Forum B-20 Tak Hanya Milik Pebisnis Elite

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai penyelenggara B-20 menegaskan forum ini tak hanya milik pebisnis elite dan pengusaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia dan Wakil Ketua Umum Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Kamdani sebagai Ketua Penyelenggara B-20 Indonesia sedang menjelaskan persiapan B-20 kepada para wartawan, Selasa (18/1/2022), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Seiring posisi sebagai Presidensi G-20 tahun 2022, Indonesia juga didaulat menjadi penyelenggara forum B-20, yakni kelompok yang mewakili komunitas bisnis di negara-negara G-20. Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai penyelenggara B-20 menegaskan forum ini tak hanya milik pebisnis elite dan pengusaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah.

”Forum ini bukan hanya untuk pebisnis elite, melainkan juga akan mengusung kepentingan-kepentingan UMKM agar bisa makin berkembang dan go global,”kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia saat pertemuan dengan media massa, Selasa (18/1/2022), di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Kamdani sebagai Ketua Penyelenggara B-20 Indonesia, Bernardino Vega sebagai Ketua Pengarah B-20, dan Tony Wenas sebagai Ketua Pelaksana B-20.

Arsjad menjelaskan, penyelenggaraan B-20 tahun ini merupakan yang pertama dipimpin oleh negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan dan momentum untuk memperjuangkan kepentingan bisnis di negara-negara berkembang yang umumnya didominasi UMKM.

KOMPAS/ SUTTA DHARMASAPUTRA

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia dan Wakil Ketua Umum Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Kamdani sebagai Ketua Penyelenggara B-20 Indonesia sedang menjelaskan persiapan B-20, Selasa (18/1/2022) di kantor Kompas, Jakarta.

Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan selama rangkaian B-20 tahun ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM, terutama usaha mikro dan ultramikro, agar bisa naik kelas dari kategori informal menjadi formal sehingga dapat mengakses permodalan di lembaga-lembaga keuangan. Selain itu, mempromosikan produk-produk UMKM ke dunia internasional sehingga akan lebih banyak UMKM yang melakukan ekspor dengan daya saing produk yang kompetitif.

Baca juga : Signifikansi Presidensi G-20 Indonesia 2022

Menurut Arsjad, memperjuangkan kepentingan UMKM sesuai dengan tema B-20 Indonesia, yakni mendorong pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

”Sesuai G-20, B-20 Indonesia juga akan mengusung tiga prioritas, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi,”kata Arsjad.

Penyelenggaraan B-20 Indonesia secara resmi akan ditandai dengan Inception Meeting pada 27-28 Januari 2022 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Sepanjang 2022 akan digelar sekitar 50 pertemuan yang akan berpuncak pada B-20 Summit pada 13-14 November 2022.

RADITYA HELABUMI JAYAKARNA

Para penari membawakan tari selamat datang dalam pembukaan Presidensi G-20 Indonesia di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Manfaat

Shinta Kamdani menambahkan, B-20 akan membawa banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia, antara lain memberikan pengakuan internasional, visibilitas dan branding positif bagi komunitas bisnis Indonesia.

”Kita juga bisa mempromosikan potensi ekonomi dan iklim usaha Indonesia, yang pada akhirnya menarik investasi. Selain itu akan terjadi perjodohan bisnis dan menarik investor asing untuk mendukung UMKM lokal,”kata Shinta.

Indonesia juga akan diuntungkan dengan mendapatkan penghasilan dalam bentuk devisa saat penyelenggaraan summit di Bali nanti.

Indonesia pun bisa menunjukkan kepada dunia internasional mengenai keberhasilan reformasi struktural dan fiskal Indonesia di tengah pandemi yang ditandai, antara lain, dengan terbitnya UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Perpajakan, dan pendirian Indonesia’s Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority (INA).