Sebanyak 79 Juta Orang Diperkirakan Bakal Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan dalam survei terbarunya memperkirakan sebanyak 79 juta orang bakal mudik Lebaran tahun 2022.

ANGGER PUTRANTO

Sejumlah calon penumpang hendak menaiki KA Wijayakusuma jurusan Banyuwangi-Cilacap dari Stasiun Ketapang, Banyuwangi, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan dalam survei terbarunya memperkirakan 79 juta orang bakal mudik Lebaran tahun 2022. Vaksin lengkap dan penguat atau booster menjadi syarat utama perjalanan mudik.

Secara prinsip, mereka yang mudik atau mendatangi kerabatnya di kampung halaman harus dalam kondisi sehat. Perlu dipastikan pula keluarga yang didatangi tidak sedang terinfeksi Covid-19.

Sejumlah persyaratan perjalanan mudik yang sedang digodok Kementerian Perhubungan mengemuka dalam FGD ”Kupas Tuntas Angkutan Lebaran 2022 (1443 H) secara virtual di Jakarta, Kamis (31/3/2022) malam.

Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, mengatakan, ”Kita sebenarnya sudah mempunyai pengaturan pelaku perjalanan dalam negeri. Reaksi publik terkait akan diaturnya mudik kali ini langsung mengatakan, mengapa di (MotoGP) Mandalika enggak diatur? Lalu sekarang, mudik kok diatur (pemerintah) lagi?”

Menurut Wiku, tidak gampang membandingkan kedua hal ini. Sebab, jumlah penonton di Mandalika sekitar 60.000 orang, sedangkan mudik adalah aktivitas yang melibatkan jutaan orang. Tahun ini, diperkirakan Kementerian Perhubungan bakal mencapai 79 juta pemudik.

Kondisi ini tentu perlu diantisipasi dengan baik. Presiden Joko Widodo meminta para pemudik harus sudah mendapatkan vaksin penguat (booster). Karena terbukti, dari pengalaman selama ini, daerah yang cakupan vaksin tinggi, apalagi sudah booster, kasusnya cenderung turun.

Bali dinilai sebagai contoh daerah yang baik. Bali mengusulkan pelaku perjalanan luar negerinya tanpa karantina pada akhir Februari. kemudian, pada 14 Maret bisa dibuka, tetapi syaratnya 30 persen masyarakat Bali harus sudah divaksinasi booster.

Dalam tiga minggu, kata Wiku, mereka dapat mendorong pemberian vaksin booster mencapai 26 persen, bahkan sekarang, mereka sudah mencapai 52 persen. Kemajuan luar biasa ini membuat kasus Covid-19 di sana sangat rendah.

”Karena itulah, pemerintah memperbolehkan mudik, tetapi harus booster. Ternyata, booster di kelompok umum baru mencapai 10,76 persen, maka perlu kita dorong, terutama di daerah-daerah tujuan mudik yang dalam survei terbanyak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Asalnya pemudik pasti dari Jabodetabek,” tegas Wiku.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Foto udara penyekatan arus mudik kendaraan di Jalan Tol Cikampek KM 31, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021).

Besarnya mobilitas penduduk terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya Medan. Untuk itu, masyarakat yang bepergian harus dalam kondisi sehat, dengan ditopang vaksin booster. Sementara, untuk tujuan mudik, pemerintah melihat yang paling rentan adalah kelompok lanjut usia (lansia). Dalam dua bulan terakhir, kematian di Jawa Tengah dan Jawa Timur cukup tinggi. Ternyata, kematian itu disinyalir terjadi akibat vaksin yang belum lengkap dan komorbid.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, transportasi darat diperkirakan akan menimbulkan banyak persoalan. Butuh banyak upaya untuk mengawal situasi transportasi darat ini. Prinsipnya, angkutan Lebaran 2022 akan sangat berbeda situasinya dengan tahun 2020 dan 2021. Namun, ada kemiripan dengan tahun 2019. Walaupun ada syarat perjalanan yang harus dibawa masyarakat, pihaknya tidak akan mengadakan pos yang digunakan untuk pengecekan persyaratan perjalanan.

”Pos khusus paling disediakan untuk melakukan pelayanan masyarakat. Kita akan mengupayakan untuk keperluan random sampling tes antigen atau keperluan pelayanan lainnya,” tegas Budi.

Adapun visi transportasi darat angkutan Lebaran 2022 diidentifikasi untuk menjaga keselamatan masyarakat dari Covid-19 sebagai keutamaan. Kemudian, visi keselamatan bertransportasi dalam perjalanan. Dan visi ketiga adalah menyangkut kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas.

Ditjen Perhubungan Darat pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa satu pekan sebelum hari raya Idul Fitri, tidak ada lagi konstruksi jalan yang rusak. Menyangkut jembatan yang baru-baru ini rusak di Jawa Timur, dipastikan dapat segera diperbaiki.

Untuk visi ketiga, Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas Polri bakal mempersiapkan strategi pengaturan lalu lintas berupa contra flow di jalan tol, baik pada saat arus mudik maupun balik. Contra flow juga akan dilakukan di beberapa kawasan wisata sesuai kondisi sekitarnya. Sementara, pengaturan satu arah masih akan dibahas menyangkut waktunya.

STEFANUS OSA TRIYATNA

Data Balitbang Kementerian Perhubungan terkait mudik Idul Fitri 2022.

Selain itu, pihaknya juga telah menyurvei jalur-jalur alternatif apabila terjadi kemacetan lalu lintas di jalan utama. Yang sangat penting, kata Budi, adalah penyediaan area peristirahatan. Manajemen rest area diperlukan pengaturan agar tidak menjadi penyebab kemacetan.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiwarno menekankan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk transportasi umum yang membutuhkan solar perlu diantisipasi serius agar tidak mengganggu mobilitas.

”Terkait rest area di jalan tol, tentu tidak akan menampung seluruh pengguna jalan tol. Sementara, untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, sebaiknya disediakan mudik gratis sehingga sepeda motornya bisa diangkut dengan truk. Memang, biasanya mudik gratis membutuhkan persiapan selama tiga bulan. Saya kira masih sangat memungkinkan dilakukan mudik gratis dengan menggunakan dana CSR BUMN,” ujar Djoko.

Djoko mencermati, angkutan umum pelat hitam perlu diantisipasi pemerintah. Belum lagi, truk-truk yang kerap digunakan untuk mengangkut pemudik. Mulai saat ini sosialisasi perlu dilakukan.

Angkutan udara

Anggota Ombudsman RI Alvin Line yang juga pengamat penerbangan memprediksi, jumlah penumpang mudik Lebaran 2022 melalui angkutan udara bisa mencapai 10 juta orang. Ini didasarkan data jumlah penumpang tahun 2018, 2019, dan proyeksi setelah dua tahun tidak mudik. Lonjakan penumpang ini menuntut pengaturan sangat rapi agar tidak terjadi kisruh di lapangan.

”Soal syarat booster, harapan kami bisa segera saja diterbitkan peraturannya karena membutuhkan waktu untuk diseminasi informasi, baik kepada pengguna jasa maupun penyelenggara di bandara dan angkutannya. Dipastikan juga, jumlah vaksin booster mencukupi,” tegas Alvin.

Alvin juga mencermati, bagi mereka yang belum pernah melakukan vaksin, sesuai peraturannya diminta untuk tes antigen atau PCR. Perlu dipastikan pelayanannya di bandara agar tidak ada penumpang yang kecewa karena ketinggalan pesawat terbang atau kisruh kembali. Aplikasi Peduli Lindungi juga perlu diperkuat agar layanan berjalan lancar.

Menyangkut kenaikan BBM, Alvin mengatakan, angkutan umum yang paling terdampak adalah pesawat baling-baling karena biaya operasional BBM lebih tinggi dibandingkan pesawat jet, terutama angkutan udara di wilayah Indonesia timur. Kenaikan avtur seiring kenaikan harga minyak yang signifikan membuat maskapai penerbangan dilematis.

”Pilihannya antara menaikkan harga tiket atau tidak melaksanakan pelayanan penerbangan. Atau, mereka terpaksa mengenakan harga tiket yang melampaui tarif batas atas. Kementerian Perhubungan diharapkan cepat mengatasi situasi ini, entah dengan kebijakan yang sifatnya temporer berupa subsidiagar pelayanan tetap bisa berjalan,” jelas Alvin.

WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Penumpang naik ke pesawat Citilink untuk terbang ke Halim Perdana Kusuma dari Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Lanud Wirasaba, Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (3/6/2021).

Alvin menegaskan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara angkutan saja. Pengguna jasa juga harus aktif berpartisipasi untuk memastikan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo menuturkan, kegiatan mudik selama ini terkesan hanya menjadi tanggung jawab negara. Mungkin perlu dicoba bahwa mudik adalah tanggung jawab masyarakat (people responsibility), dalam arti tanggung jawab setiap individu, keluarga, atau kelompok masyarakat.

”Tagline yang perlu dimunculkan adalah mudik bertanggung jawab sehingga pemerintah lebih berfungsi menyiapkan kelompok-kelompok pemudik untuk bertanggung jawab. Mungkin saja perlu disediakan insentif, fasilitasi tim leader dengan reward,dan punishment. Jadi, kita perlu mencoba untuk memindah dari state responsibility ke people responsibility,” kata Imam.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Ilustrasi mudik. Foto diambil Juni 2019.

Modalnya adalah vaksin booster yang harus disiapkan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tim kelompok inilah yang harus mengetahui peta-peta wilayah kritis, seperti di stasiun, bandara ataupun terminal, sehingga mudik Lebaran bukan menjadi musibah, tetapi menjadi berkah.

Ketua YLKI Tulus Abadi menyebut, mudik kali ini lebih kritikal dari biasanya. Sebab, dua tahun seakan ”dikunci” sehingga terjadi lonjakan besar. Memang, perlu pekerjaan ekstra keras dari pemerintah maupun masyarakat. Bukan semata-mata keamanan dan keselamatan fisik yang menjadi persyaratan transportasi, melainkan juga keamanan dan kesehatan agar tidak tertular virus.