logo Kompas.id
EkonomiSetarakan Kebijakan Energi Terbarukan

Setarakan Kebijakan Energi Terbarukan

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dinilai membutuhkan kebijakan yang setara dengan pembangkit energi fosil. Kesetaraan diyakni bakal berdampak positif pada investasi dan tarif listrik.

Oleh
Mediana
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Priyombodo

Foto udara PLTS Messah di Pulau Messah, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (2/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan dinilai tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Namun, upaya melibatkan investor swasta menghadapi hambatan, antara lain terkait perizinan serta kesetaraan dalam kebijakan.

”Pada pertemuan pemimpin negara G-20 atau COP 26 di Glasgow, beberapa waktu lalu, kita hanya berkutat membicarakan skenario global terkait transisi energi. Tahun lalu pun pembicaraannya sama. Belum ketemu jurus/skema atau peta jalan yang pas untuk mempercepat realisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT),” kata Presiden Joko Widodo saat membuka pameran dan konvensi Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ConEx 2021, di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Editor:
Mukhamad Kurniawan
Bagikan