Koperasi dan UMKM Diyakini Mampu Penuhi 40 Persen Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah
Produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah diyakini mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ajang pencocokan bisnis dinilai perlu guna mengejar target tersebut.
JAKARTA, KOMPAS – Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah diyakini mampu memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keyakinan itu didasari oleh situasi perekonomian yang berangsur pulih setelah tertekan pandemi Covid-19 serta kerja keras dalam pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, pada penutupan “Business Matching” di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/3/2022), menyampaikan optimismenya terkait prospek produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke depan. Dia meyakini produk koperasi dan UMKM mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kegiatan pencocokan bisnis (business matching) diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, selama 22-24 Maret 2022, dengan menampilkan produk-produk dalam negeri. Kementerian Koperasi dan UKM menampilkanproduk UKM berteknologi tinggi (high tech) untuk menunjukkan keunggulan produk UKM sekaligus masa depan UKM yang kaya akan inovasi dan teknologi.
"Saya meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa,” kata Teten.
Menurut Teten, masih banyak produk yang beredar di dalam negeri yang merupakan produk impor, seperti alat kesehatan, pertanian, dan teknologi pengelolaan makanan. Padahal, produk itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. "Nah, dari sisi suplainya akan kita bereskan ekosistemnya sehingga kita berani untuk tidak lagi impor dan bisa memproduksi kebutuhan itu di dalam negeri melalui UMKM," ujar Teten.
Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Diintegrasikan ke Pusat
Seluruh dinas-dinas di pemerintah daerah yang membidangi koperasi dan UMKM, petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), pusat layanan umum terpadu (PLUT), asosiasi UMKM, dan gerakan koperasi perlu berperan aktif dalam pendampingan. UMKM perlu dibina untuk dapat masuk ke dalam e-katalog (katalog elektronik) melalui Bela Pengadaan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi yang menjadi keunggulan daerah.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lain. Dengan strategi pembiayaan itu, koperasi dan UMKM diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan yang murah, terutama terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari (pembibitan bambu, kayu bambu, pemberdayaan), Monica Tanuhandaru, mengakui, showcase atau pameran kali ini sangat berguna bagi UMKM karena ada keterlibatan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten.
“Melalui acara ini dapat dirasakan kebutuhan barang dan jasa yang disediakan oleh UMKM. Acara ini juga membuka kesempatan untuk bertukar pikiran dan diskusi terkait apa yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan oleh UMKM,” kata Monica.
Pelaku UMKM juga berharap bahwa acara semacam itu dapat digelar secara reguler dan lebih fokus serta dilakukan dengan waktu persiapan yang lebih matang. Khusus untuk LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terkait pengadaan, proses pengisian e-katalog diharapkan lebih ramah pada UMKM dan dibuat lebih mudah. Hal itu diperlukan karena beberapa UMKM tidak masuk dalam kategori maupun etalase di e-katalog. “Kami juga berharap lebih banyak partisipan dan pengunjung yang lebih besar,” tambah Monica.
Alvian dari PT AVS Simulator mengatakan, sebagai UMKM yang bergerak di bidang simulator dan teknologi maju (advance technology), pameran ini dinilai sangat membantu untuk mengeksplorasi calon-calon pelanggan yang akan menggunakan produknya. Apalagi, dengan adanya pencocokan bisnis, pihaknya bisa memperlebar jaringan mitra maupun pengguna produknya.
Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Perindustrian menginisiasi penyelenggaraan “business matching” belanja produk dalam ini. Kegiatan ini diklaim sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional.
Baca juga: Optimalkan Pengadaan dari Produk Dalam Negeri
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika meninjau lokasi pameran menyatakan harapannya bahwa melalui pencocokan bisnis ini akan muncul komitmen dari kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggarannya untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari UMKM. Sebab, produk-produk yang mereka butuhkan sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
Agus optimistis, dari potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 1.071,4 triliun, sebesar Rp 400 triliun akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022. “Alhamdulillah, baru dua hari ini, sampai pukul 16.30 WITA, komitmen belanja produk dalam negeri dari hasil business matching di Bali ini sudah lebih dari Rp 105 triliun. Kami yakin angka tersebut akan terus naik,” papar Agus.
Agus menambahkan, kegiatan serupa dengan pencocokan bisnis bakal terus digelar. Hal ini dipandang penting karena melihat antusiasme dari partisipasi industri dalam negeri dan para penggunanya. Acara ini pun dinilai sebagai kick-off komitmen dari mereka.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu menyatakan, komitmen belanja pada business matching dapat terealisasi. Memasuki hari kedua, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri makin menguat. “Kami berharap, angka Rp 105 triliun sebagai komitmen belanja yang dicapai hari ini dapat segera direalisasikan,” ujarnya
Sementara itu, LKPP membuka klinik konsultasi katalog elektronik dan toko daring selama gelaran Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua Bali. Kepala Biro Humas LKPP, Shahandra Hanityo menjelaskan, klinik konsultasi ini merupakan langkah LKPP mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Target pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2022 mencapai Rp 400 triliun.
Nilai belanja itu akan mendongkrak sekitar 1,7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. "Angka-angka itu harus diimplementasikan. Kemudahan-kemudahan prosesnya inilah yang difasilitasi LKPP di tempat ini," ujar Shahandra.
Baca juga: E-dagang Akomodasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih Transparan