Mengurai Kusut Subsidi Pupuk

Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi malaadministrasi yang masih melingkupi program pupuk bersubsidi. Kebijakan dengan anggaran triliunan rupiah ini mesti dibenahi agar lebih efektif dan efisien tanpa celah korupsi.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani menyiapkan pupuk sebelum ditebar di sekitar lahan sawah yang mulai ditanami bibit padi di Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (2/1/2019). Ketersediaan pupuk serta stabilitas harga pupuk menjadi kebutuhan petani untuk memulai musim tanam.

Hasil kajian Ombudsman RI yang dipubikasikan pada 30 November 2021 menegaskan kembali problem kusut subsidi pupuk. Menurut kajian itu, ada lima potensi malaadministrasi yang masih melingkupi kebijakan pupuk bersubsidi, program yang telah diterapkan di Indonesia sebagai instrumen meningkatkan produksi komoditas pertanian sejak tahun 1969.

Lima potensi maladministrasi itu terkait kriteria petani sasaran, akurasi data penerima, mekanisme distribusi, efektivitas penyaluran, serta mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi. Ada sederet temuan berdasarkan telaah tata kelola, pemeriksaan lapangan, serta permintaan keterangan dari produsen, pemerintah daerah, distributor dan pengecer, penyuluh dan kelompok tani, serta instansi/lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Soal kriteria petani penerima, misalnya, program pupuk bersubsidi dinilai tidak bisa dijadikan sebagai instrumen meningkatkan produksi pertanian. Dengan anggaran yang terbatas, jumlah komoditas yang banyak (69 komoditas), pembatasan lahan, yakni di bawah 2 hektar, serta jenis pupuk yang beragam (padat, cair, organik, dan anorganik) membuat alokasinya rata-rata hanya mampu mencakup 38 persen kebutuhan.

Soal data petani penerima juga perlu pembenahan. Sebab, tidak semua petani tergabung sebagai anggota kelompok tani, tidak semua kelompok tani terdaftar dakan e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok), tidak semua nomor induk kependudukan petani teraktivasi oleh data kependudukan dan catatan sipil sehingga mereka tidak bisa menunjukkan identitas diri, serta ada petani dengan lahan di atas 2 hektar yang terdaftar dalam e-RDKK.

Baca Juga: Ekonomi Sirkular dan Subsidi Pupuk

Kompas

Didie SW

Proses distribusi pupuk juga membutuhkan perbaikan. Sebab, tidak semua distributor memenuhi rekomendasi dinas perdagangan kabupaten/kota, penunjukan distributor/pengecer belum transparan, serta keberadaan kios-kios pengecer pupuk yang masih terbatas sehingga tidak mampu menjangkau petani sasaran yang tersebar di beberapa desa.

Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi juga menjadi catatan. Sebab, sebagai barang dalam pengawasan sekaligus barang milik publik, penyaluran pupuk bersubsidi harus selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa temuan Ombudsman RI terkait faktor ini, antara lain, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak tahu jatah alokasi yang dia terima, baru 8,79 persen petani yang menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk, ada praktik bundling penjualan pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), serta tidak ada stok minimum yang mesti tersedia di gudang distributor dan pengecer.

Sayangnya, dengan segenap problem tersebut, pengawasannya belum optimal. Selama ini pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), tetapi tidak ada mekanisme penanganan aduan dan kewenangan penindakan yang jelas. Hal ini terindikasi dari inkonsistensi dalam penerapan sanksi pelanggaran dalam pengadaan dan penyaluran, seperti perembesan antarwilayah, penggelembungan HET, penjualan dengan sistem bundling, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Terkait sejumlah temuan itu, Ombudsman RI merekomendasikan mekanisme perbaikan. Soal pendataan, misalnya, Kementerian Pertanian diharapkan melakukan pendataan dan evaluasi rutin, menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan melibatkan aparatur desa, serta mendata kebutuhan pupuk setiap lahan sesuai kondisinya. Mekanisme pemilihan distributor dan pengecer dan juga perlu diperbaiki agar penyaluran pupuk lebih efektif selain membangun sistem informasi ketersediaan stok yang dapat diakses publik.

Baca Juga: Tak Cuma Tata Kelola, Pupuk Subsidi Butuh Evaluasi Menyeluruh

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petani menunjukkan kartu tani di sebuah kios di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (6/1/2021). Meskipun telah memiliki kartu tani, petani mengeluh belum bisa membeli pupuk subsidi karena jumlahnya sedikit.

Hasil kajian Ombudsman RI terkait pupuk bersubsidi sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2017, kajian kebijakan subsidi di bidang pertanian oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan, implementasi kebijakan belum mampu menjadikan program subsidi terlaksana secara efektif dan efisien serta belum mampu mengantisipasi celah korupsi. Pengawasannya juga belum optimal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasinya adalah meminta pemerintah mendesain ulang penyaluran pupuk bersubsidi menjadi penyaluran langsung kepada petani.

Hasil kajian Ombudsman RI sejatinya memperbarui kajian KPK tentang kebijakan subsidi di sektor pertanian. Hasilnya seolah menegaskan kerisauan Presiden Joko Widodo, pada 12 Januari 2021, soal efektivitas anggaran puluhan triliun rupiah untuk subsidi pupuk. Menurut Ombudsman RI, pemerintah rata-rata menganggarkan Rp 24 triliun per tahun untuk subsidi pupuk dalam kurun enam tahun terakhir. Namun, sebagaimana Presiden, publik tentu berhak mempertanyakan hasilnya.

Baca Juga: Pastikan Akses Pupuk Bersubsidi