Komoditas Terimbas Konflik Rusia-Ukraina, Presiden Minta Daya Beli Masyarakat Dijaga

Kenaikan harga-harga komoditas menyulitkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (5/4/2022), di Istana Negara, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga komoditas baik pangan maupun kebutuhan masyarakat lainnya perlu dipantau. Kebijakan-kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat harus diintensifkan.

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk terus memantau kenaikan sejumlah komoditas pangan ataupun energi sebagai akibat kondisi geopolitik Rusia-Ukraina. Hal ini ditekankan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Dalam keterangan yang disampaikan secara daring seusai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina berimbas pada kenaikan harga-harga komoditas dan inflasi.

Harga minyak mentah dunia naik, Selasa (5/4/2022). Minyak Brent ditransaksikan dengan harga 109,8 dollar AS per barel. Harga gas alam dan batubara juga naik. Demikian pula harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan gandum.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kendalikan Impor Besi dan Baja

AFP/SERGEY BOBOK

Asap hitam membubung ke langit dari pasar Barabashovo, salah satu pasar terbesar di Eropa timur seluas lebih dari 75 hektar, saat berlangsung pertempuran antara militer Rusia dan Ukraina di Kharkiv, Ukraina, Kamis (17/3/2022).

Konflik Rusia-Ukraina berdampak besar karena kedua negara tersebut produsen gandum dan minyak nabati besar. Indeks harga pangan FAO naik sampai rata-rata 140,7 poin pada Februari 2022. Hal ini disebabkan kenaikan harga minyak nabati dan subindeks harga susu. Harga sereal dan daging juga naik, sedangkan sub-indeks harga gula turun untuk tiga bulan berturut-turut.

Khusus komoditas minyak nabati, kenaikan indeks mencapai rata-rata 201,7 poin pada Februari 2022, seperti dirilis FAO 4 Maret lalu. Kenaikan ini terjadi pada minyak kelapa sawit, kedelai, dan minyak bunga matahari.

Kenaikan harga komoditas ini membawa dua akibat. Sebagai salah satu produsen, kenaikan harga komoditas akan meningkatkan penerimaan ekspor. Namun, di sisi lain, kenaikan harga sejumlah komoditas akan memberatkan masyarakat. ”Arahan Bapak Presiden, perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Airlangga.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Beberapa program perlindungan sosial yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat antara lain bantuan langsung tunai (BLT)minyak goreng, BLT desa, dan bantuan subsidi upah, serta banpres usaha mikro.

BLT minyak goreng telah diumumkan Presiden Jokowi, Jumat (1/4/2022). BLT minyak goreng ini diberikan kepada penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta orang dan penerima program keluarga harapan (PKH) 2 juta orang. Karena itu, Presiden menyebut sasaran BLT minyak goreng ini sekitar 20,5 juta. Saat pengumuman, Presiden juga menyebutkan BLT minyak goreng juga diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.

BLT minyak goreng senilai Rp 100.000 akan diberikan untuk tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni secara sekaligus. Airlangga mengatakan, diharapkan BLT minyak goreng ini dapat disalurkan di Ramadhan ini. Selain itu, BLT desa diminta terus dijalankan. BLT desa dialokasikan dari dana desa yang sudah ada di setiap desa.

Program baru yang disiapkan, lanjut Airlangga, adalah bantuan subsidi upah. Program ini diberikan kepada pegawai bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan subsidi upah senilai Rp 1 juta diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan alokasi Rp 8,8 triliun. ”Tadi juga ada usulan banpres usaha mikro yang akan diagendakan Rp 600.000 per penerima, sasaran 12 jutaan,” katanya, menambahkan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja mengangkut pupuk bersubsidi di Gudang Pupuk Kujang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/10/2017).

Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi menyoroti harga pupuk yang juga meningkat. Ke depan, subsidi pupuk akan dibatasi pada komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi, yakni urea dan NPK.

Saat ini, menurut Airlangga, harga urea mendekati 1.000 dollar AS per ton. Sementara, kata Airlangga, potasium dan kalsium klorida diimpor dari Ukraina.

Presiden Jokowi pun mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran. Diharapkan para petani bisa menerima pupuk dan harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Dengan demikian, ketersediaan pangan bisa dijaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, untuk menjaga ketahanan pangan, langkah-langkah koordinasi dilakukan mulai pembukaan lahan, irigasi, serta penyediaan pupuk dan bibit. Presiden juga menginstruksikan komoditas pangan yang siklus tanamnya tidak lebih dari tiga bulan, seperti padi, jagung, dan kedelai, diperkuat. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Warga Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, melintas di sawah, Kamis (4/11/2015).

Setelah didera pandemi Covid-19 dan kini diguncang konflik Rusia-Ukraina, diakui semua negara menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga daya beli masyarakat. Kendati akan ada kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas, perlu disiapkan kebijakan yang bisa menjaga daya beli masyarakat.

”Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan kita melihat secara detail harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan menjaga APBN,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kenaikan Harga, Ruang Substitusi, dan Daya Beli

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo berbincang dengan pedagang di Pasar Tradisional Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Kamis (31/12/2015)

Oleh karena itu, program-program dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan dilanjutkan. Saat ini, masih ada alokasi Rp 455 triliun dalam program PEN ini. Alokasi ini akan difokuskan pada program-program padat karya terutama melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kementerian lainnya.

Tujuannya menciptakan kesempatan kerja. APBN akan mendukung dan mengamankan masyarakat dari dampak tekanan global yang dirasakan seluruh dunia. Sri Mulyani juga menjanjikan penggunaan APBN secara tepat. Dengan demikian, APBN bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan tetap menjaga kesehatan APBN.