Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menjadi Target Bersama

DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dalam layar monitor) pada Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G-20 (1st G-20 Sherpa Meeting) dalam Presidensi Indonesia, yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Selaku presidensi negara kelompok 20 atau G-20, Indonesia mengajak dunia untuk mencapai pemulihan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi global untuk menata kembali arsitektur dan tata kelola kesehatan sebagai syarat utama mewujudkan pemulihan ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pidato pembuka Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G-20 (1st G-20 Sherpa Meeting) dalam Presidensi Indonesia yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Pertemuan ini dihadiri oleh 38 delegasi terdiri dari 19 negara anggota G-20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Sebanyak 23 delegasi hadir secara langsung dan selebihnya secara virtual.

G-20 dituntut menghasilkan langkah-langkah nyata untuk mempercepat pemulihan bersama untuk menjadi lebih kuat. (Airlangga Hartarto)

Airlangga mengatakan, sebagai forum kerja sama ekonomi multilateral, G-20 dituntut menghasilkan langkah-langkah nyata untuk mempercepat pemulihan bersama agar menjadi lebih kuat. G-20 harus mampu menangani berbagai permasalahan struktural yang menghambat efisiensi dan produktivitas, serta mendorong perluasan ekonomi inklusif.

”Sejalan dengan kondisi saat ini, Presidensi G-20 Indonesia mengangkat tema ’Recover Together, Recover Stronger’. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pertemuan ini terlihat dari daftar delegasi di mana untuk pertama kalinya G-20 mengundang negara pulau kecil dari wilayah Pasifik dan Karibia.  Negara-negara Karibia diwakili oleh Ketua Caribbean Community atau CARICOM, yakni Antigua dan Bermuda. Negara-negara Pasifik diwakili oleh Ketua Pacific Island Forum (PIF), yakni Fiji.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Layar monitor menayangkan video pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Presidensi G-20 Indonesia di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Indonesia secara resmi memegang presidensi G-20 dengan mengusung misi bertema ”Recover Together, Recover Stronger” selama setahun penuh terhitung mulai dari 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada November 2022.

Sementara itu, sejumlah organisasi internasional yang turut menjadi delegasi dalam pertemuan sherpa G-20 tersebut, antara lain, adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Dalam keterangan resmi, Airlangga mengatakan bahwa kehadiran para delegasi diharapkan mendatangkan manfaat untuk mendorong perekonomian Indonesia, baik secara langsung, seperti menumbuhkan kembali sektor akomodasi, maupun secara tidak langsung dengan meningkatnya kepercayaan investor kepada Indonesia.

Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G-20 merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G-20 Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan selama dua hari pada 7-8 Desember 2021. Agenda akan dilanjutkan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral di Bali pada 9-10 Desember 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi Janji G-20 Hasilkan Inisiatif Konkret

Baik pada pertemuan Sherpa maupun Keuangan, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G-20 Indonesia. Selain itu, diharapkan para anggota G-20, negara undangan, serta organisasi internasional dapat membahas dan merumuskan inisiatif konkret sehingga menghasilkan rekomendasi yang responsif terhadap tantangan global.

”Forum G-20 diharapkan menjadi wake up call bagi kita semua dan tidak menjadi menara gading yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi global. Sangat penting bagi G-20 untuk menjadi troubleshooter atas ketidakpastian dan tantangan global,” kata Airlangga.

Kebijakan konkret

Sementara itu, dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presidensi G-20 Indonesia Tahun 2022 mengusung tiga topik utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.

”Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih prorakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan,” ucapnya.

Presidensi G-20 Indonesia, lanjut Sri Mulyani, diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global, termasuk memperjuangkan negara-negara kecil dan berkembang. Indonesia ingin mengajak negara anggota G-20, negara undangan, dan organisasi internasional untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Peluncuran website resmi G20.org turut menandai pembukaan Presidensi G-20 Indonesia di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Turut hadir dalam pembukaan, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Indonesia secara resmi memegang presidensi G-20 dengan mengusung misi bertema ”Recover Together, Recover Stronger” selama setahun penuh terhitung mulai dari 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada November 2022.

Sri Mulyani menambahkan, pada hari kedua 1st G-20 Sherpa Meeting, sejumlah delegasi akan mengunjungi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0), yang menjadi salah satu inisiatif konkret Indonesia dalam mendorong industri digital dan mewujudkan digitalisasi industri.

”Making Indonesia 4.0 menjadi salah satu isu yang diusulkan oleh Presidensi Indonesia, yaitu transformasi industri 4.0, ekosistem industri yang modern, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi,” kata Sri Mulyani.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, Presidensi G-20 Indonesia harus mampu menghasilkan solusi konkret, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi global. G-20 harus bisa menghasilkan kemanfaatan untuk semua pihak, baik Barat-Timur maupun Utara-Selatan.

Baca juga: G-20 Dorong Perluasan Inklusi dan Akses Keuangan untuk UMKM

”G-20 harus bisa down to earth dalam menghasilkan solusi mengatasi tantangan global. G-20 juga harus menjadi pendorong untuk pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sherpa G-20, lanjut Retno, mempunyai peran utama dalam menghasilkan arahan jelas untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan sekaligus menuntun para pemimpin global dalam dunia yang selalu berubah.