Minyak Goreng Beri Andil Deflasi, Elpiji Sebabkan Inflasi
Deflasi Februari 2022 akan bersifat sementara. Risiko kenaikan harga pangan dan energi masih bisa terjadi sepanjang tahun ini dan perlu diwaspadai.
Oleh
Hendriyo Widi
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mengalami deflasi pada Februari 2022. Penurunan harga minyak goreng serta telur dan daging ayam ras berkontribusi terhadap deflasi itu. Namun, di sisi lain harga elpiji naik dan menyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (1/3/2022) merilis, deflasi pada Februari 2022 mencapai 0,02 persen secara bulanan dan inflasi 2,06 persen secara tahunan (tahun ke tahun). Dengan deflasi itu, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Februari 2022) menjadi 0,52 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, kelompok pengeluaran makanan-minuman dan tembakau berkontribusi paling besar terhadap deflasi. Tingkat deflasi kelompok pengeluaran itu sebesar 0,84 persen dan andilnya terhadap deflasi nasional 0,22 persen.
”Penurunan harga minyak goreng serta telur dan daging ayam ras berandil besar terhadap deflasi tersebut. Minyak goreng memberikan andil 0,11 persen, telur ayam ras 0,1 persen, dan daging ayam ras 0,06 persen,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta.
Penurunan harga minyak goreng serta telur dan daging ayam ras berandil besar terhadap deflasi tersebut.
Setianto menjelaskan, penurunan harga minyak goreng itu tak lepas dari upaya pengendalian harga dan pasokan minyak goreng yang digulirkan oleh pemerintah. Salah satunya melalui penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng baru yang berlaku pada 1 Februari 2022.
Secara bulanan, minyak goreng memang berandil besar terhadap deflasi. Namun, secara tahunan komoditas pokok itu masih berkontribusi besar terhadap inflasi, yaitu mencapai 0,2 persen.
”Sementara penurunan harga telur dan daging ayam ras terjadi lantaran ada surplus produksi. Surplus produksi itu belum diikuti oleh kenaikan permintaan sehingga harganya turun,” katanya.
Di tengah deflasi secara nasional tersebut juga terjadi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas. Inflasi itu terutama terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Pada Februari 2022, kelompok ini mengalami inflasi 0,25 persen. Listrik dan bahan bakar rumah tangga berkontribusi 0,35 persen terhadap inflasi tersebut.
”Kenaikan harga elpiji nonsubsidi menjadi penyebabnya. Kontribusi bahan bakar rumah tangga, terutama elpiji nonsubsidi, terhadap inflasi tersebut sebesar 0,02 persen,” kata Setianto.
PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kilogram dari semula Rp 162.000 per tabung menjadi Rp 182.000 per tabung mulai 27 Februari 2022. Sebelumnya, harga elpiji nonsubsidi itu telah dinaikkan pada Desember 2021. Kenaikan harga elpiji itu guna merespons lonjakan harga gas dan minyak mentah dunia.
Pada 12 Februari 2022, Pertamina juga telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seiring melonjaknya harga minyak mentah yang tembus ke level 100 dollar AS per barel. Pertamax Turbo naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.
Adapun Pertamina Dex naik dari Rp 11.050 per liter menjadi Rp 13.200 per liter. Sementara jenis Dexlite naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter (Kompas, 1/3/2022).
Deflasi yang terjadi secara nasional dan sejumlah kenaikan harga barang di dalam negeri itu merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah telah mengubah kebijakan di sektor pangan dan energi untuk memastikan stabilitas harga dan memberikan bantalan terhadap kondisi perekonomian nasional.
Analis makroekonomi PT Bank Danamon Indonesia Irman Faiz berpendapat, deflasi secara bulanan disebabkan penurunan harga kelompok pengeluaran makanan-minuman, khususnya minyak goreng. Hal ini salah satunya akibat pemberlakuan kebijakan HET minyak goreng.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menaikkan harga elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Kebijakan itu diambil lantaran kenaikan harga gas dan minyak dunia. ”Periode deflasi ini akan bersifat sementara. Risiko kenaikan harga pangan dan energi masih bisa terjadi sepanjang tahun ini,” ujarnya.
Periode deflasi ini akan bersifat sementara. Risiko kenaikan harga pangan dan energi masih bisa terjadi sepanjang tahun ini.
Kenaikan harga minyak mentah dunia, lanjut Irman, perlu benar-benar diwaspadai. Apalagi jika pemerintah melakukan penyesuaian harga pertalite (RON 90), transmisinya terhadap indeks harga konsumen akan sangat terasa.
Sementara itu, selama dua pekan terakhir, Kementerian Perdagangan mendatangi sejumlah daerah di Indonesia untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng dan memantau harga. Pemerintah mendistribusikan minyak goreng sebanyak 125 juta liter atau setara dengan sepertiga kebutuhan sebulan dalam dua pekan itu dan sebagian masih berjalan.
Sepanjang Februari 2022, harga minyak goreng berangsung-angsur turun kendati masih lebih tinggi dari HET. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng curah pada 2-25 Februari 2022 turun 9,2 persen dari Rp 17.400 per liter menjadi Rp 15.600 per liter.
Harga minyak goreng kemasan sederhana juga turun 6,9 persen dari Rp 17.400 per liter menjadi 16.400 per liter. Harga itu masih jauh di atas HET minyak goreng curah yang ditetapkan Rp 11.500 per liter dan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta pemerintah daerah berkoordinasi bekerja sama dengan pemerintah pusat dan distributor lokal untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. Kementerian Perdagangan juga telah berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengawal distribusi dan menindak para penimbun minyak goreng.
Saat berkunjung di Medan, Sabtu pekan lalu, Lutfi menyatakan, pasokan minyak goreng untuk wilayah Sumatera Utara melimpah, yaitu 33 juta liter dalam 10 hari terakhir. Namun, kondisi ketersediaan minyak goreng di pasar tidak mencerminkan melimpahnya stok itu.
”Kami akan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penimbunan, baik dari produsen maupun peritel,” ujarnya melalui siaran pers.