E-Dagang Harus Dibanjiri Produk UMKM Lokal
E-Dagang harus dibanjiri produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak produk UMKM lokal yang semestinya bisa diproduksi dan bersaing dengan produk asing. Butuh komitmen kuat dan kebersamaan kementerian/lembaga.
—
JAKARTA, KOMPAS — E-dagang harus dibanjiri produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak produk UMKM lokal yang semestinya bisa diproduksi dan bersaing dengan produk asing.
Terlebih, saat ini berbagai lintas kementerian/lembaga (K/L), meliputi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama para CEO platform lokapasar (marketplace) telah berkomitmen mendorong UMKM masuk dalam platform digital, serta pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM).
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, percepatan transformasi digital KUMKM harus segera dilakukan. Tahun ini, ditargetkan menembus 20 juta UMKM, kemudian tahun 2023 ditargetkan 30 juta UMKM sudah onboarding digital.
”Koperasi dan UMKM harus menjadi pemain utama dalam perdagangan digital. Produk KUMKM harus membanjiri e-dagang dalam negeri. Ini juga perlu komitmen dari e-dagang. Karena semua diuntungkan, tak ada yang dirugikan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Rapat Forum Ekonomi Digital Kominfo IV dengan tema ”E-Commerce” yang diselenggarakan Kominfo di Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/4/2022).
Dalam forum tersebut, Menkop dan UKM didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah. Hadir pula Menkominfo Jhonny G Plate dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga serta Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga secara virtual serta perwakilan platform e-dagang lainnya.
Teten mengatakan, dalam mempercepat target UMKM Go Digital, dibutuhkan peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan inovasi serta teknologi untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian, ada juga peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif, dan siap bersaing di pasar global.
Ia menyebut, beberapa komitmen yang berhasil ditelurkan pada rakornas tersebut oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, ada tujuh sektor kelompok strategis/prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM, yaitu sektor makanan/minuman, fashion, petani, pedagang kaki lima, nelayan, warung dan pesantren.
Sementara itu, tujuh prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM adalah digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi untuk peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi untuk akses supplier/pasokan, dan digitalisasi distribusi.
”Hingga hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Angka tersebut merupakan 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” ujar Teten.
Transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja, tetapi juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.
”Pembangunan ekosistem digital bagi KUMKM meliputi proses bisnis hulu ke hilir menjadi variabel memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp 4.531 triliun pada tahun 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” kata Teten.
E-dagang bisa menjadi pintu gerbang transformasi digital yang utuh. Sebab, kebanyakan e-dagang sudah menjadi super-apps yang sudah memiliki beragam layanan digital dalam satu platform. Hal ini membuka peluang e-dagang juga turut hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi digital UMKM Indonesia. Kunci dari keberhasilan transformasi digital adalah kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Mulai dari pembinaan SDM, pembiayaan, perbaikan proses bisnis, produksi, hingga pemasaran dan distribusi.
Di kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengajak K/L dan e-dagang secara khusus mendukung platform digital atas produk dalam negeri. Mengawal, agar produk dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah afirmatif belanja negara Rp 400 triliun produk UMKM, dari potensi Rp 1.000 triliun.
”Juga memberikan dorongan kepada masyarakat, tak hanya pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Kami juga mengawasi jika masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana aturannya, tentu akan ada tindakan tegas, baik di bawah payung hukum Kemendag maupun Kominfo,” kata Johnny.
Sementara, Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan, kewajiban produk lokal hadir di e-dagang memang harus ada kebijakan afirmatif. Perlu kebersamaan memantau e-dagang memberikan ruang dan kesempatan bagi produk Indonesia.
”Jika menyalahi, tentu harus ada evaluasi. Karena Presiden Jokowi memberi arahan mendukung UMKM. Kami siap memfasilitasi hal itu,” ujar Jerry.
Ketua idEA Bima Laga menambahkan, produk UMKM yang ada dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam platformdi bawah naungan ideA terdapat 9,9 juta UMKM baru yang masuk dalam platform digital, dalam kurun waktu Mei 2020-Februari 2022.
”Sejalan dengan arahan Menkop dan Presiden Jokowi, kita punya target 30 juta UMKM baru di tahun 2023. Saat ini, kurang lebih sudah ada 19 juta UMKM, dan masih ada sisa 11 juta UMKM yang harus go digital. Optimistis bisa tercapai,” ujar Bima.