Kolaborasi Pengusaha Diharap Mengatasi Kesenjangan
Kesejahteraan di Indonesia dirayakan 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi pengusaha berupa kemitraan yang nyata untuk saling menguatkan dan menguntungkan untuk semua pelaku usaha.
BADUNG, KOMPAS — Kesenjangan yang masih tinggi di Indonesia, salah satunya diperparah oleh pandemi Covid-19, perlu diatasi bersama baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kerja sama para pengusaha untuk mendorong pengusaha lain naik kelas diharap mampu membawa pemerataan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (4/12/2021), menyebutkan, data kesenjangan di Indonesia. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, sebelum masa pandemi menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 9,4 persen, warga yang rentan 20,6 persen, kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah 48,2 persen, kelas menengah 21,5 persen, dan berpendapatan tinggi hanya 0,4 persen.
”Jadi, sebetulnya kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirayakan tak lebih dari 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia,” tutur Wapres.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2021 mencatat terdapat lebih dari 64 juta pelaku usaha di Indonesia. Dari jumlah itu, 98,6 persen usaha mikro, sebanyak, 1,2 persen usaha kecil, 0,09 persen usaha menengah, dan hanya 0,01 persen usaha besar. Karena itu, kata Wapres Amin, dibutuhkan langkah-langkah serius untuk memperbesar jumlah pelaku usaha menengah dan besar.
”Dua data itu menunjukkan betapa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah penting bangsa ini agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak semata tertulis dalam dasar negara dan konstitusi,” tambah Wapres Amin.
Baca juga: Arsjad Rasjid Disepakati Gantikan Rosan Roeslani sebagai Ketum Kadin
Pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan melalui program dana desa, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Selain itu, juga dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengurangan pajak final dan akses permodalan, program ultramikro, bank wakaf mikro, dan lainnya. Program-program ini diklaim secara konsisten menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini sejak 2015 sampai sekarang.
Rasio gini Indonesia pada September 2015 masih 0,40, sedangkan September 2018 sebesar 0,384. Rasio gini pada September 2019 juga masih sekitar 0,380, tetapi melonjak menjadi 0,393 pada September 2020. Pada Maret 2021, rasio gini kembali menurun tipis menjadi 0,384.
Angka kemiskinan Indonesia pun relatif menurun dari 11,25 pada Maret 2015 menjadi 9,22 pada September 2019. Namun, angka kemiskinan naik menjadi 10,19 pada September 2020. Penurunan tipis terjadi pada Maret 2021 menjadi 10,14. ”Program-program strategis tersebut terbukti secara konsisten menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini sejak 2015 sampai sekarang,” tutur Wapres.
Kendati demikian, diperlukan usaha lebih keras lagi. Untuk itu, salah satu yang didorong adalah peningkatan jumlah usaha menengah dan besar melalui kolaborasi. Kolaborasi ini bisa berupa fasilitasi UMKM supaya kapasitas usaha, keterampilan tenaga kerja, akses modal, dan penguasaan teknologi meningkat. Hal ini diterapkan di Korea Selatan dan Singapura.
Model kolaborasi kedua yang disampaikan Wapres adalah kolaborasi yang intensif antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Dalam kolaborasi ini, para pelaku ekonomi saling menguatkan, seperti model yang dikerjakan di Jepang dan Taiwan. Kedua negara tersebut telah membuktikan bahwa pendekatan yang benar dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarpelaku usaha menjadi sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa.
Salah satu yang didorong adalah peningkatan jumlah usaha menengah dan besar melalui kolaborasi. Kolaborasi ini bisa berupa fasilitasi UMKM supaya kapasitas usaha, keterampilan tenaga kerja, akses modal, dan penguasaan teknologi meningkat.
Baca juga: Lapangan Kerja Minim, Benahi Strategi Tarik Investasi
Dalam keterangan seusai acara, Wapres menjelaskan, kolaborasi ini diharapkan berbentuk kemitraan yang nyata dan tidak sekadar menjadi bapak angkat atau memberi santunan, tetapi kerja bersama dan makmur bersama yang lebih penting. Dengan demikian, semua saling menguatkan dan saling menguntungkan.
”Maju bersama, sejahtera bersama, makmur bersama. Jangan ada satu pihak terlalu makmur satu pihak terlalu miskin bahkan miskin ekstrem. Ini harus kita atasi bersama sehingga tidak terjadi kesenjangan,” tambah Wapres.
Kolaborasi ini diharap mampu membuat para pengusaha mikro naik kelas menjadi pengusaha kecil, pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, dan pengusaha menengah menjadi pengusaha besar. Kesenjangan pun bisa diatasi.
Peran Kadin dinilai sangat strategis dalam hal ini. ”Singkatnya, distribusi dan kolaborasi merupakan dua sayap yang akan menerbangkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan bukan lagi menjadi khayalan,” tambah Wapres.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, lanjut Wapres, stimulus ekonomi dan kebijakan sudah dikeluarkan. Untuk itu, Kadin diharapkan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam gerakan pemulihan ekonomi tersebut, khususnya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Baca juga: Jaga Konsistensi Pemulihan Ekonomi
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berkomitmen menguatkan UMKM melalui digitalisasi dan pendampingan UMKM. Selain itu, rapimnas yang diselenggarakan sejak 3 Desember 2021 ini juga meneguhkan komitmen untuk inklusif, kolaboratif, dan menjadi bagian dari solusi.
”Melalui rapimnas kita tidak saja meneguhkan komitmen Kadin yang inklusif kolaboratif, tetapi juga komitmen untuk menjadi bagian dari solusi dan menjawab tantangan,” tutur Arsjad.
Rapimnas ini adalah yang pertama dalam kepengurusan Kadin Indonesia periode 2021-2026 yang dilantik pada 20 Oktober lalu. Dalam rapimnas yang dihadiri lebih dari 1.200 orang, menurut Arsjad, dibahas langkah untuk menghadapi tantangan, membangun perekonomian Indonesia. Karena itu, berbagai masukan dan program kerja sudah disiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Pada pembukaan Rapimnas Kadin, Jumat (3/12/2021), Presiden Jokowi meminta Kadin untuk memberi masukan supaya kebijakan yang disiapkan pemerintah sesuai kebutuhan para pelaku ekonomi.
Indonesia saat ini mulai menggulirkan transformasi ekonomi baik reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan transisi energi. Perekonomian pun diharap mulai menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, energi hijau, dan pariwisata hijau demi mendorong keberlanjutan.
Mengarah pada tujuan tersebut, Presiden meminta Kadin mendetailkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Ketika kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha bisa dipertemukan, Presiden meyakini kekuatan besar ekonomi Indonesia akan terbentuk.
Hal-hal tersebut menjadi penting karena juga menjadi perhatian dalam presidensi Indonesia di G-20 yang dimulai 1 Desember 2021 sampai November 2022. Dalam presidensi Indonesia di G-20, tiga hal yang menjadi fokus adalah arsitektur kesehatan global, transisi energi menuju energi hijau dan berkelanjutan, serta digitalisasi.
Baca juga: G-20 Dorong Perluasan Inklusi dan Akses Keuangan untuk UMKM
Wapres Amin pun mengingatkan, presidensi Indonesia di G-20 harus bisa dimanfaatkan untuk merumuskan dan membangun kesepakatan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan bagi kepentingan nasional.
Arsjad pun meyakinkan Kadin akan mendukung presidensi Indonesia di G-20. ”Perjuangan kita harus diteruskan,” ujarnya.
Wapres Amin pun menambahkan transformasi ekonomi adalah lambang modernisasi ekonomi. ”Negara maju menggapai kesejahteraan karena mengembangkan ekonomi yang punya nilai tambah, tidak hanya memproduksi bahan baku. Kata kuncinya adalah keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, dan inovasi. Karena tanpa inovasi, ekonomi akan mati,” katanya.
Demokrasi ekonomi juga perlu dikawal sebab ini tiang penyangga keadilan. Pilar demokrasi ekonomi adalah pemerataan aset, khususnya tanah dan modal, partisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, dan penguatan organisasi kolektif, khususnya koperasi.
Wapres Amin pun mengapresiasi Kadin yang disebutnya terbukti bisa memayungi dan mengayomi para pengusaha Indonesia. ”Kadin menjadi akar tunjang perkembangan pengusaha dan dunia usaha, dari mulai merintis usaha sampai menjadi pengusaha besar. Kadin adalah rumah bersama para pengusaha Indonesia,” kata Wapres.
Wapres Amin pun mengapresiasi Kadin yang disebutnya terbukti bisa memayungi dan mengayomi para pengusaha Indonesia.
Wapres Amin meyakini, di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin akan berjuang mewujudkan distribusi kesejahteraan dan kolaborasi usaha yang lebih intensif bersama pemerintah. ”Hal ini sekaligus sebagai panggilan dan seruan moral kepada Kadin untuk selalu menyebarkan semangat kebersamaan, mendorong perubahan, dan menjemput keberhasilan. Inilah jihad ekonomi yang harus kita panggul pada masa yang sulit ini,” tambah Wapres.
Dalam penutupan rapimnas ini, ditandatangani pula nota kesepahaman kerja sama penanggulangan bencana di sektor pariwisata antara Kadin dan Pemerintah Provinsi Bali. Nota kesepahaman ini ditandatangani Arsjad dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Menurut Arsjad seusai acara, kerja sama ini berupa membawa pengalaman Bali dalam mematangkan antisipasi bencana di sektor pariwisata. Apalagi Bali akan menjadi tuan rumah G-20. Harapannya, pengalaman baik ini bisa dicontoh provinsi lain.
Selain itu, Kadin juga menandatangani nota kesepahaman dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kesepahaman itu ditandatangani Arsjad dan Iggi Haruman Achsien selaku Sekretaris Jenderal MES.