Para menteri diminta melihat secara detail perkembangan harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Harapannya, momentum pemulihan ekonomi dapat terjaga.
Oleh
NINA SUSILO, agnes theodora
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga barang kebutuhan, khususnya pangan dan energi, yang terimbas situasi geopolitik dan konflik Rusia-Ukraina.
Para menteri juga diminta melihat secara detail perkembangan harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli. Presiden menekankan hal itu saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Dalam keterangan yang disampaikan secara daring seusai sidang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik berimbas pada kenaikan harga-harga komoditas dan inflasi. ”Arahan Bapak Presiden, perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” kata Airlangga.
Situasi di pasar global tertransmisi ke dalam negeri. Dampaknya terutama terjadi pada ke komoditas pangan impor, seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global juga mendongkrak harga minyak goreng di dalam negeri.
Minyak goreng kemasan sederhana dan premium dulu bisa didapat dengan harga berkisar Rp 11.000-Rp 18.000 per liter. Pada Selasa (5/4/2022), harganya masih berkisar Rp 23.500-Rp 26.100 per liter. Sementara minyak goreng curah Rp 18.800 per liter atau jauh di atas harga sebelumnya yang berkisar Rp 9.000-Rp 11.500 per liter.
Selain pangan, harga energi, pakan, dan pupuk juga naik. Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah dua kali menaikkan harga elpiji nonsubsidi pada Desember 2021 dan Februari 2022. Elpiji 12 kilogram yang semula Rp 162.000 per tabung, kini Rp 182.000 per tabung.
Harga pakan juga terimbas karena beberapa bahan bakunya masih diimpor dan naik harganya. Demikian pula dengan harga pupuk yang terimbas kenaikan harga bahan baku yang selama ini diimpor dari Rusia.
Perlindungan sosial
Airlangga menambahkan, beberapa program perlindungan sosial disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT desa, bantuan subsidi upah, dan bantuan presiden (banpres) untuk pelaku usaha mikro.
Pada Jumat (1/4/2022), Presiden mengumumkan, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT itu juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.
Dana BLT akan diberikan Rp 100.000 setiap bulan per penerima manfaat untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. BLT minyak goreng tersebut akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp 300.000.
Airlangga menambahkan, BLT desa terus dijalankan dengan memanfaatkan dana desa yang sudah ada di setiap desa. Sementara program baru yang disiapkan adalah bantuan subsidi upah. Program ini diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan Rp 1 juta diberikan ke 8,8 juta pekerja dengan alokasi Rp 8,8 triliun. ”Ada pula usulan banpres usaha mikro Rp 600.000 per penerima dan sasaran 12 juta-an (penerima),” katanya.
Selain itu, kata Airlangga, Presiden Jokowi menyoroti harga pupuk yang juga meningkat. Ke depan, subsidi pupuk akan dibatasi pada komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi, yakni urea dan NPK.
Menurut dia, Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran. Para petani diharapkan bisa menerima pupuk bersubsidi dan tidak terjadi kelangkaan pupuk. Dengan demikian, ketersediaan pangan bisa dijaga dengan baik.
”Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan kita melihat secara detail harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan menjaga APBN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Oleh karena itu, program-program dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan dilanjutkan tahun ini. Saat ini masih ada alokasi anggaran Rp 455 triliun dalam program PEN ini. Alokasi ini akan difokuskan pada program-program padat karya, antara lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, guna menciptakan kesempatan kerja.
Sri Mulyani menambahkan, APBN akan mendukung dan mengamankan masyarakat dari dampak tekanan global yang dirasakan seluruh dunia. Dia menjanjikan penggunaan APBN secara tepat. Dengan demikian, APBN bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan tetap menjaga kesehatan APBN.