logo Kompas.id
EkonomiOptimalkan Belanja Barang dan ...
Iklan

Optimalkan Belanja Barang dan Jasa 2022

Optimalisasi belanja barang dan jasa pemerintah perlu lebih ditingkatkan. Hingga Maret 2022, realisasi transaksional belanja barang dan jasa pemerintah baru mencapai Rp 74,4 triliun atau 7 persen dari alokasi anggaran.

Oleh
STEFANUS OSA TRIYATNA
· 1 menit baca
Penataan ruangan di lantai untuk gerai makanan dan minuman di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Jumlah keterisian penyewa gedung saat ini sudah mencapi 95 persen dan mereka sedang melakukan persiapan di masing-masing gerai. Progres konstruksi dalam pemugaran Gedung Sarinah yang juga termasuk cagar budaya sejak Agustus 2020 lalu kini sudah selesai seluruhnya. Tidak hanya berubah secara fisik, Sarinah juga bertransformasi secara bisnis dengan memberi tempat pada usaha kecil menengah dalam negeri (UMKM dan UKM) yang akan menjadikan Sarinah sebagai pusat perdagangan dan promosi bagi produk-produk lokal di dunia internasional. Sarinah akan mulai beroperasi kembali pada akhir Maret 2022.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penataan ruangan di lantai untuk gerai makanan dan minuman di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Jumlah keterisian penyewa gedung saat ini sudah mencapi 95 persen dan mereka sedang melakukan persiapan di masing-masing gerai. Progres konstruksi dalam pemugaran Gedung Sarinah yang juga termasuk cagar budaya sejak Agustus 2020 lalu kini sudah selesai seluruhnya. Tidak hanya berubah secara fisik, Sarinah juga bertransformasi secara bisnis dengan memberi tempat pada usaha kecil menengah dalam negeri (UMKM dan UKM) yang akan menjadikan Sarinah sebagai pusat perdagangan dan promosi bagi produk-produk lokal di dunia internasional. Sarinah akan mulai beroperasi kembali pada akhir Maret 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Optimalisasi belanja barang dan jasa pemerintah perlu lebih ditingkatkan. Hingga Maret 2022, realisasi belanja barang dan jasa yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik atau e-katalog baru mencapai Rp 74,4 triliun atau 7 persen dari anggaran belanja barang dan jasa nasional yang mencapai Rp 1.062,2 triliun.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam “Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40 Persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP” secara virtual di Jakarta, Selasa (15/3/2022), mengatakan, “Realisasi transaksionalnya (belanja barang dan jasa pemerintah) masih rendah. Ke depan, kita masih perlu mendorong percepatan belanja barang dan jasa ini.”

Editor:
ARIS PRASETYO
Bagikan