Dirut Pertamina: Pertalite Belum Akan Dihapus

Saat ini, Pertamina masih mendorong masyarakat menggunakan BBM yang sesuai dengan ketentuan Kementerian LHK, yakni minimal RON 91, seperti pertamax. Belum ada kebijakan untuk menghapuskan pertalite.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pertamina memandang ada tahapan untuk mengimplementasikan ketentuan terkait pengurangan emisi karbon yang menjadi dasar rekomendasi agar bahan bakar yang dijual minimal RON 91. Hingga sekarang belum ada kebijakan untuk menghapuskan pertalite. Di sisi lain, saat ini warga terus diedukasi agar menggunakan bahan bakar minyak yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menuturkan, ada ketentuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2017 untuk mengurangi emisi karbon. Maka, direkomendasikan agar BBM (bahan bakar minyak) yang dijual adalah minimal RON (research octane number) 91.

”Jadi, ini dasarnya. Kami melihat bagaimana tahapan yang dilakukan karena Bapak Presiden (Joko Widodo) sendiri mengatakan bahwa harus melihat juga aspek lain dalam implementasinya. Satu adalah mengenai affordability (keterjangkauan), yang kedua adalah kesiapan suplai dari Pertamina itu sendiri,” kata Nicke pada konferensi pers seusai acara Penyerahan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Premium dan Pertalite Diwacanakan Dihapus, Daya Beli Warga Perlu Dipertimbangkan

TANGKAPAN LAYAR VIDEO BPMI - SETWAPRES

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri) pada konferensi pers seusai acara Penyerahan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Oleh karena itu, mulai pertengahan 2020, Pertamina menggelar Program Langit Biru. Program tersebut mendorong masyarakat beralih dari penggunaan premium ke pertalite. Terkait hal tersebut, Pertamina saat itu memberikan diskon, semisal pertalite seharga premium, .

Baca juga: Baru Satu Persen Kendaraan Bermotor di Jakarta Jalani Uji Emisi

”Dan, alhamdulillah, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Jadi, sebagai informasi, selama Juni 2020 sampai dengan hari ini emisi karbon yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton ekuivalen CO2. Itu adalah sebagai kontribusi dari masyarakat yang beralih dari penggunaan premium ke pertalite. Dan, tentu saja, di penggunaan mesin juga lebih baik dan lebih efisien,” kata Nicke.

Tidak ada kebijakan hari ini untuk menghapuskan pertalite. Jadi, kembali lagi, kami ini lebih ke edukasi kepada masyarakat karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari Program Langit Biru.

Terkait tahapan berikutnya, Pertamina pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih baik lagi supaya sesuai dengan ketentuan Kementerian LHK, yakni minimal RON 91, seperti pertamax. ”Tapi, tidak ada kebijakan hari ini untuk menghapuskan pertalite. Itu tidak ada. Jadi, kembali lagi, kami ini lebih ke edukasi kepada masyarakat karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari Program Langit Biru ini,” katanya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Angka hasil uji emisi yang ditunjukkan pada alat penganalisis gas di kompleks Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (24/11/2020).

Pertalite masih ada di pasar. ”Jadi, silakan. Tapi, kami mendorong agar menggunakan yang lebih baik, yaitu pertamax, supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia,” ujar Nicke.

Target penurunan emisi

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan, terkait perubahan iklim, bagian relatif berat untuk Indonesia adalah menurunkan emisi hutan. ”Tetapi, semua kebijakan di sektor kehutanan selama tujuh tahun ini sudah terkonsolidasi karena kita mengalami masa-masa yang sangat sulit pada 2014-2015, termasuk sampai dengan awal 2017, dalam interaksi kita dengan internasional,” ujarnya.

Kalau melihat data sekarang, penurunan emisi dari kehutanan relatif sudah besar. Saya kira sudah di atas 400 juta ton.

Siti Nurbaya menuturkan, dengan kerja keras pemerintah, konsolidasi kebijakan dan program untuk sektor kehutanan tersebut sekarang sudah jadi atau telah terbentuk. ”Dengan demikian sebetulnya, kalau melihat data sekarang, penurunan emisi dari kehutanan relatif sudah besar. Saya kira sudah di atas 400 juta ton,” katanya.

TANGKAPAN LAYAR VIDEO - BPMI SETWAPRES

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat jumpa pers seusai acara Penyerahan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Persoalan berikut adalah Indonesia ingin menurunkan emisi karbon yang jauh lebih besar lagi karena targetnya sampai 800 juta ton. Setelah hutan, bagian terbesar berikut untuk diturunkan emisi karbonnya adalah sektor energi. Sektor energi mencakup segala aspek dari bahan bakar untuk transportasi, listrik, dan sebagainya.

Baca juga: Karbon Biru Disiapkan Masuk Dokumen Penurunan Emisi Indonesia

”Memang, sih, paling besar dipakai untuk listrik. Maka, ada program dekarbonisasi yang (di) PLN. Kemudian juga pengendalian untuk energi-energi bagi keperluan perumahan, transportasi, dan lain-lain,” ujar Siti Nurbaya.

Pertamina bersama beberapa unsur badan usaha milik negara (BUMN) yang dikoordinasikan langsung oleh Menteri BUMN sekarang melakukan agenda dekarbonisasi. ”Jadi, ada kaitannya ke sana. Saya kira secara praktik pemangku penanggung jawabnya adalah sektor energi. Jadi, kita sekarang sedang konsolidasikan itu,” katanya.