Indonesia Harus Optimalkan Dampak Positif Ekonomi

Potensi besar dari dampak ekonomi penyelenggaraan KTT G-20 di Indonesia mesti dimanfaatkan dengan optimal. Penyerapan tenaga kerja baru dan penggunaan konten dalam negeri harus adalah peluang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Spanduk Presidensi G-20 Indonesia yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" terpasang di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (7/12/2021). Sebagai forum kerja sama ekonomi multilateral, G-20 dituntut menghasilkan langkah nyata untuk percepatan pemulihan bersama. G-20 harus mampu menangani berbagai permasalahan struktural yang menghambat efisiensi dan produktivitas, serta mendorong perluasan ekonomi inklusif.

JAKARTA, KOMPAS — Dampak ekonomi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di bawah presidensi Indonesia harus dioptimalkan, baik di sektor perdagangan maupun investasi. Diperkirakan konsumsi di dalam negeri senilai Rp 1,7 triliun selama penyelenggaraan G-20 di Indonesia. Hal itu bisa terwujud bila ada kerja sama optimal dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Selasa (25/1/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesempatan Indonesia dalam presidensi G-20 tahun ini dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

”Sebanyak 33.000 pekerjaan diprediksi akan tersedia seiring penyelenggaraan G-20 di Indonesia. Di samping itu, G-20 juga bisa meningkatkan konsumsi di dalam negeri sebesar Rp 1,7 triliun, hingga berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto nasional Rp 7,4 triliun,” ujar Airlangga.

Perkiraan itu berlandaskan pada jumlah forum G-20 yang digelar, yakni lebih dari 150 pertemuan di 19 kota, dengan jumlah delegasi yang akan hadir sedikitnya 18.000 orang. Airlangga mengingatkan, dampak ekonomi dari penyelenggaraan forum G-20 di Indonesia bisa terwujud bila terjalin koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Tinjau Lokasi KTT G-20 di Bali

”Kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi dan juga sosial dan politik,” ucapnya.

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo mengetukkan palu seusai menerima keketuaan atau Presidensi G-20 pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin forum G-20 di bawah presidensi Indonesia dapat meningkatkan investasi. Terlebih lagi pemerintah telah menyiapkan berbagai skema insentif, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. ”Sejumlah insentif yang ditawarkan pemerintah kepada investor antara lain taxholiday, kemudahan perizinan, hingga insentif khusus kawasan industri,” ujarnya.

Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming menambahkan, seiring dengan membaiknya berbagai indikator ekonomi, sisi produksi barang dan jasa diperkirakan pulih kembali tahun ini. ”Kinerja perekonomian sepanjang 2021 menjadi fondasi yang cukup kuat untuk menyongsong 2022,” katanya.

Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 505,9 miliar untuk persiapan presidensi G-20 di Bali. Alokasi itu merupakan bagian penugasan khusus dari Presiden senilai total Rp 2,74 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, penugasan khusus dari Presiden untuk pembangunan infrastruktur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pembenahan meliputi perbaikan jalan dan jembatan di simpang Pesanggaran-Nusa Dua, Himbaran-Uluwatu, serta penataan lanskap bundaran dan median ruas jalan Bandara Ngurah Rai menuju lokasi KTT. Jalan itu menjadi pelintasan 39 kepala negara peserta KTT sehingga perlu diperkuat untuk menyangga bobot kendaraan antipeluru.

Baca juga: KTT G-20 Hasilkan Komitmen Setengah Hati soal Penanganan Krisis Iklim

”Seluruh kepala negara akan ditunjukkan kebijakan Indonesia dalam green economy dengan memperluas mangrove di Indonesia, salah satunya di Bali,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa.

NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meninjau Mangrove Conservation Forest atau Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kamis (2/12/2021). Para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara G-20 akan diajak berkunjung ke tempat tersebut dalam KTT G-20 di Bali, November 2022.

Pada 2022, total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 100,6 triliun. Dana itu mencakup belanja barang dan modal Rp 97,5 triliun, dan belanja pegawai Rp 3,1 triliun. Dari pagu tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Rp 39,7 triliun. Dana itu mencakup, antara lain pembangunan jalan baru 354 km dan jembatan 23,7 km. Selain itu, pembangunan jalan tol sepanjang 9,2 km senilai Rp 1,8 triliun, seperti jalan tol Serang-Panimbang, dan jalan tol Semarang-Demak.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dari Fraksi Partai Nasdem, menyoroti sejauh mana proyek infrastruktur pemerintah mampu memperkuat industri dalam negeri dan menarik investor asing. Ia meminta agar program-program pembangunan infrastruktur, terutama yang digarap oleh BUMN karya, harus mengutamakan pemanfaatan komponen bahan baku dalam negeri.

“Disayangkan kalau program-program (infrastruktur) ini akhirnya banyak menggunakan produk impor, terutama asal China. Masih banyak pelaksana (program) dari BUMN karya yang menggunakan barang impor. Alasannya, barang dari luar negeri lebih murah,” kata Rachmat.

Baca juga: Dekranasda Bali Hadirkan Produk Lokal di Pameran IKM Bali Bangkit