”Teman Bus” di Lima Kota Akan Beroperasi Kembali

Setelah dihentikan kurang dari dua pekan, armada Teman Bus di lima kota akan dioperasikan kembali mulai Minggu (16/1/2022). Perubahan mekanisme lelang, yakni melalui e-katalog, jadi problem yang mendesak diselesaikan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Armada Teman Bus Trans-Semanggi Suroboyo saat peresmian di Balaikota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/12/2021). Armada yang diberikan dalam rangka program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan tersebut akan melayani warga yang hendak bepergian dari wilayah barat hingga timur ”Kota Pahlawan” per 1 Januari 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah kurang dari dua pekan dihentikan operasionalnya, Teman Bus di lima kota akhirnya akan dioperasikan kembali mulai Minggu (16/1/2022). Kelima kota itu adalah Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Banyumas.

Teman Bus merupakan program pengembangan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi telematika dan berbasis non-tunai. Program dari Kementerian Perhubungan ini mengimplementasikan konsep buy the service (pembelian layanan) guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan mobilisasi.

Permasalahannya, proyek Teman Bus periode kedua pada 2021 terjadi perubahan penyesuaian skema lelang, yakni dari lelang umum menjadi lelang secara elektronik melalui e-katalog. Untuk melakukan lelang e-katalog, mekanismenya disebut memerlukan penyesuaian sejumlah persyaratan sehingga operasi bus dihentikan beberapa hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (15/1/2022), menjelaskan, ”Awalnya, kami membutuhkan penyesuaian perubahan regulasi antara 3-4 minggu. Namun, karena ada permintaan dari beberapa daerah yang sudah kontrak dengan beberapa perusahaan atau vendor dengan para pengemudi, akhirnya kami meminta penyesuaian lelang multiyear (tahun jamak) itu dipercepat.”

Akan tetapi, dalam prosesnya, lelang melalui e-katalog untuk lima kota besar oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah bisa dilaksanakan. Artinya, kata Budi, secara de jure (berdasarkan hukum), Teman Bus di lima kota yang sebelumnya dihentikan akhirnya bisa dioperasikan kembali.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rencana pengoperasian Teman Bus atau angkutan umum bus dengan skema pembelian layanan (buy the service) di Surabaya, Jawa Timur, menurut pemaparan Kementerian Perhubungan, Rabu (24/11/2021).

Tadinya, kata Budi, operator ditantang untuk kembali beroperasi melayani masyarakat pada Sabtu, tetapi operator baru bisa menyanggupi beroperasi pada Minggu (16/1/2022). Untuk Surabaya dan Bandung, koridor yang melayani belum lengkap. Sementara untuk Makassar (empat koridor) dan Banyumas (tiga koridor) sudah lengkap untuk beroperasi. Demikian pula dengan Banjarmasin.

Budi menambahkan, secara umum, para pemenang lelang akan mulai melayani kembali rute-rute yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan dengan dinas perhubungan, bupati/wali kota, dan Kementerian Perhubungan. ”Kami sudah menyiapkan anggarannya, bahkan kalau nanti ada kekurangan dalam satu tahun masa anggaran, akan dicarikan anggaran dari internal untuk bisa memenuhi kegiatan operasional selama satu tahun ini,” ujarnya.

Baca juga : Tingkatkan Transportasi Perkotaan lewat ”Teman Bus”

Lelang yang dilakukan saat ini dia sebut sudah bersifat kontrak tahun jamak. Artinya, tahun depan tidak diperlukan kontrak baru lagi dan bisa diperbarui atau diperpanjang lagi untuk tiga tahun berikutnya.

Proyek buy the service sudah dilakukan sejak tahun 2020. Kini ada 10 kota yang dilayani bus dengan skema buy the service atau dikenal dengan Teman Bus. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperbaiki konsep penyediaan angkutan massal perkotaan untuk menggantikan pola lama, yakni berupa hibah armada bus.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan) menghadiri peluncuran bus Trans-Metro Pasundan yang merupakan program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/12/2021).

Budi menjelaskan, program buy the service tahap pertama yang disediakan di lima kota tidak mempunyai persoalan karena skema anggarannya sudah kontrak tahun jamak (multiyear). Lima kota pada program periode pertama adalah Medan, Palembang, Solo, Denpasar, dan Yogyakarta.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan, sebetulnya, layanan Teman Bus diharapkan tidak mengalami kekosongan pada awal tahun 2022. Namun, karena ada masalah regulasi baru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), situasinya membutuhkan penyesuaian meskipun sebetulnya proses untuk anggaran tahun 2022 sudah dilakukan sejak November 2021.

”Kehadiran Teman Bus, yang merupakan akronim sebagai transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman, sebetulnya menjadi tugas pemerintah. Ini memang menjadi peran pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah mengambil alih semua risiko yang dialami operator, maka konsepnya adalah buy the service. Jadi, pemerintah menanggung risiko dan memberikan lisensi, termasuk bagaimana pemerintah memberikan prioritas dengan strategi push and pull,” kata Suharto.

Suharto menilai, program buy the service ini dinantikan masyarakat di beberapa kota karena dinilai sudah memberikan rasa aman dan nyaman serta terjangkau. Saat ini tarifnya masih nol rupiah atau gratis. Namun, dalam waktu dekat, tarif akan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Baca juga : Ketar-ketir Nasib ”Teman Bus” di 2022

KOMPAS/STEFANUS OSA

Tangkapan layar menyangkut jumlah penumpang Teman Bus yang sudah dioperasionalkan di lima kota sebagaimana dipaparkan dalam webinar Program Teman Bus untuk Konektivitas Kawasan Perkotaan di Makassar, Jumat (20/8/2021).

Suharto menambahkan, nantinya semua proyek pelayanan masyarakat ini akan diambil alih oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu ada strategi dorongan (push) dari pemerintah daerah, yakni berupa kebijakan peraturan ganjil-genap seperti yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta, pembatasan kapasitas penumpang, atau kebijakan lalu lintas lainnya.

”Nantinya, pemerintah daerah harus mempersiapkan, siapa yang akan menjadi operatornya dan lembaga apa yang akan mengelola, termasuk berperan menanggung risiko yang selama ini ditanggung oleh operator. Tentunya, program buy the service ini harus tetap mendapatkan prioritas utama pelayanan masyarakat,” ujar Suharto.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, program buy the service sebetulnya dilakukan untuk menyemangati pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam pelayanan transportasi umumnya. Banyak daerah sudah kehilangan pelayanan terbaiknya, dimulai dari kota besar/metropolitan.

Baca juga : Teman Bus Trans-Semanggi Suroboyo Siap Layani Warga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum menyebutkan transportasi sebagai kebutuhan dasar sehingga banyak daerah terkesan mengabaikan.

”Untuk Jakarta memang bisa dilakukan secara mandiri. Namun, tidaklah demikian kemampuan di kota-kota lainnya. Atau juga di kota-kota itu, pemerintah daerah belum menjadikan transportasi umum sebagai kebutuhan dasar. Ini tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang belum menyebutkan transportasi sebagai kebutuhan dasar sehingga banyak daerah terkesan mengabaikan,” ujar Djoko.

Dahulu, kata Djoko, pemerintah pusat membagi-bagi bus ke daerah. Ternyata, pola ini belum bisa mengangkat pelayanan transportasi umum di daerah sesuai harapan. Kini, langkahnya diubah, yakni dengan strategi push and pull.

Menurut Djoko, kalau sudah ada kontrak tahun jamak, tentu ada kepastian bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi push sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti di Solo yang memberlakukan lawan arus (contra flow) meskipun praktiknya terjadi penolakan. Pemerintah daerah mesti menata agar program Teman Bus bisa menjadi pilihan masyarakat.

BisKita Bogor

Budi menjelaskan, operasional BisKita di Bogor memang anggarannya masuk ke dalam anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, karena ada satu kesatuan, lelangnya juga akan ada penyesuaian antara BPTJ dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

”Ada satu penyamaan terhadap persyaratan dan komponen-komponen lelang. Ada keterlambatan untuk proses BisKita Bogor. Menurut rencana, hari ini dilakukan finalisasi dokumen lelangnya. Paling lambat besok diharapkan sudah bisa selesai. Jadi, paling lambat hari Senin, BisKita Bogor sudah bisa operasional kembali,” ujar Budi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana warga saat menggunakan layanan sarana transportasi BisKita Trans-Pakuan dari Halte Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021).

Sementara itu, terkait bus listrik, Budi menuturkan, Kementerian Perhubungan sudah merencanakan jauh-jauh hari di tahun 2021. Namun, tak diduga sebelumnya, ada relokasi anggaran dan refocusing anggaran tahun 2021 yang cukup besar di Kementerian Perhubungan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, tahun 2021 boleh dikatakan sebagai tahun persiapan untuk bus listrik di kota Surabaya dan Bandung. Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lima perguruan tinggi akan dilibatkan untuk riset penyediaan bus listrik. Kerja sama itu dilakukan dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Andalas, dan Universitas Gadjah Mada. ”Tidak hanya masalah pembangunan bus listrik, tetapi juga pembiayaannya,” ujar Budi.

Baca juga : 2022, Bus Listrik Disiapkan untuk Bandung dan Surabaya