Masyarakat dunia kini menyaksikan perkembangan industri halal yang mengarah menjadi gaya hidup. Kesadaran untuk mengonsumsi produk yang terjamin halal semakin meluas.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN
Wapres Ma'ruf Amin di sela-sela acara peluncuran Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Halal Center, Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (13/1/2022).
BANGKALAN, KOMPAS — Gaya hidup Islami yang mengakar kuat di tengah masyarakat Madura, Jawa Timur, dinilai menjadi modal awal yang baik untuk mempercepat pengembangan industri halal. Pengembangan diharapkan bisa menempatkan masyarakat Madura sebagai subyek pembangunan, salah satunya dengan bertumpu pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Jangan sampai nantinya warga Madura hanya menjadi penonton dari gemuruh pembangunan industri di wilayahnya sendiri,” ujar Wapres Amin dalam acara peluncuran Lembaga Pemeriksa Halal atau (LPH) Halal Center, Universitas Trunojoyo Madura, di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (13/1/2022).
Wapres menegaskan bahwa pemerintah bertekad terus berupaya mendorong agar produk-produk dari Madura segera menjadi bagian dari rantai pasok industri halal.
”Industri produk halal harus terus dikembangkan, baik di bidang makanan, minuman, pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun beragam potensi besar lainnya,” tambahnya.
Wapres Ma’ruf Amin dalam acara peluncuran Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Halal Center, Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (13/1/2022).
Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan yang terbesar, yaitu 25 persen. Pertumbuhan sektor pertanian halal di Indonesia cukup baik, antara lain ditopang sektor industri pertanian dan makanan halal.
Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan masih kecil, yakni sekitar 2,5 persen. Kontribusi PDRB terbesarnya sekitar 38 persen diperoleh dari industri pengolahan makanan dan minuman. ”Artinya, kebutuhan terbesar dalam rangka memenuhi sertifikasi halal produk nantinya berasal dari sektor makanan dan minuman,” tambahnya.
Wapres juga mendorong optimalisasi konektivitas antara Madura dan Surabaya, ibu kota Jawa Timur, agar semakin memberikan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi masyarakat Madura. Apalagi, Kabupaten Bangkalan merupakan bagian integral dari konsep pembangunan industri Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).
Konsep tersebut dinilai telah menimbulkan dampak positif untuk perkembangan industri dan kesejahteraan rakyat bagi daerah-daerah tersebut. Namun, dampak positif bagi Bangkalan belum optimal. ”Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih terencana dalam mewujudkan industrialisasi di Bangkalan, khususnya, dan Madura pada umumnya,” ujar Wapres.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/6/2021).
Terkait dengan pengembangan industri halal, salah satu yang diinisiasi pemerintah adalah pembukaan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sekarang sudah ada empat lokasi, di antaranya yang sudah terwujud adalah di Sidoarjo. Beberapa wilayah juga telah menyatakan kesiapan untuk menjadi KIH, seperti Gresik dan Madura.
”Jatim akan menjadi kawasan produk halal terbesar. Supaya segera diajukan untuk diproses,” kata Wapres.
Wapres juga menyambut baik inisiatif Universitas Trunojoyo Madura membangun LPH Halal Center. Selain melakukan tugas pemeriksaan kehalalan, Wapres Amin mendorong seluruh perguruan tinggi bersama dengan LPH yang ada untuk juga menjadi agen peningkatan literasi terkait sertifikasi halal, terutama bagi UMKM.
Percepatan sertifikasi halal bagi UMKM memerlukan dukungan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk hadir di Pulau Madura. Selain itu dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM. ”Ini sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa untuk UMKM digratiskan,” tambahnya.
Bogasari
Sertifikat Ketetapan Halal untuk 50 UMKM Mie Mitra Bogasari diserahkan Wakil Kepala Divisi Bogasari Erwin Sudharma kepada Atok Sudirman, pemilik usaha Mie Ayam Atok Sudirman, di lokasi usahanya di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (23/12/2020).
Kewajiban sertifikasi halal dan pembangunan KIH merupakan langkah terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mendorong percepatan pengembangan industri produk halal di Indonesia. ”Saya berharap kolaborasi dan kemitraan strategis di antara para pemangku kepentingan dapat segera terwujud di Madura,” ungkap Wapres.
Khazanah riset
Wapres Amin menambahkan bahwa peran perguruan tinggi dalam memajukan industri halal tidak cukup berhenti pada pembangunan halal center. Perguruan tinggi diharapkan terus memperkaya khazanah riset produk halal, dan memperbanyak inkubasi bisnis bagi produk halal.
Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi riset yang berkualitas agar Indonesia dapat memproduksi sendiri bahan baku ataupun produk halal yang selama ini masih harus impor. ”Harapan besar kita tentu Pulau Madura akan menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan riset produk halal, sekaligus gaya hidup halal di Tanah Air,” tambahnya.
Menurut Wapres, masyarakat dunia kini telah menyaksikan perkembangan industri halal yang mengarah menjadi gaya hidup. Kesadaran untuk mengonsumsi produk yang terjamin halal dan thoyyib semakin meluas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, mode, dan pariwisata.
Kompas/Priyombodo
Deretan stan perbankan syariah dalam kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).
Penggunaan produk halal telah menjadi bagian dari perintah agama dan tatanan kehidupan bagi umat Islam. Kehalalan dapat mencakup sifatnya, zatnya, ataupun prosesnya. Seluruh aspek halal tersebut telah menjadi faktor pertimbangan masyarakat muslim global dalam memilih produk yang berkualitas.
Saat ini, Indonesia telah menargetkan menjadi pusat industri produk halal dunia terbesar pada 2024.
Rektor Universitas Trunojoyo Madura Muh Syarif menyebut bahwa inisiasi LPH Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura yang dimulai sejak 2018 berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk ekonomi masyarakat Madura belum seluruhnya memegang standar halal.
Keberadaan kawasan industri halal di Madura nantinya dinilai sangat penting karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran KIH di Madura diyakini bisa mendongkrak potensi pengembangan produk lokal.
KOMPAS/AMBROSIUS HARTO
Seorang petani mulai menggarap tambak garam miliknya di Desa Kertasada, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin (19/6/2017).
Potensi industri garam di Madura, misalnya, diestimasi 1 juta ton per tahun. Namun, pemerintah masih mengimpor garam nasional 3 juta ton per tahun. Selain itu, Madura memiliki potensi areal tanam jagung 360.000 hektar atau 30 persen areal jagung di Jatim. Namun produktivitasnya hanya 1,4 ton per tahun.
Menurut Syarif, infrastruktur yang dimiliki Universitas Trunojoyo Madura sudah mampu mendukung KIH Madura. Salah satunya, tersedianya laboratorium penguji halal selain telah didukung sumber daya manusia.
