslim dan fashion Muslim. ”Faktor jumlah penduduk dan permintaan serta gaya hidup halal yang kian marak di Indonesia bahkan juga di dunia membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan produk halal,” kata Wapres.

Di tengah berbagai tantangan, lanjut Wapres, sektor ekonomi dan keuangan syariah telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia. Untuk terus mengembangkan sektor ini, diperlukan komitmen seluruh elemen masyarakat, termasuk kepala daerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: Dorong Pesantren Jadi Bagian Ekosistem Industri Halal

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Ilustrasi. Penjaga stan merek pakaian syariah Elzatta tengah merapikan produk mereka dalam rangkaian Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) 2018, di Grand City, Surabaya, Kamis (13/12/2018). Selama empat hari sejak Selasa kemarin, 115 stan usaha berkonsep syariah memamerkan produk, tidak hanya kepada pembeli lokal, tetapi juga pembeli global, di antaranya dari Malaysia dan Turkmenistan.

Potensi pasar

Saat ini, Wapres mengingatkan, masyarakat global menghadapi beragam tantangan, seperti perubahan iklim, instabilitas politik, ketimpangan pendapatan, kemiskinan ekstrem, hingga kenaikan harga komoditas yang menuntut mitigasi dan respons terukur dari semua negara, termasuk Indonesia. Di tengah berbagai tantangan tersebut, analisis BI memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,7 persen sampai 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diperkirakan juga meningkat tinggi seiring dengan perkembangan harga minyak dunia. ”Bahkan, negara berkembang OKI berpotensi menjadi pasar yang besar bagi ekspor produk halal Indonesia. Menilik prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi global,” ucap Wapres.

Wapres Amin lantas mendorong partisipasi dan kontribusi daerah agar potensi aneka sektor halal unggulan yang ada di daerah dapat masuk ke dalam rantai produk halal nasional ataupun global. ”Saya berharap peran kepala daerah terus mengawal pengembangan UMKM (usaha mikro kecil menengah) baik di kawasan industri halal maupun di luar kawasan,” ujarnya.

Untuk itu, sektor keuangan syariah harus terus mengikuti arah pengembangan sektor ekonomi produk halal sehingga para pelaku di sektor industri halal memiliki akses bagi pembiayaan. ”Di luar itu, kita mensyukuri raihan Indonesia sebagai peringkat pertama untuk Islamic Finance Country Index pada Global Islamic Finance Report 2021 berdasarkan data dari State of The Global Islamic Economy Report 2022,” ucap Wapres Amin.

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Ekonomi Syariah Tetap Tumbuh

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Ilustrasi. Teller Bank Syariah Indonesia menghitung uang rupaih di Kantor Cabang Hasanudin, Blok M, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bank yang merupakan hasil merger dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri tersebut resmi beroperasi pada Senin (1/2/2021). Bank beraset Rp 240 triliun ini diharapkan dapat memberikan efek domino bagi ekonomi syariah dan rantai pasok industri halal dalam negeri. BSI saat ini berada di posisi ke-7 dalam daftar sepuluh besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.

Apresiasi

Dalam kesempatan tersebut, Chairman Infobank Eko B Supriyanto menyampaikan bahwa Anugerah Adinata Syariah 2022 merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berperan aktif mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Ia berharap agar perkembangan syariah bisa menjadi kekuatan baru ekonomi di masa datang.

Anugerah Adinata Syariah yang diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Infobank, diberikan dalam beberapa kategori. Di antaranya kategori Keuangan Syariah, Industri Halal, dan kategori keuangan Sosial Syariah.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Almuniza Kamal menyampaikan, pada 2022 seluruh perbankan di Aceh adalah perbankan berlandaskan syariah dengan nilai aset Rp 55 triliun.

Adapun juara umum Anugerah Adinata Syariah 2022 diraih Provinsi Aceh. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Almuniza Kamal menyampaikan, pada 2022 seluruh perbankan di Aceh adalah perbankan berlandaskan syariah dengan nilai aset Rp 55 triliun. ”Aceh saat ini menjadi role model bank syariah dan telah diikuti oleh sejumlah daerah lain,” ucapnya.

Ada pula Riau yang meraih tiga kategori penghargaan, yakni kategori Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, kategori Keuangan Syariah, dan kategori Industri Halal. Gubernur Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, banyak pihak mengetahui Riau selalu dihadapkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Anugerah ini, lanjutnya, akan menjadi penyemangat untuk menjaga kelestarian lingkungan lewat Riau Hijau.