Dua Proyek Pendukung Pariwisata Lengkapi Destinasi Prioritas Likupang
Pemerintah mengebut penyelesaian dua proyek infrastruktur di Manado, Sulawesi Utara, demi menopang segitiga destinasi pariwisata superprioritas Manado-Bitung-Likupang.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Lokasi proyek anjungan Pantai Malalayang di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (1/3/2022). Fasilitas publik pendukung pariwisata ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 65,48 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
MANADO, KOMPAS — Pemerintah mempercepat penyelesaian dua proyek infrastruktur di Manado, Sulawesi Utara, demi menopang segitiga destinasi pariwisata superprioritas Manado-Bitung-Likupang. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata diyakini harus berlangsung paralel di setiap daerah tersebut.
Dua proyek tersebut adalah penataan anjungan Pantai Malalayang serta Desa Ekowisata di Pulau Bunaken yang secara administratif masuk di wilayah Kota Manado. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 94,26 miliar untuk pembangunan selama 2020 hingga 2022.
Melalui siaran pers, Selasa (1/3/2022), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah menginginkan adanya destinasi pariwisata berstandar internasional dan berwawasan lingkungan di Manado. Kedua fasilitas umum ini ia yakini akan memberikan lebih banyak opsi atraksi bagi pengunjung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di masa depan.
Kini, pekerjaan anjungan Pantai Malalayang sudah 94 persen, tetapi belum dibuka bagi publik. Proyek itu mengubah lapangan terbuka sepanjang 1,2 kilometer yang membatasi Pantai Malalayang dengan Jalan Wolter Mongisidi menjadi taman sekaligus tempat berjalan-jalan (promenade) bagi masyarakat.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Suasana lokasi proyek anjungan Pantai Malalayang di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (1/3/2022). Fasilitas publik pendukung pariwisata ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 65,48 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Anjungan Pantai Malalayang itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dermaga, kios dagang dan dapur, menara pandang, serta kamar mandi dan toilet bagi pengunjung yang ingin membilas diri setelah berenang di pantai. Di samping itu, ada beberapa lokasi swafoto, seperti monumen bola dunia berornamen ikan purba Coelacanth serta tugu tiga salib.
Semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan petunjuk lapangan dari Badan Perlindungan Taman Nasional Bunaken, untuk meminimalkan kerusakan terumbu karang dan biota di kawasan konservasi. (Komang Raka)
Sebelum ditata, wilayah proyek bernilai Rp 65,48 miliar itu dipakai pedagang kaki lima yang menjajakan kudapan seperti pisang goreng dan es kelapa muda. Maka, Basuk berharap proyek ini nantinya juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado. ”Karena ada ruang untuk menyerap tenaga kerja di bidang pariwisata,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan Desa Ekowisata (Ecotourism Village) Bunaken dengan anggaran Rp 28,78 miliar untuk 2020-2022 baru rampung 35 persen. Secara umum, bentuk proyek di sisi barat daya Pulau Bunaken adalah pendirian gedung terminal dermaga dengan arsitektur minimalis dan modern. Selain itu, akan dibangun pula galeri wisata dan teater budaya.
Konservasi
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Kementerian PUPR Komang Raka Maharthana mengatakan, pembangunan di kawasan Pantai Bunaken dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Alasannya, perairan Bunaken merupakan daerah konservasi terumbu karang, berbeda dengan Pantai Malalayang yang zona fasilitas umum.
”Semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan petunjuk lapangan dari Badan Perlindungan Taman Nasional Bunaken, untuk meminimalkan kerusakan terumbu karang dan biota di kawasan konservasi,” kata Komang.
Pemkot Manado merencanakan, dua area publik ini akan dibuka pada Juli 2022. Wali Kota Manado Andrei Angouw yakin lokasi ini akan menjadi salah satu ikon pariwisata di Manado.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah sedang mengebut pembangunan infrastruktur di lima Destinasi Pariwisata Superprioritas (DPSP), termasuk di Sulut. Percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya akan mengundang wisatawan, tetapi juga mengalirkan investasi.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Anak-anak berlari menghindari ombak, Sabtu (9/11/2019), di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pantai itu merupakan destinasi wisata utama di wilayah calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
”Kita akan segera menyaksikan kebangkitan ekonomi dari pariwisata, serta terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Nantinya, penghasilan masyarakat di Sulut akan mendapatkan dampak yang positif. Pemerintah akan bergerak cepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Sandiaga.
Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, sekalipun daerahnya akan menjadi pusat pariwisata Sulut di masa depan karena keberadaan KEK Likupang, ia menyatakan Likupang tak bisa berdiri sendiri. Pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dalam bingkai geografis yang lebih luas dengan potensi wisatawan sebesar 1 juta orang.
”Di satu pihak, kita punya KEK Likupang. Namun, di sisi lain, Likupang harus di lihat secara keselurhan dengan wilayah penyangganya. Di Minahasa Utara ada Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur. Di luar itu, ada Manado, Bitung dan Tomohon. Ini adalah satu kesatuan,” ujarnya.
