Lelang SUN Perdana 2022 Laris, Didominasi Investor Domestik

Kementerian Keuangan mencatat, pada akhir 2021, kepemilikan investor asing pada SBN mencapai 19,75 persen. Semakin menyusutnya porsi asing mendorong kinerja imbal hasil SUN tetap terjaga dari imbas ”capital outflow”.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Penjualan Surat Utang Negara, 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja positif keuangan negara di sepanjang 2021 berimbas pada larisnya pelelangan Surat Utang Negara perdana di tahun 2022. Lelang didominasi oleh investor domestik. Ini menandakan tren dominasi investor dalam negeri di pasar obligasi negara berlanjut tahun ini.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, lelang SUN yang dilakukan Selasa (4/1/2022) mendapatkan penawaran masuk mencapai Rp 77,58 triliun. Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan senilai Rp 25 triliun.

”Minat investor yang besar pada lelang SUN karena kinerja APBN 2021 yang positif, terutama dari sisi penerimaan. Hal ini menjadi sinyal kuat optimisme berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/1/2022).

Minat investor yang besar pada lelang SUN karena kinerja APBN 2021 yang positif, terutama dari sisi penerimaan. Hal ini menjadi sinyal kuat optimisme berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022. (Deni Ridwan)

Deni menyebut partisipasi investor asing pada lelang tersebut mencapai Rp 9,9 triliun atau 12,77 persen dari total penawaran. Adapun nilai total yang dimenangkan investor asing mencapai Rp 1,7 triliun.

Semakin menyusutnya porsi asing di pasar SUN mendorong kinerja imbal hasil obligasi pemerintah terjaga positif sekalipun terjadi aliran modal investasi dari dalam negeri menuju luar negeri (capital outflow) sepanjang tahun lalu.

Dampak capital outflow di pasar keuangan domestik sepanjang tahun lalu, kata Deni, sangat minim. Ini terlihat spread antara imbal hasil SUN tenor 10 tahun terhadap US Treasury yang justru menyempit dari 110 basis poin menjadi 66 basis poin.

Baca juga: Menopang Pemulihan Ekonomi dengan Kinerja Fiskal

”Kinerja positif ini ditopang kuatnya permintaan dari investor domestik di tengah berkurangnya kepemilikan asing,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat, pada akhir 2021, kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 19,75 persen. Kepemilikan asing terhadap SBN turun tajam dibandingkan dengan 38,57 persen pada akhir 2019.

Deni memaparkan, pemerintah pada lelang perdana tersebut juga menerbitkan seri benchmark baru tenor 15 tahun FR0093. Seri tersebut turut mendapatkan penawaran terbesar, yaitu Rp 26,8 triliun atau 34,5 persen dari total penawaran yang masuk.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kinerja Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2021.

Imbal hasil penawaran FR0093 berkisar 6,35 persen hingga 7 persen. Dari seri tersebut, pemerintah mendapat Rp 6,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,46 persen.

Selain FR0093, investor juga berminat pada SUN benchmark 10 tahun FR0091. Penawaran yang masuk untuk FR0091 mencapai Rp 11,58 triliun atau 14,93 persen dari total penawaran masuk.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai struktur investor domestik yang saat ini lebih besar dalam kepemilikan obligasi negara menjadi bantalan jika terjadi gejolak eksternal.

Kepemilikan asing yang lebih rendah juga dapat meredam dampak gejolak keuangan global terhadap rupiah. (Josua Pardede)

Kepemilikan asing yang lebih rendah, katanya, juga dapat meredam dampak gejolak keuangan global terhadap rupiah. Terbukti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di sepanjang 2021 tak sedalam mata uang negara-negara Asia lainnya.

Sementara itu, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengungkapkan, likuiditas di pasar obligasi negara masih cukup besar di tengah sentimen tapering off dan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed).

Baca juga: Defisit Anggaran 2021 Lebih Rendah dari Proyeksi

”Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap instrumen SBN sebagai pilihan untuk pengelolaan portofolio investasi masih tinggi,” ujarnya.

Menurut Ramdhan, keputusan pemerintah hanya menyerap Rp 25 triliun dari seluruh penawaran masuk disebabkan pemerintah juga tengah mencoba menjaga imbal hasil di pasar.