Pemerintah Peroleh 14,41 Juta Dollar AS dari Lelang Empat Wilayah Kerja

Pemerintah berencana melelang 17 wilayah kerja hulu minyak dan gas bumi sepanjang tahun 2022. Sejumlah fasilitas perpajakan dan insentif baru disiapkan pemerintah guna menambah daya tarik agar investor mau datang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Pameran dan Konvensi Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Ke-42 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5/2018). Pameran yang diikuti oleh pelaku industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia tersebut akan berlangsung hingga Jumat mendatang.

JAKARTA, KOMPAS  —  Pemerintah memperoleh nilai komitmen pasti 14,41 juta dollar AS dan bonus tanda tangan atau signature bonus 1,2 juta dollar AS dari lelang penawaran langsung empat wilayah kerja minyak dan gas bumi tahap II tahun 2021. Keempat wilayah kerja yang hasil lelangnya diumumkan pada Jumat (18/3/2022) itu adalah Ketapang Utara, Agung I, Agung II, dan Bertak Pijar Puyuh.

Selain itu, pemerintah berencana melelang 17 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) lainnya sepanjang tahun 2022. Pemerintah menyatakan bakal menyiapkan beraneka fasilitas insentif dan perpajakan baru sebagai daya tarik investasi bagi perusahaan migas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji saat telekonferensi pers Pengumuman Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap II Tahun 2021, Jumat (18/3), menyatakan, pengumuman penawaran empat WK tersebut terjadi pada 29 November 2021. Jadwal lelang berlangsung selama kurun 29 November 2021–11 Januari 2022.

WK Ketapang Utara berlokasi di lepas pantai (off shore) dan darat (on shore) Jawa Timur. Pemenang lelang penawaran langsung WK ini adalah PC Ketapang II Ltd. Nilai signature bonus mencapai 500.000 dollar AS dan komitmen pasti tiga tahun sebesar 8,4 juta dollar AS.

Sementara WK Agung I berlokasi di lepas pantai Bali dan Jawa Timur. Pemenang lelang penawaran langsung WK ini adalah BP Exploration Indonesia Limited, dengan nilai signature bonus 100.000 dollar AS dan komitmen pasti tiga tahun 2,5 juta dollar AS.

Adapun WK Agung II terletak di lepas pantai Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pemenang lelang penawaran langsung WK ini adalah BP West Papua I Limited, dengan nilai signature bonus 100.000 dollar AS dan komitmen pasti tiga tahun 1,5 juta dollar AS.

WK Bertak Pijar Puyuh terletak di on shore Sumatera Selatan. Pemenang lelang penawaran langsung WK ini adalah PT Mitra Multi Karya, dengan nilai signature bonus 500.000 dollar AS dan komitmen pasti dua tahun 2 juta dollar AS.

Dari keempat WK yang ditawarkan tersebut, hanya WK Bertak Pijar Puyuh yang merupakan WK eksploitasi minyak. Sisanya merupakan WK eksplorasi migas.

Pemerintah berencana mengirimkan surat pemberitahuan pemenang secara resmi dan pemenang lelang wajib menyampaikan surat kesanggupan penetapan dalam waktu 14 hari kerja sejak surat pemberitahuan pemenang diterima. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021, penandatanganan kontrak kerja sama dilaksanakan paling lama 60 hari kalender sejak pengumuman pemenang.

Baca juga: Hulu Migas Tetap Strategis

”Keempat perusahaan pemenang lelang penawaran langsung WK tahap II 2021 memang perusahaan-perusahaan yang hadir dalam sesi joint study. Mereka memenuhi persyaratan. Pertamina tidak ikut program ini meskipun kami sudah mendorongnya agar berpartisipasi,” kata Tutuka.

Selain pengumuman WK tersebut, saat ini masih berjalan lelang reguler WK Migas Tahap II 2021 yang terdiri dari empat WK, yaitu Karaeng, Maratua II, Paus, dan West Palmerah. Jadwal akses dokumen lelang masih dibuka sampai tanggal 24 Maret 2022, sedangkan pemasukan dokumen partisipasi pada tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2022.

DOKUMENTASI SKK MIGAS

Pengelolaan hulu minyak dan gas bumi atau migas di Wilayah Kerja/Blok Rokan, Riau.

17 wilayah kerja

Tutuka juga menyebutkan, selama 2022 akan ada 17 WK yang akan ditawarkan ke industri. Beberapa WK di antaranya pernah dikerjasamakan, tetapi tidak dikerjakan.

”Saat ini, kami dan Kementerian Keuangan sedang menyusun revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan PP No 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Revisi itu bertujuan meningkatkan keekonomian hulu migas,” ujar Tutuka.

Sejauh ini, katanya, komunikasi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan berlangsung positif. Kementerian Keuangan telah berkomitmen pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 atau PP Nomor 53 Tahun 2017 berjalan cepat sehingga hasil revisi lekas dikeluarkan dan membantu memikat investor hulu migas terhadap WK yang ditawarkan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Investasi Hulu Migas Berpotensi Lesu

”(Kelanjutan) pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bisa dilakukan tahun ini bersama DPR. Revisi UU ini merupakan fondasi yang lebih kuat untuk menarik investasi, pengusahaan, dan pengembangan migas,” kata Tutuka.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan CEO/pimpinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas, Rabu (16/3/2022), Kementerian ESDM disebut sedang membahas fasilitas perpajakan dan insentif baru bagi KKKS. Bentuknya adalah tambahan bagi hasil (split) untuk mendukung keekonomian production sharing contract (PSC) gross split (GS) atau model kontrak kerja sama bisnis hulu migas yang menggunakan pola pembagian hasil produksi dengan persentase dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan di awal sebelum perhitungan biaya.

Bentuk lainnya ialah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi atau investment credit, bebas pemenuhan dalam negeri atau DMO free, percepatan depresiasi untuk PSC, dan insentif sewa barang milik negara.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menekankan agar KKKS tidak ragu untuk menghubungi SKK Migas untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan portofolio KKKS. Jika ada lapangan yang dianggap tidak ekonomis atau marjinal untuk dikembangkan, mereka dipersilakan datang ke kantor SKK Migas.

”Saat ini, kami dan Kementerian Keuangan sedang menyusun revisi PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan PP No 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Revisi itu bertujuan meningkatkan keekonomian hulu migas,” ujar Tutuka.

Peneliti pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, saat dihubungi terpisah, berpendapat, beberapa tahun sebelumnya pemerintah Indonesia memberikan aneka insentif bagi investor hulu migas. Akan tetapi, langkah itu tidak cukup memikat investor. Pada 2021, misalnya, realisasi investasi hulu migas mencapai 86,4 persen dari target. Dia menduga hal ini ada kaitannya dengan tren global, yaitu sejumlah perusahaan migas secara paralel bertransformasi ke energi terbarukan.

Baca juga: Produksi Migas Masih Terdampak Pandemi

Banjir insentif investasi hulu migas yang sekarang sedang dibahas pemerintah harus dikaitkan dengan kondisi geopolitik global yang tengah terjadi.

Banjir insentif investasi hulu migas yang sekarang sedang dibahas pemerintah harus dikaitkan dengan kondisi geopolitik global yang tengah terjadi. Sebagai contoh, konflik Rusia-Ukraina yang belakangan mendorong harga minyak mentah tinggi. Meski konflik ini bisa selesai tahun 2022, sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara Barat kepada Rusia tetap akan berdampak lama. ”Rantai pasok akan tetap terganggu sehingga biaya eksplorasi dan eksploitasi hulu migas tetap tinggi,” ujar Abra.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, jika cadangan migas melimpah, produksi bisa banyak sehingga ongkos produksi per barel kecil. Namun, situasi yang belakangan terjadi adalah cadangan cenderung turun sehingga ongkos produksi per barel menjadi mahal.

Komaidi menilai, rencana pemerintah untuk menambah bagi hasil PSC GS sudah ditunggu KKKS. Apalagi, jika pemerintah dan DPR akhirnya mampu menyelesaikan revisi UU No 22/2001 yang telah mangkrak 14 tahun.

Adapun pengajar Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radi, mengatakan, potensi cadangan migas yang besar berada di lepas pantai di Indonesia bagian timur, tetapi belum dieksplorasi. Untuk memikat investor masuk, dia berpendapat, pemerintah bisa mendorong Pertamina untuk memelopori eksplorasi.

Baca juga: Beralih ke Energi Bersih, Investasi Hulu Migas Dikhawatirkan Merosot