Perum Perumnas Perlu Lebih Efisien

Perum Perumnas perlu didorong untuk lebih berperan dalam penyediaan perumahan rakyat. Perumnas dituntut lebih efisien dalam pencarian lahan, pembangunan konstruksi dan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemasaran.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pembangunan perumahan subsidi terus berlangsung di kawasan tepi Jalan Tol Trans-Jawa di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2020). Kemudahan akses menuju jalan tol menjadi salah satu iming-iming andalan bagi pengembang perumahan untuk menggaet konsumen.

JAKARTA, KOMPAS — Tantangan pemenuhan kebutuhan papan masih besar di tengah angka kekurangan rumah yang masih tinggi. Perum Perumnas sebagai BUMN penyedia rumah rakyat perlu didorong lebih efisien agar berkontribusi optimal dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto, Sabtu (19/3/2022), mengemukakan, upaya pemerintah untuk menekan angka kekurangan rumah di Indonesia selama ini lebih dititikberatkkan dari sisi permintaan melalui sejumlah skema pembiayaan. Sementara itu, sisi suplai belum ditunjang ekosistem penyediaan rumah yang solid.

Kebijakan pemerintah membentuk Badan Bank Tanah dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BPPP)untuk mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu segera diefektifkan.

Badan Bank Tanah diharapkan mendorong peruntukan lahan negara secara masif di perkotaan dan sekitarnya untuk permukiman. Dua badan ini juga harus bersinergi dengan Perum Perumnas untuk bisa mempercepat pembangunan rumah rakyat.

Perumnas dituntut lebih efisien dalam pencarian lahan, pembangunan konstruksi dan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemasaran.

Peran Perum Perumnas yang seharusnya menjadi garda terdepan penyediaan rumah rakyat dinilai belum optimal. Oleh karena itu, Perumnas dituntut lebih efisien dalam pencarian lahan, pembangunan konstruksi dan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemasaran.

Baca juga : Jalan Panjang Rumah Rakyat

Di samping itu, perlu ada keberpihakan pemerintah dalam penyertaan modal negara bagi Perum Perumnas agar BUMN ini bisa lebih fokus menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Perum Perumnas terkesan kalah bersaing dengan pengembang swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan bawah,” kata Zulfi, yang juga pernah menjabat Komisaris Perum Perumnas tahun 2005-2011.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ilustrasi rumah yang mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyebutkan, angka kekurangan rumah pada tahun 2020 tercatat masih 12,73 juta unit. Padahal, terjadi penambahan kebutuhan rumah sebesar 700.000-800.000 rumah per tahun. Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan papan di Indonesia.

”Kebutuhan akan rumah sangat mendesak dan banyak sehingga pekerjaan rumah negara kita agak berat,” ujarnya dalam seminar nasional ”Perbaikan Regulasi di Bidang Perumahan sebagai Solusi Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan di Indonesia”, yang diselenggarakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan (Puspanlak) UU DPR, Jumat.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, target penyediaan perumahan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebanyak 4.261.073 unit. Peran Perumnas sebagai bagian dari BUMN diharapkan berkontribusi menyediakan 727.917 rumah bagi MBR, yang terdiri dari 534.642 rumah tapak dan 193.275 unit rumah susun.

Keberpihakan bagi MBR dari sisi suplai rumah masih perlu perhatian. Developer semakin sulit mendapatkan tanah di perkotaan yang semakin mahal.

Budi menilai, keberpihakan bagi MBR dari sisi suplai rumah masih perlu perhatian. Developer semakin sulit mendapatkan tanah di perkotaan yang semakin mahal. Di sisi lain, pendanaan juga terbatas sehingga perlu ada keterlibatan pemerintah dan para pihak untuk penyediaan rumah sederhana. Pemerintah perlu mendukung pembebasan tanah dengan dana murah.

”Kami mengusulkan peran bank tanah untuk lebih menyeluruh dalam penyediaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Baca juga : Penyaluran Dana Perumahan Bersubsidi Melonjak

Budi menambahkan, pengembang akan bisa optimal membangun rumah rakyat kalau tanah tersedia dan ada jaminan offtaker, yakni BPPP, di samping dukungan dana murah dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

”Kalau tanah bisa disediakan oleh bank tanah, dana murahya dibantu SMF dengan bunga murah, dan ada jaminan offtaker, maka masalah suplai rumah layak untuk MBR bisa terselesaikan,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja menyelesaikan proyek rumah susun di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (8/1/2019). Penyediaan rumah susun menjadi salah satu solusi menutup angka kekurangan rumah (backlog) karena semakin terbatasnya lahan untuk permukiman.

Dikutip dari situs web Perumnas, pada tahun 2022, Perum Perumnas menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,6 triliun. Untuk mengejar target tersebut, Perumnas akan melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian terkait, BUMN, perbankan, ataupun institusi lain. Perumnas akan fokus pada penyelesaian inventori dan proyeksi penjualan sebanyak 5.734 unit atau meningkat 110 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun tahun ini, Perumnas akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,568 triliun sebagai salah satu stimulus untuk keberlangsungan bisnis Perumnas dengan memulihkan kembali serta mempercepat pembangunan rumah rakyat.