logo Kompas.id
EkonomiTerlalu Banyak Energi Keluar, ...
Iklan

Terlalu Banyak Energi Keluar, Buruh Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

Kalangan buruh menilai tidak ada alasan bagi pemerintah menahan uang jaminan hari tua. Sebaliknya, pemerintah menjanjikan perlindungan bagi buruh korban PHK atau berhenti sebelum usia 56 tahun melalui JKP.

Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
· 5 menit baca
Massa buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).
Kompas/Priyombodo (PRI)

Massa buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan buruh menolak kebijakan pemerintah yang mengembalikan program Jaminan Hari Tua ke fungsi awalnya sebagai tabungan masa tua. Pasalnya, dalam situasi pandemi, banyak kebutuhan mendesak dan perlu segera, sementara program Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum teruji efektivitasnya.

Aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan yang diteken pada 2 Februari 2022 itu sudah diwacanakan pemerintah sejak Oktober 2021.

Editor:
MUKHAMAD KURNIAWAN
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000