Atasi Kecemasan, Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Salurkan Kredit bagi Sektor Pariwisata dan UMKM

Kecemasan atau ”scarring effect” akibat pandemi Covid-19 perlahan dan pasti sudah mulai teratasi. Dalam dua bulan penerimaan pajak tahun 2022, pertumbuhannya telah mencapai di atas 30 persen.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS — Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 menumbuhkan kecemasan atau scarring effect yang memengaruhi psikologis pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah berupaya memperkuat kepercayaan diri pelaku ekonomi sebagai upaya pemulihan nasional, antara lain dengan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit bagi sektor prioritas.

”Pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk terus menyalurkan kredit, terutama kepada sektor-sektor prioritas, seperti sektor pariwisata dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Economic Challenges Special Ramadan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2022, melalui konferensi video di Jakarta yang juga ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, Sabtu (2/4/2022) malam.

Wapres Amin yang merupakan Ketua Dewan Penasihat IAEI menuturkan bahwa pemerintah juga terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah telah memperbesar anggaran defisit agar tersedia ruang fiskal yang memberikan relaksasi atau kelonggaran dalam pembiayaan bagi para pelaku ekonomi untuk mempertahankan konsumsi masyarakat. ”Selain itu juga, pemerintah memfasilitasi perpanjangan restrukturisasi pembiayaan, direstrukturisasi,” kata Wapres Amin.

Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun, Wapres mengungkapkan, pemerintah setiap tahun memberikan tambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. ”Ini bagian daripada realokasi itu, selain untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan,” jelasnya.

Pemerintah juga mempercepat pemanfaatan teknologi digital. ”Di dalam hal ini pemerintah juga memfasilitasi jutaan UMKM untuk mengaplikasikan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi mereka,” tambahnya.

Selain menjaga daya beli, Wapres Amin menyebut pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Model jaring pengaman sosial yang berkelanjutan juga diwujudkan dengan meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terutama melalui optimalisasi keuangan sosial syariah.

Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Untuk keuangan sosial syariah, terdapat pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Menurut Wapres, potensi zakat sangat besar sekitar Rp 327 triliun per tahun. Namun, saat ini baru bisa digali sebesar Rp 71 triliun. ”Karena itu ketika masa pandemi, kami dorong zakat supaya diarahkan pada pertama bantuan sosial kepada mereka yang miskin kedua memberikan bantuan permodalan kepada para pengusaha kecil,” ucap Wapres Amin.

Potensi wakaf juga cukup besar dengan estimasi aset wakaf bisa mencapai Rp 414 triliun dan potensi wakaf uang sebesar Rp 180 triliun per tahun. ”Ini yang sekarang kita kembangkan dan kemudian juga dorong melalui satu program namanya itu sukuk wakaf yang hasilnya disampaikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat di lembaga bantuan sosial, modalnya terus dikembangkan dan itu sudah diluncurkan menjadi gerakan nasional,” tambah Wapres.

Kepercayaan diri

Untuk mengurangi scarring effect, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Ketua Umum IAEI menyebut bahwa pelaku ekonomi rumah tangga untuk konsumsi ataupun dunia usaha harus memunculkan kepercayaan diri sebelum kemudian mampu melangkah ke depan. Pemerintah antara lain menggunakan instrumen, seperti APBN, untuk bisa menjadi katalis dalam memunculkan kembali kepercayaan diri pelaku ekonomi.

Baca juga: Tetap Siaga di Tengah Inflasi yang Terjaga

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Sri Mulyani, Menteri Keuangan

Menurut Sri Mulyani, kepercayaan diri konsumen pada 2021 sudah tumbuh positif yang terlihat dari indeks penjualan ritel. Namun, tetap ada kelompok belanja yang perlu untuk mendapatkan dorongan dari APBN. ”Konkretnya seperti kemarin kita memberikan PpnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk otomotif,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan bahwa upaya pemerintah, seperti pemberian PpnBM untuk otomotif, bertujuan mendongkrak belanja yang sifatnya signifikan. ”Karena kita melihat dana pihak ketiga untuk kelompok masyarakat yang memiliki dana itu tinggi di perbankan. Jadi dana ada, tapi mereka tidak mau spend atau belum berminat untuk belanja ini yang diberikan pemantik atau pendongkrak agar mereka membeli,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tergolong kelompok rentan, pemerintah telah memberikan beragam bantuan sosial. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan booster atau penguat untuk dapat kembali melakukan kegiatan konsumsi.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah telah meningkatan anggaran bantuan sosial yang luar biasa besar. Sebelum pandemi, anggaran bantuan sosial itu hanya sekitar Rp 308 triliun dan kemudian meningkat mendekati hampir Rp 500 triliun. ”Ini memperlihatkan ada pemihakan langsung, bantuan dinaikkan. Ini semua menggambarkan kalau kita tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bisa saja tumbuh tinggi tapi keropos di bawahnya,” tambah Sri Mulyani.

Komitmen anggaran juga menyasar berbagai program yang bersifat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Menkeu juga menyebut bahwa pada tahun 2022, pemerintah fokus mengentaskan rakyat dari kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. ”Kemiskinan ektrem dan stunting harus diberi pemihakan dalam bentuk policy-policy dan dana agar mereka bisa mengatasi ketertinggalan,” katanya.

Pemulihan ekonomi

Seiring pemulihan ekonomi, saat ini, penerimaan pajak juga mulai meningkat. Jika pada tahun 2020, pertumbuhan pajak mengalami kontraksi 18 persen. Tahun lalu, pertumbuhan pajak sudah di atas 23 persen. Tahun 2022, dalam dua bulan penerimaan pajak, pertumbuhannya telah mencapai di atas 30 persen. ”Jadi ini menunjukkan scarring effect -nya secara pelan dan pasti kita atasi,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Tingkat Konsumsi Masyarakat Terus Membaik

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa terdapat tiga langkah utama untuk memastikan resiliensi atau daya tahan ekonomi Indonesia dalam kondisi saat ini. Langkah pertama adalah perlunya kepastian terhadap kestabilan ekonomi, harga-harga harus terkendali, inflasi terkendali dalam sasaran 3 persen plus minus 1 persen, dan nilai tukar stabil.

”Tentu saja defisit dari transaksi berjalan kita juga rendah dan perbankan juga modalnya kuat,” tambahnya.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi untuk meningkatkan daya tumbuh ekonomi menjadi lebih produktif. Salah satu caranya adalah dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). ”Juga bagaimana teknologi, termasuk di dalamnya digitalisasi sistem pembayaran, ekonomi keuangan digital. Yang ketiga: inklusi. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh merata,” kata Perry.

Sehingga masyarakat yang punya utang ke bank enggak bisa bayar bunga, enggak bisa ngangsur sehingga kebijakan yang kita keluarkan sementara (kala itu) jangan dikategorikan macet.

Baca juga: Laju Pemulihan Ekonomi Daerah Setelah Covid-19 Diprediksi Tak Serempak

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan bahwa kebijakan seperti bekerja dari rumah untuk melindungi kesehatan masyarakat di awal masa pandemi memberi dampak luar biasa bagi pelaku ekonomi, termasuk sektor keuangan. Kondisi itu menyebabkan masyarakat tak bisa membayar utang ataupun bunganya. Karena itu, relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang hingga Maret 2023.

”Sehingga masyarakat yang punya utang ke bank enggak bisa bayar bunga, enggak bisa ngangsur sehingga kebijakan yang kita keluarkan sementara (kala itu) jangan dikategorikan macet. Moratorium (penundaan pelunasan utang) sampai tahun depan, Maret 2023,” kata Wimboh.

Wimboh menyebut masih ada pelaku ekonomi yang belum bisa bangkit segera karena membutuhkan lebih banyak waktu. Beberapa dari pelaku ekonomi yang belum sepenuhnya pulih ini antara lain berasal dari sektor yang terkait pariwisata, terutama yang konsumennya menyasar turis dari mancanegara. ”Perlu waktu yang lebih lama untuk sektor-sektor tertentu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh juga menyebut tentang urgensi untuk mendorong sumber-sumber ekonomi baru. Sumber ekonomi baru ini akan memberikan ruang pertumbuhan dan memberikan ruang bagi perbankan untuk memberikan pinjaman lebih banyak lagi sebelum akhirnya perekonomian bisa sepenuhnya pulih.